Orang sering bertanya, kalau tidak dukungJokowi, lantas apa solusi atau jalan 
keluarnya??? Kalau orang maumembaca berita tentang kegiatan dan perjuangan 
berbagai macam organisasi massarakyat yang hampir setiap hari saya postingkan, 
sebenarnya bisa ditangkap jalanyang telah dipilih oleh massa rakyat yang sadar 
dan terorganisasi. Masalahnyaadalah mereka yang suka tanya itu tidak tertarik 
untuk membaca pernyataan sikapdan mendengarkan tuntutan massa ketika mereka 
mengadakan aksi protes dan tetapngotot menganggap solusinya adalah 
pembangunannya Jokowi… Di bawah ini untukkesekian kalinya bisa disimak jalan 
keluar yang bagaimana yang diusulkan olehorganisasi massa AGRA yang merupakan 
anggota dari Front Perjuangan Rakyat (FPR)


Sikap AGRA tegas menolak dan menentang seluruh skema dan rencana jahat IMF-WB 
serta implementasi yang dilakukannya karena jelas merugikan kaum tani, klas 
buruh dan klas tertindas di Indonesia dan dunia. Rakyat harus bersatu melawan 
dominasi imperialis dan kaki tangannya dalam negeri yang terus mengikuti dekte 
dan kebijakan IMF dan Bank Dunia.
Solusi terbaik bagi rakyat adalah bersatu dan berjuang bersama agar Indonesia 
lepas penjajahan IMF, Bank Dunia melalui skema hutang dan investasi, yang 
menjadikan rakyat dan bangsa Indonesia tertindas dan terhisap serta kehilangan 
kedaulatanya, dan terus terbelakang kebudayaannya. Jalan keluar terbaik bagi 
Indonesia melepaskan dirinya dari krisis adalah terlaksananya Land reform 
sejati dan terbangunnya industri nasional yang mandiri atau bebas dari dominasi 
imperialis. Dengan jalan keluar tersebut maka Indonesia dapat lepas dari sistem 
sosial terbelakang secara ekonomi, politik, dan kebudayaan.


Penjajahan IMF dan Bank Dunia (WB) Melalui Utang dan Investasi
8 Juni, 2018 86

Do. SindowNesw.com

PENGANTAR

Masyarakat dunia terus menjadi tumbalrakusnya sistem kapitalisme monopoli dunia 
(Imperialisme), yang kenyataannyaterus membawa krisis demi krisis yang bebannya 
selalu ditimpakan diatas pundakrakyat. Imperialisme terus memaksakan kebijakan 
ekonomi Neoliberalnyadiberbagai negeri melalui berbagai skema dan menggerakkan 
seluruh Instrumenpenghisapannya. Lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan 
globalnya seperti DanaMoneter Internasional(International Monetary Fund-IMF),  
Bank Dunia (WorldBank-WB) dan, organisasi perdagangan dunia(World 
TradeOrganization-WTO) yang  dilahirkan dari sistem BrettonWoods yang dibentuk 
sebagai penggerak ekonomi dan keuangan globalpaska Perang Dunia dan Depresi 
besar (Great Depression)tahun1930an.

Pada tahun ini, pada 12-14 Oktober2018 mendatang, Indonesia menjadi Tuan Rumah 
AM IMF-WB yang akandiselenggarakan 2018 di Nusa Dua Bali. Pertemuan ini 
merupakanpertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang 
menghadirkanGubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota 
serta sektorprivat, akademisi, NGO dan media. Pertemuan tersebut akan 
mendiskusikanperkembangan ekonomi dan keuangan global serta isu-isu terkini, 
antara lain:a). Pengurangan kemiskinan; b). Pembangunan ekonomi internasional; 
dan c).Isu-isu global lainnya.

Arti Penting Annual Meeting (AM) IMF-WBdi Indonesia Bagi pemerintahan Joko 
Widodo

Bagi Pemerintah Joko Widodo (Jokowi),pertemuan IMF-WB tahun 2018 kali ini 
menjadi penting dan spesial karena akandilaksanakan di Bali dan karena 
keseluruhan focus program IMF-WB saat inirelevan dengan program pembangunan 
yang dijalankan oleh pemerintah, utamanyapembangunan Infrastruktur yang pada 
sisi lain juga merupakan program pelayananpemerintah Indonesia untuk 
memfasilitasi kepentingan eksport kapitalImperialis.

