Siaran Pers Koalisi Selamatkan Pulau PariPernyataan Maladministrasi Sertifikat 
di Pulau Pari
Perlu Respon Cepat dari Berbagai Pihak(Jakarta, 10 April 2018) Ombudsman 
Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya maladminstrsi dalam proses penerbitan 
62 sertifikat hak milik dan 14 hak guna bangunan di Pulau Pari.Dalam Laporan 
Akhir Hasil Pemeriksaan ORI menyimpulkan terjadi maladministrasi dalam bentuk 
penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum 
oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Hal ini disampaikan 
pada konferensi pers yang diadakan hari Senin, 9 April 2018 di Kantor ORI, 
Kuningan, Jakarta.Warga Pulau Pari mengapresiasi ORI dalam hasil pemeriksaan 
akhir ini. "Kami warga Pulau Pari mengapresiasi ORI yang menyatakan adanya 
dugaan mal administrasi dalam penerbitan sertifikat di Pulau Pari, kami 
berharap sertifikat-sertifikat itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi." 
Kata Edy Mulyono, Ketua RT 01/RW 04 Pulau Pari.Sementara itu Koalisi Selamatkan 
Pulau Pari (KSPP) yang terdiri dari WALHI, LBH Jakarta, KIARA, KNTI, PBHI, SP, 
SPI, dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), mengatakan selain 
tindakan korektif yang disarankan Ombudsman, hendaknya temuan Ombudsman 
direspon baik oleh beberapa pihak yang terkait dengan konflik tanah di Pulau 
Pari, antara lain:
1. Kepolisian Republik Indonesia, terutama Kepolisian Republik Indonesia, 
Daerah Metro Jaya, Resor Kepuluan Seribu agar menghentikan Kriminalisasi atas 
pengaduan Pintarso Adijanto, dan atau siapa pun pihak pemegang sertifikat yang 
terbit karena maladministrasi tersebut. Saat ini satu orang warga telah 
berstatus tersangka, bahkan dalam waktu dekat akan disidangkan di Pengadilan 
Negeri Jakarta Utara dengan tuduhan Pasal 385 ke –(4) subsider Pasal 167 
KUHPidana, sementara satu orang warga dalam status saksi. Adapun Kuasa Hukum 
warga yang dikriminalisasi telah berulangkali meminta penghentian proses pidana 
ini karena karena adanya konlik tanah dilatar belakang tuduhan pidana ini, akan 
tetapi Kepolisian Republik Indonesia Resor Kepulauan Seribu tetap melanjutkan 
hingga warga ada warga yang dihukum penjara. Ini telah mengabaikan prinsip 
hukum “Lebih baik melepas 1000 orang yang bersalah, daripada memenjarakan satu 
orang yang tidak bersalah.”2. Kejaksaan Republik Indonesia, menghentikan 
dakwaan terhadap sulaiman yang sedang dalam proses pengajuan berkas perkara ke 
Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan mendasarkan pada alasan hapusnya 
penuntutan perkara karena secara substansi SHM dan SHGB telah cacat prosedur 
dan cacat kewenangan;3. Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengambil putusan 
menghentikan perkara dengan memperhatikan temuan Ombudsman Republik Indonesia 
dalam menangani atas nama Sulaiman, warga Pulau Pari;
Arie Alaska

  
|  
|   
|   
|   |    |

   |

  |
|  
|    |  
Arie Alaska
 #SelamatkanSurgaRakyat Siaran Pers Koalisi Selamatkan Pulau Pari Pernyataan 
Maladministrasi Sertifikat di Pula...  |   |

  |

  |

 
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, 
agar memberi perlindungan kepada warga Pulau Pari sebagai pelaku ekonomi 
pariwisata bukan perlindungan sebagai tenaga kerja, berhenti menawar-nawarkan 
pulau pari kepada investor, sebab warga Pulau Pari saat ini adalah “Investor” 
yang membangun pariwisata dengan swadaya tanpa bantuan pemerintah, sebaiknya 
pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu lebih 
memperhatikan peningkatan kemampuan warga Pulau Pari sebagai pelaku ekonomi 
agar mereka mandiri dan maju secara ekonomi seperti janji Nawacita.5. Menteri 
ATR/BPN agar segera mencabut sertifikat yang terbit di Pulau Pari, dan 
memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pengelolaan tanah oleh warga di 
Pulau Pari melalui Reforma Agraria dengan Skema Legalisasi Asset.6. Presiden RI 
dan Kementerian Perikanan dan Kelautan menjamin pemenuhan hak konstitusi Warga 
Pulau Pari sesuai Undang-Undang Dasar Repbulik Indoneisa Tahun 1945, 
terutama:Pasal 27 ayat (2) UUD 45 Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan”
Pasal 28 H ayat (1) Hak hidup sejahtera, bertempat tinggal dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang sehat 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan”7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut 
kemungkinan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat di 
Pulau pari.Tanpa tindakan-tindakan ini, dikawatirkan temuan LAHP Obmbudsman 
tidak membawa arti apa-apa bagi warga Pulau Pari.
*Narahubung:*
Edy Mulyono : 08 18 08 71 51 17
Fatilda Hasibuan : 08 12 60 76 75 26

Kirim email ke