https://tirto.id/neoliberalisme-di-antara-mui-prabowo-dan-jokowi-cHbW
<https://tirto.id/q/politik-bpt>
Neoliberalisme di Antara MUI,
Prabowo dan Jokowi
<https://tirto.id/neoliberalisme-di-antara-mui-prabowo-dan-jokowi-cHbW>
Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai
Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin
(16/10/2017). Fotografer Kepresidenan/Agus Suparto
4 April 2018
Dibaca Normal 2 menit
/MUI membela Jokowi dan tuduhan Prabowo. Kata MUI, agenda ekonomi Jokowi
bukan neoliberalisme karena membangun dari bawah, termasuk pesantren./
tirto.id <https://tirto.id/> - Setidaknya ada dua hal yang terus-menerus
dibicarakan Prabowo Subianto saban berpidato di depan massa. Pertama
soal penyesalannya tak mengkudeta ketika masih aktif sebagai perwira,
kedua soal sistem ekonomi Indonesia yang tidak berpihak kepada orang
kecil atau ia menyebutnya sebagai sistem neoliberal.
Dua topik ini ia bicarakan lagi ketika menghadiri acara kampanye calon
gubernur Jawa Barat Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu
(1/4) lalu.
Prabowo menegaskan, sistem ekonomi yang demikian memberi jalan agar
sebagian orang menjadi kaya. Kekayaan itu diharapkan dapat menurun ke
orang miskin di bawahnya—dikenal dengan istilah "trickle down effect".
"Masalahnya, menetes ke bawahnya kapan?" kata Prabowo.
Bedanya, kali ini retorika Prabowo itu ditanggapi oleh pihak yang
sebetulnya tidak punya otoritas untuk menentukan jenis apakah sistem
ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah: Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ketua MUI Ma'ruf Amin menepis tudingan Prabowo. Ma'ruf menyebut sistem
ekonomi yang diusung pemerintahan Jokowi justru melawan neoliberalisme.
Alasannya, Jokowi sedang membangun perekonomian dari sektor paling kecil
seperti pondok pesantren.
"Kan justru Pak Jokowi melawan itu [neoliberalisme]," ujar Ma'ruf Amin
usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/4/2018).
Ma'ruf menyarankan agar Prabowo agar tidak membuat pernyataan yang
menimbulkan kegaduhan. Ia juga meminta mantan Danjen Kopassus itu
memberikan konsep dan pendapat yang memajukan bangsa.
Baca juga:
* Panglima TNI: Neoliberalisme Lebih Bahaya Ketimbang Komunisme
<https://tirto.id/panglima-tni-neoliberalisme-lebih-bahaya-ketimbang-komunisme-baB9>
* Hantu Itu Bernama Neolib
<https://tirto.id/hantu-itu-bernama-neolib-bCpx>
Tuduhan pemerintahan Jokowi neoliberal tidak hanya dilontarkan oleh
Prabowo saja. Tahun 2015, ekonom Faisal Basri juga pernah menyebut
pemerintahan Jokowi memang neoliberal, bahkan lebih dari Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Alasannya, katanya kala itu, subsidi energi khususnya
BBM dicabut dan diserahkan pada mekanisme pasar. "Enggak salah Pak
Jokowi disebut neolib
<https://ekonomi.kompas.com/read/2015/06/16/103300726/Faisal.Basri.Jokowi.Lebih.Neolib.Dibanding.SBY>,"
katanya, dikutip dari /Kompas./
Tarli Nugroho, penulis buku /Polemik Ekonomi Pancasila,/ juga
berpandangan serupa. Ada dua alasan mengapa ia menyebut demikian.
"Pertama adalah liberalisasi di sektor energi, baik migas maupun
ketenagalistrikan, yang berjalan sistematis di jaman SBY. Kedua, jumlah
utang yang membengkak. Tapi Jokowi lebih buruk. Kasarnya, dulu SBY
berutang karena ada subsidi. Nah sekarang, sesudah subsidi dicabuti,
/clear/, pemerintah terus-menerus memperbesar utang," katanya
<https://tirto.id/hantu-itu-bernama-neolib-bCpx>kepada /Tirto/.
Sementara Haryo Aswicahyono, ekonom senior dari Center of Strategic and
International Studies (CSIS) tidak menjawab dengan tegas apakah
Indonesia neoliberal atau tidak.
"/In general/, Indonesia selalu ambivalen terhadap penerapan pasar dan
globalisasi. Sangat tergantung /boom and bust/," katanya.
Tapi, apa sebetulnya neoliberalisme?
David Harvey, ilmuwan penulis buku/A Brief History of Neoliberalism
/(2005), mengatakan kalau neoliberalisme secara teoretik "mengambil
pandangan bahwa kebebasan dilindungi dari struktur kelembagaan, yang
terdiri dari hak kepemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas, dan
perdagangan bebas... Implikasinya adalah bahwa negara tidak boleh
terlalu banyak mengurusi ekonomi
<https://mronline.org/2006/06/19/on-neoliberalism-an-interview-with-david-harvey/>."