Selain itu, pentingnya Indonesia sebagaiTuan Rumah karena Indonesia merupakan 
salah satu dari 9 (Sembilan) negarapercontohan (diantaranya Kamerun Cote 
D’Ivoire, Mesir,Indonesia, Irak, Jordania, Kenya, Nepal, dan Vietnam) yang 
fokusmelaksanakan skema Bank Dunia dalam mengatasi krisis yakni 
proyekinfrastruktur. Seluruhnegara ini menjadi wilayah target eksport kapital 
milik imperialis (melaluiutang dana investasi) melalui pilot Maximizing Finance 
for Development(MFD)atau Maksimalisasi Keuangan untuk Pembangunan. Di empat 
Negara (termasukIndoonesia), kerja pilot MFD akan membangun pada kerja yang 
sedang berjalanuntuk mengembangkan pasar modal dibawah program World Bank Group 
(WBG) “J-CAP”.

Secara khusus, Bali dipilih sebagaitempat pertemuan ini karena merupakan tempat 
yang dinilai “paling aman” danterbukti sukses menjadi tempat penyelenggaraan 
berbagai pertemuan internationaldi Indonesia. Karenanya, atas seluruh 
kepentingan tersebut, maka untukpenyelenggaraan acara ini, pemerintah 
menyediakan anggaran ratusan miliarrupiah, baik untuk pembangunan infrastruktur 
fasilitas pertemuan, rapat-rapat,keamanan dan berbagai kebutuhan persiapan dan 
pelaksanaan acara lainnya. Anggaran yang disediakanpemerintah dan Bank 
Indonesia (BI) sekitar Rp 810 miliar. Selain itu,pemerintah juga menyiapkan 
pengamanan tingkat tinggi agar pelaksanaan acaramilik imperialis tersebut dapat 
berjalan lancer.

Agenda utama dari Pertemuan tersebut,antara lain:

1.    IMF-WB Plenary Session;

2.    International Monetary and FinancialCommittee (IMFC) Meeting;

3.    World Bank Development Committee;

4.    Pertemuan Grup Kerjasama Ekonomi Lainnya(G-20, G-24, MENA, Commonwealth, 
BRICS, IIF, WEF, dsb);

5.    Pertemuan Sektor Perbankan dan RiilLainnya;

6.    Seminar dan International Conference;

7.    Konferensi Pers

Serta penyelenggaraan berbagai kegiatan(side events), diantaranya: seminar, 
investment forum, FGD, workshop,dan cultural events. Sepanjang pertemuan 
tahunan di Bali kali ini diperkirakanada lebih dari 2.000 pertemuan dan, akan 
dihadiri 18.000 tamu yang mencakupGubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan 
dari 189 negara anggota serta sektorprivat, akademisi, NGO dan media.

KEJAHATAN IMF – BANK DUNIA (WB) ATASRAKYAT DAN BANGSA-BANGSA DI DUNIA

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) sebagailembaga kapital 
finans monopoli yang dikontrol negara-negara imperialis yangtergabung dalam G-7 
dibawah pimpinan Amerika Serikat (AS).

International Monetary Fund (IMF)

International Monetary Fund (IMF) lahirdari situasi krisis imperialisme yang 
semakin memburuk dan telah menghasilkanperang perampasan yang menindas rakyat 
seluruh dunia. IMF didirikan padaSeptember 1945 setelah ratiikasi kesepakatan 
Konferensi PBB di Bretton Woods,New Hampshire AS, tahun 1944 yang menyetujui 
suatu ”kerangka kerjasama ekonomi”yang dirancang untuk menghindari terulangnya 
kebijakan ekonomi buruk yang turutmengakibatkan Depresi Besar (Great 
Depression) di tahun 1930-an.

Dengan kerangka kerjasama yang berkedok“Stabilitas Ekonomi” tersebut, IMF 
menyatakan tujuan untuk dapat mendominasidan mendikte ekonomi dan politik 
anggota-anggotanya dengan cara:

1.    Melakukan kontrol atas kerjasamaperdagangan dan keuangan internasional 
untuk kepentingan Negara-negarakapitalis.

2.    Mengamankan kepentingan pasar denganstabilitas sistem keuangan dan 
perdagangan yang timpang untuk kepentinganNegara kapitalisme seperti AS dan 
Inggris.

3.    World Bank (WB)

World Bank (WB) atau Bank Duniamerupakan lembaga keuangan atau alat kekuatan 
oligarki finans (kemaharajaankeuangan) Imperialis yang Kantor Pusat-nya di 
Washington, D.C., yang juga lahirdari krisis imperialism yang didirikan pada 
Desember tahun 1944 setelahratifikasi hasil konferensi Bretton Woods.

