Kebenaran, Korban Pertama Pertarungan Politik
Senin , 16 April 2018 | 20:37
http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/937/kebenaran__korban_pertama_pertarungan_politik
Sumber Foto Geotimes
IlustrasiOleh Taufik Darusman
Dalam peperangan, yang menjadi korban pertama biasanya adalah kebenaran. Pihak
A meng-klaim mereka telah membinasakan sekian banyak musuh dan merebut sekian
luas teritori. Pihak B juga akan mengatakan yang sama. Keduanya terlibat dalam
perang urat syaraf dengan tujuan menampilkan diri sebagai pemenang dengan
mengelabui publik dan media.
Demikian juga dalam pertarungan politik seperti pilpres. Kita masih ingat
pilpres di AS pada 2008, ketika beberapa anggota Partai Republik menyebar kabar
bohong bahwa Barack Obama, dari Partai Demokrat, bukan dilahirkan di AS tetapi
di sebuah negara asing. Karena itu, lawan-lawannya berkilah ia melanggar
konstitusi AS yang mengharuskan seorang presiden AS warga negara yang lahir di
AS. Ternyata, tuduhan itu bohong semua dan tidak kurang dari Donald Trump, kini
presiden AS, terpaksa mengakui dan meminta maaf.
Di Indonesia hal yang sama berlaku. Pada pilpres 2014, Joko Widodo (Jokowi)
dituduh sebagai anggota PKI, dalam suatu black campaign yang nyaris membuat ia
kalah. Kenyataannya, Jokowi baru berusia 4 tahun ketika Gestapu/PKI 1965
terjadi.
Minggu lalu, dalam suatu ceramah anggota Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni
212, Eggi Sudjana, mengatakan 'presiden membuat rakyat miskin'. Kenyataannya,
data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin justru menurun di pemerintahan
Jokowi.
"Hasil survei menunjukkan pada 2017 angka kemiskinan malah turun sekitar satu
juta orang. Karena itu, mestinya kita bicara berdasarkan data," kata Menteri
Sosial Idrus Marham di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin
(16/4/2018). "Dulu 27 juta lebih, sekarang tinggal 26.580.000, jadi turun satu
juta lebih. Jadi ini luar biasa," sambungnya, seraya mengajak Eggi untuk
berbicara berdasarkan data yang akurat.
Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais mengritik Jokowi melakukan
pembohongan melalui program bagi-bagi sertifikat tanah. "Ini pengibulan,
waspada bagi-bagi sertifikat. Bagi tanah sekian hektar, namun 74% negeri ini
dimiliki kelompok tertentu dan dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien saat
menjadi pembicara dalam diskusi 'Bandung Informal Meeting' yang digelar di
Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3/2018).
Amien pun berbicara soal PKI yang menurutnya sedang bangkit selama pemerintahan
Jokowi. Namun, Amien, seorang akademisi yang seharusnya paham akan
prinsip-prinsip suatu argumentasi, tidak menyampaikan bukti-bukti untuk
memperkuat tuduhannya.
Setelah Amien Rais menyebut 74% tanah Indonesia dikuasai apa yang dia sebut
sebagai kelompok tertentu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga
menyatakan hal yang sama. Namun, kali ini Prabowo menyebut angka 80%. Prabowo
malahan menambahkan, 50% kekayaan Indonesia dikuasai oleh hanya 1% rakyat
Indonesia.
Lagi-lagi, tidak ada di antara mereka yang datang dengan bukti
konkrit. Namun lebih aneh lagi, tidak ada unsur pemerintah yang membantah semua
tudingan-tudingan itu. Tanggapan justru datang dari Ketua Umum Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, yang mempertanyakan siapa yang
memberikan tanah kepada pihak asing tersebut.
“Yang bagi tanah sebenarnya siapa sih? Apakah Pak Jokowi?” tanya Said usai
bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/3). Mantan
Wakil Ketua Tim Gabungan Pencari fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998 ini langsung
menjawab pertanyaannya sendiri dengan membantah bahwa Jokowi membagi-bagi tanah
kepada pihak asing.
“Malah Jokowi mendistribusikan tanah kepada rakyat,” ia menegaskan. Said
mengambahkan bahwa pada era presiden sebelumnya banyak tanah sudah diberikan
kepada pihak asing, tanpa menyebut siapa yang dimaksud.
Kasus-kasus semacam ini diperkirakan akan meningkat intensitasnya. Bukan saja
karena waktu bergerak semakin dekat dengan pilpres, tetapi seiring malasnya
pihak oposisi Jokowi untuk berpikir. Seharusnya pihak oposisi dapat mengritik
pemerintah sekarang, misalnya, kenapa masih banyak murid sekolah harus
menyeberang kali di atas seutas tambang tali untuk mencapai sekolah mereka?
Mengapa masih banyak balita kekurangan gizi seperti di Papua? Mengapa kita
belum juga menambah kilang minyak sehingga tidak perlu lagi mengimpor dan
menghabiskan devisa?
Pihak lawan Jokowi tampaknya bukan saja sudah kekurangan amunisi untuk
menyerang pertahana; mereka tidak inovatif dan menderita defisit dalam segi
imajinasi. Ini patut disayangkan karena suatu pertarungan politik dapat menarik
dan bisa menjadi proses pembelajaran bagi para politisi muda.
(Penulis adalah wartawan senior yang tinggal di Jakarta)
