https://www.antaranews.com/berita/715920/empat-risiko-ekonomi-2019-
menurut-menkeu
Empat risiko ekonomi 2019,
menurut Menkeu
Senin, 4 Juni 2018 20:07 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers kinerja APBN
2018 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Menkeu menyatakan
kinerja APBN hingga April 2018 mengalami perbaikan ke arah positif yang
dilihat dari pertumbuhan pendapatan, hingga belanja negara yang mencapai
Rp582,9 triliun atau 26,3 persen dari total belanja negara APBN 2018
sebesar Rp2.220,7 triliun. (ANTARA/Sigid Kurniawan)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
memaparkan empat risiko yang bisa mempengaruhi kinerja perekonomian pada
2019.
"Risiko pertama adalah tren preferensi konsumsi masyarakat yang lebih
memilih tabungan dan perubahan pola konsumsi, namun tidak tersalurkan
kembali ke sektor riil," kata Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja
dengan Komisi XI membahas Kerangka Ekonomi Makro 2019 di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani mengatakan risiko kedua, terdapat potensi dari investor
untuk menahan investasi langsung, karena menunggu dari hasil Pemilu
Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.
Risiko ketiga, adanya normalisasi kebijakan moneter, tidak hanya di
Amerika Serikat dan Eropa, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi di
sektor keuangan.
"Kebijakan perpajakan AS juga berisiko terhadap aliran dana pada negara
berkembang, termasuk Indonesia," tambah Sri Mulyani.
Risiko keempat, adanya kebijakan proteksionisme perdagangan AS, yang
perlu diwaspadai dampaknya pada kinerja ekspor.
"Selain itu, perlu diwaspadai perkembangan perang dagang AS dengan
China," ujarnya.
*Baca juga: Menkeu: stabilitas harga pangan beri kepastian inflasi
<https://www.antaranews.com/berita/715814/menkeu-stabilitas-harga-pangan-beri-kepastian-inflasi>
Baca juga: Menkeu: APBN sebagai instrumen jaga stabilitas
<https://www.antaranews.com/berita/714896/menkeu-apbn-sebagai-instrumen-jaga-stabilitas>
Baca juga: Bank Indonesia proyeksikan ekonomi tumbuh 5,2-5,6 persen 2019
<https://www.antaranews.com/berita/715053/bank-indonesia-proyeksikan-ekonomi-tumbuh-52-56-persen-2019>*
Sri Mulyani mengatakan untuk menghadapi risiko tersebut, pemerintah
sudah menyiapkan sejumlah mitigasi sebagai antisipasi.
Mitigasi tersebut antara lain dengan menyiapkan kebijakan fiskal yang
mendorong investasi dan daya saing serta ekspor dalam rangka mewujudkan
pertumbuhan yang berkualitas.
Kebijakan fiskal tersebut mencakup pemberian insentif fiskal untuk
peningkatan investasi dan belanja negara yang ekspansif dan mengarah
kepada sektor yang produktif dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Kemudian, mendorong pemanfaatan skema KPBU/PPP untuk meningkatkan peran
swasta membangun infrastruktur dan menyiapkan bantuan sosial yang tepat
sasaran dan tepat waktu kepada masyarakat miskin.
"Selain itu, adanya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong
konsumsi," kata Sri Mulyani.
Pemerintah juga menjaga kepastian hukum dan keberlangsungan kebijakan
pemerintah serta menciptakan situasi ekonomi dan politik yang terjaga
dan kondusif dalam menjaga kepastian usaha dan investasi.
Kemudian, memastikan adanya kelanjutan reformasi kebijakan untuk
meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi serta menjaga inflasi
untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
Selain itu, mendorong ekspor yang berbasis non komoditas (migas) dan
memiliki nilai tambah yang tinggi serta memperluas pasar baru di
negara-negara yang prospektif seperti Afrika, Timur Tengah, dan Eropa
Timur.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Gilang Galiartha
COPYRIGHT © ANTARA 2018