WB difungsikan sebagai penyedia pinjaman(hutang dan investasi) kepada negara 
berkembang, dengan kedok “pengurangankemiskinan”. Seluruh keputusan WB harus 
diarahkan untuk mempromosikan investasiluar negeri, perdagangan internasional 
dan memfasilitasi investasi modal. WBbertugas sebagai lembaga lintah darat yang 
memberi fasilitas pinjaman, bantuanteknis dan lain sebagainya dengan imbal 
balik liberalism dan privatisasiberbagai asset public.

Kekuatan finans Bank Dunia sendiriditopang oleh 5 (lima) organisasi anggota 
group pemilik modalnya, yakni: 1). TheInternational Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD), 2). TheInternational Development Association (IDA), 3). The 
International FinanceCorporation (IFC), 4). The Multilateral Investment 
Guarantee Agency (MIGA), 5).The International Centre for Settlement of 
Investment Disputes (ICSID).

Kedualembaga tersebut telah menunjukkan kejahatannya diseluruh dunia dan 
Indonesia,diantaranya: Pertama: Menginjak-injak kedaulatanbangsa-bangsa dengan 
memberikan syarat-syarat yang memaksa agar dapatmempercepat perampasan atas 
tanah, upah, dan kerja sehingga penghidupan rakyatsemakin memburuk. Kedua: Bank 
Dunia dan IMF memaksakanpelaksanaan model kebijakan ekonomi neoliberalisme yang 
secara sistematisdengan mempercepat liberalisasi dan privatisasi sehingga 
semakin memperburukkeadaan ekonomi negeri dan penghidupan rakyat. Bank Dunia 
dan IMF jugaberkontribusi atas munculnya faktor-faktor yang menyebabkan krisis 
utang ditahun 1982 hingga krisis moneter di Asia tahun 1997an.

Dalam perkembangan saat ini, IMF danBank Dunia bahkan berperan semakin aktif 
dan Agressif mengikat kedaulatanNegara dengan kemudahan utang, melakukan 
investasi untuk pembiayaan produksikomersil dan pembangunan.

Saat ini, Ambisi IMF-WB 2015-2030 yaknimendorong intensifikasi pembangunan, 
yang disebut Memaksimalkan Pembiayaanuntuk Pembangunan yang ditandatangani oleh 
Komite Bersama Pembangunan WB:Memanfaatkan Sektor Swasta untuk Pertumbuhan dan 
Pembangunan Berkelanjutan.Salah satunya adalah Ambisi untuk transformasi 
keuangan atau pembiayaan untukpembangunan, yakni Transformasi Keuangan 
Pembangunan yang menekankan perlunyamengalihkan fokus dari “miliaran” dalam ODA 
(bantuanresmi untuk pembangunan) ke “triliunan” dalam semuajenis investasi 
untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) / “FromBillions to 
Trillions” of Official Development Assistance (ODA).

KONTROL IMF-WB ATAS INDONESIA SERTADAMPAKNYA TERHADAP PENGHIDUPAN RAKYAT YANG 
SEMAKIN MEMBURUK

Indonesiasejak dibawah kekuasaan fasis Jenderal Soeharto pada tahun 1967 
sudahberhadapan dengan kebijakan pengaturan Bank Dunia dan IMF yang saat itu 
sedangmelaksanakan kebijakan eksport kapital ke berbagai negeri. 
Dampaknya,perusahaan monopoli pertambangan raksasa berdatangan dan mengikat 
kontrakjangka panjang dengan Suharto, diantaranya: Freeport Mc Moran, Chevron, 
Caltex,Unocal, Exxon mobile, Stanvac. Beberapa imperialis lain ambil bagian 
denganproyek infrastruktur dan berbagai industri rakitan otomotif di Indonesia 
sejaktahun 1970-an awal.

Pada tahun 1969 Indonesia secara resmimenjadi anggota Bank Dunia, IMF, serta 
Asian Development Bank (ADB). Dengansokongan kapital pertama dalam bentuk utang 
$325 juta US, imperialisme AS mengontrolIndonesia secara ekonomi dan hanya 
dibatasi sebagai negeri penghasil bahanmentah untuk ekspor, sementara kebutuhan 
dalam negeri diatur oleh impor.

