Kang Dedi: Sejahterakan Buruh, Pemerintah Harus Intervensi Harga Bahan Pokok Rabu, 2 Mei 2018 | 8:41
http://sp.beritasatu.com/home/kang-dedi-sejahterakan-buruh-pemerintah-harus-intervensi-harga-bahan-pokok/123897 [image: Dedi Mulyadi [istimewa]]Dedi Mulyadi [istimewa] Berita Terkait - Hadapi Debat Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi Didampingi 2 Konsultan Muda <http://sp.beritasatu.com/home/hadapi-debat-pilgub-jabar-dedi-mulyadi-didampingi-2-konsultan-muda/123174> - Dedi Mulyadi Prioritaskan Program Kesehatan Bagi Warga Jabar <http://sp.beritasatu.com/home/dedi-mulyadi-prioritaskan-program-kesehatan-bagi-warga-jabar/122971> - Dedi Mulyadi Bisa Pahami Keinginan DPP Golkar Usung Ridwan Kamil <http://sp.beritasatu.com/home/dedi-mulyadi-bisa-pahami-keinginan-dpp-golkar-usung-ridwan-kamil/121272> - Medsos Jadi Pilihan Dedi Mulyadi Dekat ke Konstituen <http://sp.beritasatu.com/home/medsos-jadi-pilihan-dedi-mulyadi-dekat-ke-konstituen/120785> - Kapolda Jabar Anugerahkan Honorary Police kepada Dedi Mulyadi <http://sp.beritasatu.com/home/kapolda-jabar-anugerahkan-honorary-police-kepada-dedi-mulyadi/118397> [JAKARTA] Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan kunci untuk kesejahteraan para buruh di Jawa Barat. Bahkan, jika diterapkan sebagai kebijakan holistik, Kang Dedi, sapaan Dedi Mulyadi meyakini kunci tersebut mampu mensejahterakan buruh di Indonesia. Hal ini diungkapkan saat refleksi Peringatan Hari Buruh Internasional, Selasa (1/5). Dedi yang pernah merasakan getirnya hidup sebagai buruh itu mengungkapkan, kunci kesejahteraan buruh yakni dengan menekan pengeluaran harian dan bulanan buruh. Langkah ini dapat dilakukan salah satunya dengan intervensi pemerintah terhadap harga bahan pokok. “Peningkatan kesejahteraan buruh lewat sistem pengupahan memang perlu diperjuangkan. Tetapi, saya melihat ada sesuatu yang lebih penting. Yakni, pengeluaran buruh harus ditekan, baik harian maupun bulanan. Pemerintah harus mengintervensi harga kebutuhan bahan pokok,” kata Dedi dalam siaran pers yang diterima SP di Jakarta, Rabu (2/5). Selain itu, kebutuhan lain seperti perumahan, listrik, air dan bahan bakar kendaraan juga harus menjadi perhatian serius. Subsidi pemerintah terkait item kebutuhan buruh tersebut dinilai Dedi dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal ini lantaran upah buruh tidak langsung habis untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, buruh memiliki kesempatan menabung dari sisa upah. “Kalau biaya hidup rendah dan upah buruh tinggi maka output-nya adalah kesejahteraan. Kalau upah tinggi tapi biaya hidup tinggi ya percuma saja, tidak akan menjadi apa-apa,” ungkapnya. Selain itu, Dedi yang juga mantan wakil ketua salah satu serikat buruh di Purwakarta ini juga menyoroti mengenai sistem pengupahan di Jawa Barat. Saat ini, kata Dedi, terjadi ketimpangan upah buruh antara wilayah barat dan timur provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tersebut. Ketimpangan ini terjadi karena sistem pengupahan didasarkan pada kawasan industri yang berkembang di sebuah daerah. Zona Industri Karawang, Bekasi dan Purwakarta misalnya, menerapkan upah buruh di angka lebih dari Rp3 juta. Namun, semakin bergerak ke arah timur Jawa Barat, nilai upah buruh di zona tersebut semakin kecil. “Di wilayah timur kan upahnya rendah. Saya memandang ada ketimpangan di situ, makanya harus segera dipecahkan oleh seluruh stakeholder terkait,” ucapnya. Dedi meyakini, intervensi pemerintah untuk menekan biaya pengeluaran keluarga buruh akan berdampak pada kondisi keuangan. Ungkapan Sunda ‘saeutik mahi, loba nyesa’ yang berarti berapa pun jumlah uang yang diterima mencukupi kebutuhan hidup pun dapat tercapai. Prinsip ini sekaligus menjawab ketimpangan upah buruh yang selama ini terjadi di Jawa Barat. Menurut Dedi Mulyadi, selain subdisi bahan pokok, perumahan dan kebutuhan perumahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mengeluarkan subsidi pendidikan. Dicontohkan, pemerintah dapat menyediakan transportasi khusus anak sekolah dan buruh sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sebuah keluarga untuk mobilisasi aktifitas sehari-hari. Ditambah, pembangunan tempat wisata secara merata di kabupaten/kota di Jawa Barat dapat menekan biaya rekreasi keluarga. “Termasuk kalau anak sekolah berangkat ke sekolah dengan membawa bekal. Ini pengeluaran semakin kecil dan pendapatan mereka tidak terlalu banyak keluar, bisa saving,” paparnya. [F-5]
