Sudah terlajur membudaya..... 2018-05-27 20:17 GMT+02:00 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45] < [email protected]>:
> > > > https://nasional.tempo.co/read/1093078/20-tahun-reformasi-kkn-belum-hilang > ? > > TerkiniUtama&campaign=TerkiniUtama_Click_9 > 20 Tahun Reformasi, KKN Belum Hilang > Reporter: M Julnis Firmansyah > Editor: Juli Hantoro > Minggu, 27 Mei 2018 20:47 WIB > [image: Ilustrasi korupsi] > <https://statik.tempo.co/data/2018/02/26/id_687137/687137_720.jpg> > > Ilustrasi korupsi > > *TEMPO.CO <http://TEMPO.CO>*, *Jakarta* - Direktur Eksekutif The > Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menjelaskan, selama 20 tahun > reformasi > <https://nasional.tempo.co/read/1091185/20-tahun-reformasi-pekerjaan-rumah-pemberantasan-korupsi>, > pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia belum > sepenuhnya terlaksana. Bahkan ada kecenderungan KKN makin merajalela. > > "Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan *judicial review* > undang-undang soal dinasti politik," kata Wibowo saat ditemui di Mampang, > Jakarta Selatan, Ahad, 27 Mei 2018. > > Seperti diketahui sebelumnya, pada 2015 lalu, MK menganulir Undang-Undang > Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 > tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 > Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang > itu mengatur orang yang memiliki ikatan perkawinan dan darah lurus ke atas, > ke bawah, dan ke samping dengan kepala daerah inkumben tidak boleh > menjabat, kecuali jeda satu periode. > > *Baca juga: 20 Tahun Reformasi: Korupsi, Peninggalan Lama dari Era > Soeharto > <https://nasional.tempo.co/read/1089887/20-tahun-reformasi-korupsi-peninggalan-lama-dari-era-soeharto>* > > Lebih lanjut, Karyono mengatakan, akibat hal tersebut, dinasti politik di > Indonesia makin subur. Hal itu, kata dia, berimbas pada meningkatnya > peluang KKN. > > Hal tersebut tentu bertentangan dengan agenda reformasi 20 tahun silam, > yakni mengenai pemberantasan KKN di Indonesia. Padahal, kata Karyono, > penegakan supremasi hukum saat ini, yang menjadi salah satu agenda > reformasi, sudah berjalan cukup baik. Salah satunya banyak pejabat > pemerintah yang ditangkap dan masuk penjara karena melakukan korupsi. > "Zaman orde baru dulu, hampir tidak ada pejabat ditangkap," ujarnya. > > Selain itu, dia berpendapat munculnya lembaga penegak hukum seperti Komisi > Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah reformasi menjadi salah satu indikator > penegakan hukum lebih baik dibanding era sebelumnya. > ------------------------------ > > > > > > > > >
