DIUNDUH dari Facebook Facebook
| | | | Facebook | | | Dhia Prekasha Yoedha membagikan kiriman Wahyu Sutono. 1 April pukul 15:37 · Wahyu SutonoIkuti30 Maret pukul 12:40 · PRABOWO SALAH ALAMAT Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, kembali melakukan blunder karena tidak tahu bila penetapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 oleh Dewan Eksekutif Dewan Olimpiade Asia terjadi pada tanggal 19 September 2014 atau 30 hari sebelum Jokowi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Secara nalar bila pemerintah SBY menerima keputusan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 tentulah sudah ada cetak biru terkait dengan penyelenggaraan pekan olahraga Asia itu. Kalau saja pemerintah SBY-Boediono sudah menyiapkan cetak biru pembangunan sarana olahraga dan persiapan atlet untuk Asian Games 2018 tentulah pemerintah Jokowi tidak kalang kabut. Rupanya Prabowo hanya melihat ekor persoalan. Dengan berapi-api Prabowo mengatakan: “Asian Games itu memakai uang rakyat. Berapa triliun uang rakyat yang dipakai untuk membangun infrastruktur? Padahal, tahun ini gilirannya Vietnam yang menjadi tuan rumah.” Prabowo salah alamat mengkritisi pemerintahan Jokowi. Yang lebih arif adalah meminta pertanggungjawaban kepada SBY-Boediono mengapa menerima keputusan yang menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Semula Asian Games XVIII dilangsungkan tahun 2019, tapi karena bertepatan dengan Pemilu Legislatif dan Presiden maka dimajukan ke tahun 2018. Bila langkah ini yang ditempuh Prabowo itu namanya pemimpin yang ciamik karena menyasar fakta. Celakanya, Prabowo mengkritisi pemerintah Jokowi disaat penyelenggaraan sudah sangat mepet, yakni tanggal 18 Agustus - 2 September 2018 di Jakarta Palembang. Jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Asian Games 2018 sebanyak 41 cabang, terdiri atas 33 cabang olahraga olimpiade dan 8 cabang olahraga non olimpiade. Perlu dipahami bahwa tidak ada lagi celah bagi Jokowi untuk menolak atau membatalkan Asian Games 2018 karena sudah diterima oleh SBY. Lagipula mungkin saja ada konsekuensi kalau membatalkan atau mengundurkan diri setelah ditetapkan. Prestasi olahraga nasional yang terpuruk tidak semata-mata karena gizi buruk. Atlet di beberapa cabang olahraga hanya menjalani olahraga itu saat latihan, seperti balap sepeda. Ini terjadi karena fasilitas olahraga yang tidak mendukung dan pembinaan yang tidak konsisten. Selain itu sarana, dalam hal ini lapangan dan peralatan, yang juga sangat minim. Seperti lapangan sepak bola di sebuah kota atau kecamatan yang bisa dihitung dengan jadi. Pemerintah dan masyarakatpun tidak adil dalam menilai prestasi olahraga. Hanya sepakbola dan bulutangkis yang dijadikan ‘dewa’ dalam olahraga nasional, padahal penyumbang medali terbanyak ada di atletik dan renang. "Salam NKRI Gemilang"