Selain melalui IMF dan Bank Dunia, ASjuga membentuk persekutuan kapital untuk 
Indonesia dengan imperialis lainnya,yaitu Inter-Governmental Group of Indonesia 
(IGGI) bersama dengan KerajaanBelanda pada tahun 1967. IMF sendiri pada tahun 
1967 telah memberikan bantuankepada Indonesia sebesar $51 juta, dan pada tahun 
yang sama IGGI memberikanutang sebesar $200 juta. Pada tahun 1968 mereka 
kembali memberikan utang barusebesar $325, sebagian besar digunakan untuk 
“stabilitas”. Berikutnya,Imperialis AS juga membuat Consultative Group of 
Indonesia (CGI) dan Paris Clubdengan tujuan yang sama untuk mendukung skema 
ekonominya di Indonesia.

BankDunia dan ADB adalah ujung tombak utama dari operasi kapital imperialis AS 
diIndonesia selain IMF dan, Bank-bank milik imperialis lainnya serta 
perusahaantambang besarnya di Indonesia. Mereka secara bersama-sama mengeruk 
keuntungansumber daya alam Indonesia dan tenaga kerja murah. Perkebunanbesar, 
pertambangan, perdagangan besar dan pabrik olahan adalah bidang-bidangdimana 
imperialis menanamkan modalnya dalam jumlah besar. Sementara kapitalbesar 
lainnya masuk dalam bentuk utang luar negeri untuk pembangunaninfrastruktur 
seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan perkantoran.

Artinya  Bank Dunialah yang berperan atas program landreform palsu Soeharto 
sampai Jokowi saat ini, guna terusmempertahankan sistem produksi feodal di 
Indonesia. Bank Dunia juga yangmendorong adanya HGU dan HPH, program 
re-settlement project,penghancuran habitat dan ekosistem pada era kediktaturan 
fasis Soeharto.

Pemerintahan boneka paska Suhartomelanjutkan kebijakan yang sama, dan jauh 
lebih kejam dan brutal sejak zamanMegawati Sukarno Putri. Mereka tetap 
melanjutkan kebijakan Bank Dunia diIndonesia dan mengintensifkan pemasukan 
negara dengan memberikan konsesisebesar-besarnya kepada para tuan tanah besar 
dan perusahaan pertambangan besarmilik imperialis di Indonesia. Di era Susilo 
Bambang Yudhoyono, programlandrefom palsunya telah berlaku sama, melestarikan 
monopoli tanah dan saraanaproduksi pertanian.

Padaera kekuasaan Jokowi-JK, kebijakan ekonomi dan keuangan terus bergantung 
pada eksporkapital dari imperialis. Rezim ini mengeluarkan Paket 
KebijakanEkonomi sebanyak 16 jilid (sejak September 2015 sampai akhir 2016) 
sebagaiimplementasi percepatan deregulasi dan debirokratisasi yang 
mempermudahliberalisasi, privatisasi, dan merampok uang rakyat dengan 
intesifikasi pajak.Paket Ekonomi Jokowi menjadikan kenaikan upah buruh yang 
terus ditekansedemikian murah melalui PP No. 78/2015 tentang Pengupahan yang 
hanya mencapaikenaikan dibawah sepuluh persen.

Bank Dunia-lah yang mendorong adanyaProyek Strategis Nasional Jokowi yang telah 
merampas tanah rakyat secara paksa,adanya Program Reforma Agraria dan 
Perhutanan Sosial (RAPS) yang hakekatnyapalsu. Program RAPS Jokowi sesungguhnya 
adalah skema untuk menjalankan programLand Administration Project (LAP) milik 
Bank Dunia (WB) untuk penyediaan tanah(Land Bank). Reforma Agraria Jokowi 
bertujuan mempertahankan monopoli tanah danmeletakkan tani kecil perseorangan 
terpaksa hidup berdampingan secara timpangdibawah dominasi tuan tanah besar, 
dan menjadikan petani semakin kehilangantanah, terjerat peribaan yang makin 
mendalam, dan kemiskinan.

Pemerintah bahkan semakin menindasrakyat dengan mengeluarkan berbagai peraturan 
dan perundangan yang merampas danmemberangus kebebasan berpendapat, mogok, dan 
berorganisasi, untuk meredam danmemukul aspirasi dan gerakan demokratis rakyat, 
diantaranya: UU Ormas, UU MD3, RKUHP, UUAnti Terorisme, UU ITE, Nota 
Kesepahaman antara TNI dan Polri dalam menghadapigerakan massa di kawasan 
industri, kota dan perdesaan. Aturan itu semakinmembenarkan kekerasan, teror, 
intimidasi, penangkapan dan pemenjaran terhadaprakyat.

