Kritik untuk Polisi di Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Rocky Gerung
Profil Rocky Gerung. Foto/Istimiwa
14 April 
2018https://tirto.id/kritik-untuk-polisi-di-kasus-dugaan-ujaran-kebencian-rocky-gerung-cHJK
Setara Institute mengkririk polisi yang memproses pelaporan terhadap Rocky 
Gerung soal pernyataan tentang "kitab suci itu adalah fiksi" di sebuah acara 
diskusi di TV.tirto.id - Ucapan "kitab suci itu adalah fiksi" yang dilontarkan 
mantan pengajar Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya 
Universitas Indonesia, Rocky Gerung, pada talkshow ILC 10 April 2018, berbuntut 
panjang. Ada pihak yang tersinggung dengan omongan tersebut, Cyber Indonesia 
melaporkan Rocky Gerung ke polisi dan polisi akan memprosesnya. 

Rocky dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia, Heddy Setya Permadi alias Abu 
Janda. Laporan tersebut diterima oleh Polda Metro Jaya dengan nomor laporan 
LP/2001/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus pada hari Rabu (11/4/2018). Abu Janda 
menuduh Rocky Gerung menyatakan ujaran kebencian berbau SARA dan melanggar 
Pasal 28 ayat 2 UU ITE. 

Setara Institute ikut angkat suara, lembaga yang fokus mengadvokasi 
masalah-masalah demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini menilai bila polisi 
melanjutkan penyelidikan atas kasus ini seolah seperti "keranjang sampah" 
karena tak punya daya untuk menolak terhadap yang dilemparkan ke dalamnya. 

"Polisi jangan jadi keranjang sampah untuk menampung kasus-kasus semacam ini," 
kata Ketua Setara Institute, Hendardi, kepada Tirto, Jumat (13/4/2018). 

"Nanti setiap hari ada kasus semacam ini dan polisi kerepotan." 

Seharusnya polisi bisa memilah mana kasus yang memang kuat unsur pidananya 
untuk dilanjutkan ke penyelidikan dan mana yang tidak. Menurut Hendardi, 
pernyataan Rocky termasuk dalam kategori tidak masuk unsur pidana. 

Pernyataan bahwa "kitab suci adalah fiksi" dan ia berfungsi untuk "mengaktifkan 
imajinasi" (video menit ke 02.09-02.30), menurut Hendardi tak lebih dari 
pendapat Rocky dari kacamata filsafat yang merupakan bidang keahlian Rocky. 

"Saya kira apa yang dilakukan Rocky masih dalam konteks keilmuan," kata 
Hendardi. Karena masuk dalam ranah ilmu pengetahuan itulah, maka pernyataan 
Rocky tidak bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian atas agama.

Ditambah lagi, pasal penodaan agama memang bersifat "karet" atau manasuka. Apa 
yang dikatakan Hendardi senada dengan pendapat Ketua Komisi Kebudayaan Akademi 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Amin Abdullah. Menurutnya, pernyataan Rocky 
selayaknya dipandang sebagai omongan seorang akademisi ketika mengomentari 
fenomena sosial tertentu. 

"Agama ketika dia masuk ke wilayah sosial, wilayah budaya, wilayah politik, itu 
adalah wilayah-wilayah keilmuan. Tafsir terhadap agama atau pemahaman terhadap 
agama itu menjadi objek penelitian pengetahuan," katanya.


Baca juga: 
  a.. Rocky Gerung Dilaporkan Abu Janda ke Polisi Soal Ujaran Kebencian 
  b.. Mengapa Hoax dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Tak Mereda?


Amin menyatakan, polisi juga harusnya paham kalau argumentasi seseorang tidak 
layak jadi dasar pemidanaan. "Itu pemenjaraan cara berpikir," katanya. "Padahal 
jelas agama bisa dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Ada namanya studi Islam, 
ada sekolah teologi."


Polisi dan Tekanan Publik

Di luar konteks kasus Rocky Gerung, ada anggapan polisi cenderung tunduk pada 
tekanan publik yang cenderung punya implikasi terhadap politik praktis. Ini 
terlihat jelas lewat kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, 2016 lalu.. 

Surat Edaran Kapolri Badrodin Haiti Nomor SE/7/VI/2014 telah menetapkan bahwa 
pengusutan kasus calon kepala daerah harus ditunda sampai pilkada selesai. 
Namun, dalam kasus Ahok ini tidak berlaku. Sikap ini kemudian dikaitkan dengan 
banyaknya demonstrasi menuntut polisi segera bertindak. 

