Formula bagi Bunga Acuan BI
Oleh :
Haryo Kuncoro
Senin, 28 Mei 2018 07:15 WIB
#
#
#
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mendapat ucapan selamat dari
mantan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo usai pelantikannya di
Mahkamah Agung, Jakarta, 24 Mei 2018. Tempo/Tony Hartawan
<https://statik.tempo.co/data/2018/05/24/id_707787/707787_720.jpg>
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mendapat ucapan selamat dari
mantan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo usai pelantikannya di
Mahkamah Agung, Jakarta, 24 Mei 2018. Tempo/Tony Hartawan
*Haryo Kuncoro*
/Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute Jakarta/
Bank Indonesia (BI) masih mencari formula yang tepat untuk menanggulangi
pelemahan kurs rupiah. Selama April (month to date), nilai tukar rupiah
melemah 0,88 persen sehingga akumulasi depresiasi terhadap dolar Amerika
Serikat sejak awal tahun (year to date) tercatat 3,44 persen.
Kestabilan nilai rupiah diukur dari harga barang/jasa domestik yang
tecermin pada inflasi. Kestabilan eksternal nilai rupiah diukur dengan
mata uang negara lain yang tecermin pada nilai tukar.
BI menerapkan kebijakan moneter dengan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse
Repo Rate. Belakangan, sinyal yang dipancarkan BI adalah menaikkan suku
bunga ini, yang sudah sejak September 2017 stagnan di level 4,25 persen.
Kenaikan itu secara implisit menjadi semacam "pengakuan dosa" atas
minimnya dampak suku bunga acuan terhadap stabilisasi. Faktanya,
sepanjang hampir dua tahun terakhir, implementasinya, suku bunga ini
telah dipangkas 200 basis point, sementara depresiasi nilai tukar rupiah
senantiasa lebih tinggi dari laju inflasi.
Pergeseran fokus suku bunga acuan ke arah stabilisasi nilai tukar dipicu
oleh rencana The Fed, bank sentral Amerika, yang akan mengerek suku
bunga acuannya tiga kali lagi pada 2018. Sinyal ini akan menyedot
likuiditas ke Amerika. Konsekuensinya, permintaan dolar meninggi dan
nilai tukar kembali tertekan.
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah berpotensi memantik inflasi.
Mayoritas impor Indonesia adalah barang modal yang belum bisa dihasilkan
di dalam negeri. Pelemahan nilai tukar rupiah niscaya mengerek harga
barang modal. Harga produknya juga akan naik, yang berefek domino pada
harga produk mata rantainya.
Dalam skenario BI, kenaikan suku bunga acuan bisa mengurangi suku bunga
diferensial lintas negara. Imbasnya, investor asing mempunyai insentif
menahan modalnya di Indonesia, likuiditas pasar finansial terjaga,
pembelian dolar melandai, cadangan devisa terpelihara, nilai tukar
rupiah stabil, dan inflasi terkendali.
Andai suku bunga acuan tidak dinaikkan, BI harus mengintervensi pasar
guna mengendalikan gejolak nilai tukar. Posisi cadangan devisa terus
menyusut US$ 1,1 miliar hanya dalam satu bulan terakhir untuk
intervensi. Kendati mampu memperlambat laju depresiasi rupiah, cara ini
sangat mahal.
Walhasil, suku bunga acuan BI dihadapkan pada dilema antara stabilisasi
dan upaya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Secara konseptual,
kenaikan suku bunga acuan akan memicu kenaikan suku bunga kredit yang
selanjutnya menekan penyaluran kredit perbankan sehingga menghambat
aktivitas perekonomian.
Kenaikan suku bunga acuan BI juga akan menyundul suku bunga simpanan.
Hal ini memicu pemilik dana untuk menambah dana simpanannya di perbankan
dengan mengurangi konsumsi dan investasi. Padahal dua hal terakhir itu
adalah komponen utama permintaan agregat. Artinya, pertumbuhan ekonomi
akan terkoreksi.
Jadi, beban suku bunga acuan BI dalam menjaga nilai tukar rupiah sangat
berat. BI tidak bisa lagi hanya mengandalkan manuver moneter tanpa
menggunakan instrumen lain sebagai pendukungnya. Pengalaman krisis
1997-1998 memberi hikmah pentingnya menjaga keseimbangan antara sisi
moneter dan sektor riil.
Agar program stabilisasi tidak terlalu mengorbankan pertumbuhan ekonomi,
kenaikan suku bunga acuan mutlak harus diimbangi dengan optimalisasi 16
paket kebijakan ekonomi agar menjadi daya dorong bagi peningkatan
kapasitas produksi, terutama industri yang berorientasi ekspor dan
substitusi impor.
Dari sisi fiskal, alokasi anggaran, yang sebelumnya untuk subsidi,
dipertajam ke belanja produktif. Subsidi memang bisa memproteksi
kelompok masyarakat miskin yang rentan terhadap inflasi. Adapun belanja
produktif, misalnya proyek padat karya, juga memiliki efek proteksi tapi
memberi efek pengganda yang lebih besar.
Solusi yang agak ekstrem adalah pengendalian devisa, khususnya aliran
uang panas yang dominan di pasar uang. Regulasi parsial perlu dikenakan
pada aliran modal dana portofolio asing agar tidak keluar-masuk begitu
saja tanpa memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