Peranan khusus IMF dan WB juga sebagaikonsultan dan pembiaya utama pembangunan 
infrastruktur dan kredit konsumsi diIndonesia. Mereka juga yang mendorong 
Indonesia menggunakan sistem E-Money(electronic money), E-Banking, E-Commerce 
agar dapat dikontrol langsungmobilitas uang dan kapital untuk dapat 
memaksimalkan perampokan terhadaprakyat. Bahkan campur tangan IMF dan WB di era 
Jokowi sangat terlihat,menjelang Annual Meeting ini. Dimana berbagai sarana dan 
kerjasama terusterlihat. Seperti pandangan dua lembaga parasite tersebut agar 
Jokowi tidakboleh mengontrol harga BBM, kemudian untuk mempertahankan 
pembangunaninfrastruktur untuk memelihara pertumbuhan ekonomi hingga masalah 
premium yangditiadakan selama acara annual meeting untuk sekedar memelihara 
udara yangsehat.

Tindakan IMF dan Bank Dunia tidaksedikit-pun memberikan “pertolongan dan 
bantuan” kecuali mengintensifkanperampokan, perang, dan memperburuk penghidupan 
rakyat. Kedua lembaga jahattersebut menjadi instrumen negeri-negeri imperialis, 
khususnya G7 untuk: Pertama, mengerukkekayaan alam sebesar-besarnya dengan 
murah untuk kebutuhan monopolinya ataudisebut perampokkan. Kedua, 
Mempertahankantenaga kerja murah dengan menekan upah terus rendah.Ketiga, 
MenjadikanIndonesia terus menjadi pasar barang-barang sampah yang merupakan 
produkberlebih (overproduction). Keempat, MenjadikanIndonesia terus menjadi 
obyek penghisapan dan perampokan kapitalis monopolimelalui import kapitalnya, 
yakni utang dan investasi.

IMF dan Bank Dunia akan terus berkuasadengan hutang atau “bantuan” yang 
diberikannya atas negara dan bangsa. Hutangdan bantuan mereka berarti politik 
dan juga dominasimiliterimperialis Amerika Serikat. Hutang menjadi instrumen 
untuk memaksanegara membuat regulasi yang merugikan dan mencelakakan rakyat. 
Hutang menjadiinstrumen untuk memobilisasi kekuatan militer. Dibawah IMF dan 
Bank Dunia Indonesia tidak akan pernahmenjadi negeri yang mandiri secara 
ekonomi, berdaulat secara politik, danberkepribadian secara kebudayaan. Selama 
rejim yang berkuasa di Indonesiamelaksanakan skema kedua lembaga jahat itu 
dengan patuh, termasuk Jokowi-JK,maka tidak akan pernah terwujud land reform 
sejati dan industrinasional yang mandiri.

PENDIRIAN DAN SIKAP AGRA TERHADAP IMF-WB

SikapAGRA tegas menolak dan menentang seluruh skema dan rencana jahat IMF-WB 
sertaimplementasi yang dilakukannya karena jelas merugikan kaum tani, klas 
buruh danklas tertindas di Indonesia dan dunia. Rakyat harus bersatu melawan 
dominasiimperialis dan kaki tangannya dalam negeri yang terus mengikuti dekte 
dankebijakan IMF dan Bank Dunia.

Solusiterbaik bagi rakyat adalah bersatu dan berjuang bersama agar Indonesia 
lepaspenjajahan IMF, Bank Dunia melalui skema hutang dan investasi, yang 
menjadikanrakyat dan bangsa Indonesia tertindas dan terhisap serta 
kehilangankedaulatanya, dan terus terbelakang kebudayaannya. Jalan keluar 
terbaik bagiIndonesia melepaskan dirinya dari krisis adalah terlaksananya 
Landreform sejati dan terbangunnya industri nasional yang mandiri ataubebas 
dari dominasi imperialis. Dengan jalan keluar tersebut maka Indonesiadapat 
lepas dari sistem sosial terbelakang secara ekonomi, politik, dankebudayaan.

Dikeluarkan oleh ;

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)

 Anggota dari:

Front Perjuangan Rakyat (FPR), AsianPeasant Coalition (APC) dan International 
League of People’s Struggle (ILPS)

Kirim email ke