Soal Mafia Beras, Budi Waseso: Masa Negara Kalah?Reporter:  AntaraEditor:  Rr. 
Ariyani Yakti WidyastutiMinggu, 6 Mei 2018 07:27 WIB 
Inspektur Jenderal (Irjen) Perdagangan Kementrian Perdagngan (Kemendag) Srie 
Agustina, saat meninjau Gudang Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Bagian 
Selatan (Sumbagsel). Menurut Srie persediaan beras aman hingga usai lebaran 
nanti. Parliza Hendrawan

TEMPO.CO, Bantul - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso angkat bicara soal 
dugaan adanya sindikat penyimpangan dalam tata niaga beras selama ini. Ia 
mengatakan hal tersebut sekarang sedang dipetakan melalui Satuan Tugas (Satgas) 
pangan yang dibentuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

"Kita sedang petakan semua. Masa sih negara kalah sama mafia? Kan tidak boleh," 
kata Budi usai panen padi bersama Menteri BUMN di Bulak Jayan Desa Kebonagung 
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu sore, 5 Mei 2018.

Baca: Mendag Minta Pedagang Beras Tak Ambil Untung Terlalu Besar

Budi Waseso menilai masalah perberasan selama ini adalah masalah mendasar dari 
seluruh masyarakat Indonesia karena tingkat kebutuhan akan komoditas tersebut 
sangat tinggi. "Sehingga beras harus betul-betul bisa dikendalikan oleh negara, 
ketersediaannya, kestabilan harganya," katanya.

Oleh karena itu, menurut Budi, tata niaga perberasan khususnya antara petani 
dengan penjual itu seharusnya sama-sama diuntungkan. Begitu juga dari sisi 
pembeli, juga tidak rugi dengan harga beras yang tinggi. "Jadi harus sesuai 
dengan ketersediaan dari berasnya, harganya, juga terjamin kualitasnya," kata 
Budi Waseso.

Ke depan, kata Budi, pihaknya bersama Kementerian Pertanian akan menggiatkan 
peningkatan kualitas produksi beras untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat 
Indonesia. "Seperti yang hari ini kita lihat adalah beras berkualitas," 

Budi Waseso menjelaskan, dengan meningkatkan kualitas produksi beras di 
kalangan petani seluruh Tanah Air, maka akan menjadi sumber pemasukan atau 
ketahanan pangan bagi pemerintah Indonesia dari masalah beras. "Kalau perlu ke 
depan kalau kita sudah bangun dengan bibit yang bagus, pertanian yang bagus, 
dengan hasil yang maksimal, maka Indonesia seharusnya tidak perlu impor."

Adapun impor beras, menurut Budi Waseso, hanya bisa dilakukan saat situasi 
paceklik dengan jumlah penduduk yang membutuhkannya cukup besar. "Tapi kan kita 
bisa lakukan dengan swasembada dengan peningkatan kualitas pertanian khususnya 
beras," katanya.

ANTARA

Kirim email ke