Ada enam ciri utama dari neoliberalisme. Supremasi pasar, dalam arti
campur tangan negara seharusnya minim dalam pengendalian harga;
fleksibilitas modal yang dampaknya adalah penerapan secara masif sistem
kerja kontrak dan /outsourcing/; deregulasi atau penghapusan yang
membatasi perputaran modal; pemotongan anggaran negara untuk belanja
sosial seperti subsidi; dan terakhir penghapusan konsep barang publik
seperti kesehatan dan pendidikan.
Di Indonesia, praktik neoliberalisme sering diasosiasikan dengan
penerapan paket kebijakan ekonomi yang digawangi oleh International
Monetary Fund (IMF) dalam rangka "menyembuhkan" krisis ekonomi yang
terjadi pada 1997-1998. Formula IMF tak jauh-jauh dengan yang disebut
Harvey di atas.
Empat resep utama dari IMF
<https://books.google.co.id/books?id=yMZkXR4UrLYC&pg=PA338&dq=neoliberalisme+indonesia+imf&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjLuZzY5J_aAhVJ_IMKHc2GC5wQ6AEIUTAG#v=onepage&q=neoliberalisme%20indonesia%20imf&f=false>
adalah pengetatan anggaran, termasuk penghapusan subsidi; liberalisasi
sektor keuangan; privatisasi BUMN; dan liberalisasi perdagangan.
Keterlibatan langsung IMF selesai pada 2006 seiring dengan dilunasinya
utang mereka oleh negara, namun pelaksanaan agenda neoliberal
selanjutnya dikawal oleh institusi keuangan internasional lain seperti
Bank Dunia dan Asian Development Bank (/Konstitusi Ekonomi/, 2010).
MUI Dekat dan Berjarak
Terlepas dari debat soal neoliberalisme, bukan kali ini saja Ma'ruf Amin
berusaha menepis komentar miring yang dialamatkan ke pemerintahan.
Saat Amien Rais menuding 74 persen lahan di Indonesia dikuasai kelompok
elite, Ma'ruf menyatakan bahwa Jokowi sama sekali tidak melakukan itu.
Ia, katanya, justru membagi-bagikan tanah kepada orang miskin lewat
reforma agraria.
Dengan posisinya saat ini, apa yang dilakukan oleh Ma'ruf wajar
memunculkan tafsir bahwa secara tidak langsung MUI menjadi corong
pemerintah.
Baca juga:
* NU, PPP, dan Represi Orde Soeharto kepada Islam
<https://tirto.id/nu-ppp-dan-represi-orde-soeharto-kepada-islam-ckx2>
* Cara Orde Baru Membungkam Para Ulama
<https://tirto.id/cara-orde-baru-membungkam-para-ulama-ckrP>
Sosiolog dari Universitas Nasional, Sigit Rochadi, menuturkan bahwa
sejak berdirinya pada 26 Juli 1975 silam, MUI memang pendukung
pemerintah. Namun demikian relasi tersebut selalu pasang surut.
Hubungan keduanya sempat menegang terutama terkait beberapa kebijakan
Suharto seperti UU Perkawinan, pembatasan pemakaian jilbab bagi pelajar,
aliran kepercayaan dan program Keluarga Berencana (KB).
Hubungan mulai membaik sejak Suharto menunaikan ibadah haji sekeluarga
pada pertengahan Juni 1991. Termasuk langkah Suharto mengizinkan
beroperasinya Bank Muamalat dan memperbolehkan pemakaian jilbab bagi
pelajar dan PNS.
Di era Jokowi, Sigit mengamati ada hubungan yang kurang harmonis karena
kedekatan antara Jokowi dengan Ahok. Baru setelah Ahok dipenjara dan
Jokowi tidak menunjukkan pembelaan yang berarti, MUI mulai dekat dengan
Jokowi.
"MUI /high politicalized/ cuma terhadap Ahok karena sangat
berseberangan." tutur Sigit kepada /Tirto/, Rabu (3/4) kemarin.
Nizar Zahro, politikus Partai Gerindra yang duduk di Komisi X DPR RI,
mengatakan kalau pembelaan Ma'ruf sudah kelewatan.
"Peran itu menurut saya lebih tepat dilakukan oleh menteri-menteri
Jokowi." tutur Nizar kepada /Tirto/.
Ia khawatir jika tindakan ini terus dilakukan akan menyeret MUI dalam
pusaran politik. Dan pada akhirnya hanya akan jadi "alat stempel" penguasa.
Sementara Masduki Baidlowi, Ketua MUI bidang Informasi dan Komunikasi,
mengatakan bahwa kekhawatiran tersebut tidak bakal terjadi. Katanya, MIU
bakal selalu menjaga jarak dengan pemerintahan.
"Apa yang dilakukan kiai Ma'ruf selama ini semata dalam kerangka menjaga
kedaulatan bangsa dan negara," katanya.
Sementara Wakil Komisi VIII DPR RI dari Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan
Syadzily, mengatakan kalau apa yang disampaikan Ma'ruf adalah dalam
rangka "agar umat sejuk dan damai."
"Jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang selalu membuat negara ini
gaduh," jelas Ace.
Baca juga artikel terkait REFORMA AGRARIA
<https://tirto.id/q/reforma-agraria-9P?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Tony Firman
<https://tirto.id/author/tonyfirman?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
(tirto.id - Politik)
Reporter: Tony Firman
Penulis: Tony Firman
Editor: Rio Apinino
