*DPR bilang: Jangan reaksioner artinya harus manis-manis lemah lembut terhadap teroris! hehehehehe*
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/06/07/143915/dpr-pemerintah-jangan-reaksioner-hadapi-terorisme.html Rencana Pendataan Nomor HP dan Medsos Mahasiswa-Dosen DPR: Pemerintah Jangan Reaksioner Hadapi Terorisme Kamis, 7 Juni 2018 - 21:12 WIB Ada sekitar 8 juta yang mesti diawasi. Tentu berat sekali untuk mengawasi itu semua. skr/hidayatullah.com [Ilustrasi] Warga menggunakan media sosial dengan handphone di sela-sela bersilaturahim Idul Fitri 1438 H di Balikpapan, Kaltim, Ahad (25/06/2017). Terkait - RUU Terorisme Sah Jadi UU Pasca Rentetan Kerusuhan dan Serangan Bom <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/05/25/143110/ruu-terorisme-sah-jadi-uu-pasca-rentetan-kerusuhan-dan-serangan-bom.html> - 75 % Ruang Kelas di Indonesia Rusak, DPR Desak Penerbitan Perpres <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/05/24/143020/75-ruang-kelas-di-indonesia-rusak-dpr-desak-penerbitan-perpres.html> - Cadar Menghantui Kampus Islam? <https://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2018/03/05/137082/cadar-menghantui-kampus-islam.html> - Kepemimpinan Perguruan Tinggi Islam <https://www.hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/read/2018/02/16/135719/kepemimpinan-perguruan-tinggi-islam.html> *Hidayatullah.com*– Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai rencana pemerintah mendata nomor seluler dan akun media sosial mahasiswa dan dosen adalah langkah reaksioner yang tidak perlu dilakukan. “Ada 7,5 juta mahasiswa, 300 ribu dosen, dan 200 ribu tenaga kependidikan di seluruh Indonesia sehingga ada sekitar 8 juta yang mesti diawasi. Tentu berat sekali untuk mengawasi itu semua. Padahal Kemenristekdikti masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait pendidikan tinggi di negeri ini,” terangnya di Jakarta, Kamis (07/06/2018). Menurutnya, menanggulangi terorisme yang berkembang tidak dapat diselesaikan dengan langkah reaksioner, tetapi harus dilakukan dengan pikiran panjang dan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. “Terorisme, isme, itu, kan, paham. Terbentuk dari proses yang panjang sehingga kita juga perlu memahami penyelesaiannya juga merupakan proses yang panjang,” urainya. Baca: ‘Pengawasan’ Medsos Dosen-Mahasiswa, APTISI Minta Kemristekdikti Tak Beralih Peran <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/06/06/143798/pengawasan-medsos-dosen-mahasiswa-aptisi-minta-kemristekdikti-tak-beralih-peran.html> Ia sepakat bahwa untuk menangkalnya, perlu dilakukan langkah yang sistematis dan menyentuh konsep pendidikan. Mengingat pendidikan merupakan proses yang membentuk pengetahuan dan paham dalam diri seseorang. Ia menekankan, perlunya *grand design* pendidikan yang memadai. Fikri mengatakan, “Kita selama ini tidak punya *grand design*, ganti pemerintahan, ganti kurikulum.” Selain itu, Fikri juga menilai operasi yang dilakukan oleh para pelaku aksi terorisme selama ini bersifat *silent*, sehingga perlu pemerintah hendaknya juga perlu mengantisipasinya dengan langkah *silent*, bukan dengan ekspos besar-besaran. “Jangan-jangan memang diekspos besar-besaran hanya untuk menunjukkan bahwa pemerintah bekerja,” kritik anggota dewan yang terpilih dari Dapil Jateng IX ini. Fikri merasa ekspos yang berlebihan, termasuk soal rilis daftar tujuh kampus negeri yang diduga terpapar radikalisme menurut BNPT memberikan dampak negatif bagi pendidikan. Fikri berpendapat, “Selama ini kita sedang mendorong kampus-kampus tersebut menjadi World Class University (WCU). Rilis tersebut tentu memberikan citra negatif terhadap kampus dan dunia pendidikan kita. Ini kontraproduktif dan merugikan.” Disebutkan, ketujuh kampus tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Brawijaya (Unibraw).* Rep: SKR Editor: Muhammad Abdus Syakur