"Diskresi," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menjelaskan kenapa SE Kapolri 
tidak dipakai dalam kasus Ahok.

Kecepatan polisi dalam bertindak juga terlihat dalam kasus Sukmawati 
Soekarnoputri. Kasus putri Sukarno ini juga masih dapat diperdebatkan karena 
sebagian pihak menganggap puisinya berjudul Ibu Indonesia sebatas bentuk 
ekspresi, bukan menistakan agama. Laporan polisi masuk pada Selasa, 3 April, 
dan dua hari setelahnya pelapor, Denny Adrian Kushidayat, sudah dimintai 
keterangan. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono menolak menanggapi cepatnya 
pemanggilan pelapor. Namun menurut Denny polisi cepat melakukan pemanggilan 
karena kasus sudah sangat ramai dibicarakan publik. "Karena viral," katanya.

Ia juga mengatakan kalau "seharusnya penegakan hukum memang independen." Namun 
"dibutuhkan juga hal-hal seperti tekanan masyarakat ini."


Baca juga: 
  a.. Asal-Usul Delik Penistaan Agama 
  b.. Kronologi Kasus Dugaan Penistaan Agama


Komisioner Kepolisian Nasional (Komplonas), Andrea Poeloengan, mengatakan 
penyelesaian kasus dugaan penistaan agama seharusnya merujuk pada Surat Edaran 
Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penangan Ujaran Kebencian atau dikenal dengan 
SE Hate Speech yang dikeluarkan pada era Badrodin Haiti.

Dalam surat edaran itu, Polri diminta bertindak preventif. Jika tidak bisa, 
maka Polri harus menindak dengan mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP), Undang-undang ITE, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 
Sosial dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2013 tentang Teknis Penanganan 
Konflik.

Menurut Andrea masalahnya "banyak [polisi] yang tidak patuh terhadap SE Hate 
Speech ini."

Andrea juga berpendapat, Polri seharusnya juga dapat bertindak dengan 
pendekatanrestorative justice, pendekatan penyelesaian kasus yang tidak fokus 
pada pemidanaan melainkan lewat dialog dan mediasi. Pelapor sendiri bersikeras 
tetap menempuh jalur hukum. 

"Kita negara hukum," kata Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian.

Cyber Indonesia sudah membuat dua laporan terhadap Rocky Gerung. Selain di 
Polda Metro Jaya, Cyber Indonesia juga membuat laporan di daerah Manado. Senin 
(15/4/2018), Jack juga ingin menambah laporan di Bareskrim Mabes Polri.

Jack berharap pengusutan kasus Rocky berjalan cepat. Ia mengaku enggan untuk 
menyelesaikan masalah pernyataan Rocky dengan pendekatan di luar pengadilan, 
misalnya lewat mediasi dan dialog. 

"Tidak ada keinginan dari kami melakukan dialog keilmuan. Kami proses sesuai 
hukum. Kami berpegang pada hukum saja," katanya kepada Tirto.



Pembelaan Rocky
Kepada Tirto, Rocky Gerung mengatakan pelapor salah memahami apa yang ia 
maksud. Ia tidak bermaksud sama sekali menghina agama. 

"Saya mulai [dalam acara ILC] kalau fiksi itu baik. Oleh karena itu saya 
mengartikan kitab suci sebagai fiksi. Kalau saya harus minta maaf, berarti saya 
minta maaf kalau fiksi itu baik? Jadi fiksi itu buruk? Kan lucu," katanya.

Mengenai usul restorative justice, Rocky mengaku tidak setuju. Sebab, katanya, 
penyelesaian dengan cara demikian mensyaratkan permintaan maaf dari kedua belah 
pihak. 

"Kalau saya menawarkan penyelesaian seperti itu, saya mesti minta maaf. Kalau 
saya minta maaf artinya jadi terbalik pengertiannya. Tidak akan saya minta maaf 
pada sesuatu yang saya bilang baik," katanya.

Baca juga artikel terkait PENISTAAN AGAMA atau tulisan menarik lainnya Felix 
Nathaniel 

(tirto.id - Hukum) 

Reporter: Felix Nathaniel 
Penulis: Felix Nathaniel 
Editor: Rio Apinino

Kirim email ke