Dalam situasi di mana pemerintah menyatukan kata dengan
perbuatan saja tidak bisa, maka Rakyat harus bergerak menjaga
keutuhan Proklamasi 17845 yang merupakan antitesa adab
kolonialisme-imperialisme. Yang penting, tetap dijaga agar
gerakan berjalan demokratis dan damai. Kalaupun harus terjadi,
katakanlah perang, biar lawan / musuh yang memulai.
Untuk tetap demokratis, gerakan Rakyat bisa dimulai dengan
mendesak pembenahan awal dari proses demokrasi itu sendiri
yaitu, proses pembentukan kepemimpinan, pembentukan
pemerintahan melalui pemilihan umum. Mau tetap memakai sistem
pilihan langsung ya boleh saja selama tidak dengan model pemilihan
idol seperti sekarang yang lebih didasari kepada rasa suka /
tidak suka terhadap calon, bukan pada kemampuan, integritas,
dan terutama pemahaman calon tentang kenapa Indonesia ada;
kenapa Indonesia didirikan.
Kalau dengan model idol-idolan ya begini jadinya, hanya bermodal
37% suara DPT (pemilih terdaftar) sudah ditetapkan untuk berkuasa
atas 100% Rakyat! Yang menetapkan pun cuma KPU, bukan MPR.Hasilnya lihat
sendiri, sepakterjang penguasa sering bertentangan dengan
kepentingan Rakyat maupun harapan pemilihnya. Lebih patuh pada duit
(IMF, Bank Dunia, investor).
--- jetaimemucho1@... wrote:
Inilah jawaban organisasi massa kaum tani, nelayan dan komunitas adat alias
AGRA. Solusi tidak datang dari elit para penguasa. Solusi datang dari rakyat
yang terorganisasi dan sadar.
Sikap AGRA tegas menolak dan menentangseluruh skema dan rencana jahat IMF-WB
serta implementasi yang dilakukannyakarena jelas merugikan kaum tani, klas
buruh dan klas tertindas di Indonesiadan dunia. Rakyat harus bersatu melawan
dominasi imperialis dan kaki tangannyadalam negeri yang terus mengikuti dekte
dan kebijakan IMF dan Bank Dunia.
Solusi terbaik bagi rakyat adalahbersatu dan berjuang bersama agar Indonesia
lepas dari penjajahan IMF, Bank Duniamelalui skema hutang dan investasi, yang
menjadikan rakyat dan bangsa Indonesiatertindas dan terhisap serta kehilangan
kedaulatanya, dan terus terbelakangkebudayaannya. Jalan keluar terbaik bagi
Indonesia melepaskan dirinya darikrisis adalah terlaksananya Land reform sejati
dan terbangunnyaindustri nasional yang mandiri atau bebas dari dominasi
imperialis..Dengan jalan keluar tersebut maka Indonesia dapat lepas dari sistem
sosialterbelakang secara ekonomi, politik, dan kebudayaan.
On Friday, June 8, 2018 2:15 PM, ajeg wrote:Itu bukan kesimpulan. Itu fakta..
Makanya, sekarang ini tidak banyak yang bisa dilakukan selain
tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan republik
yang ketentramannya bolak-balik diusik kegaduhan di kalangan
penguasa sendiri; menteri kontra menteri, menteri kontra gubernur,
bahkan antar-pejabat pemerintah dari partai yang sama.
Ketentraman juga diperlukan menjelang diumumkannya cawapres
Jokowi yang sangat ditunggu partai-partai pendukung.
Menurut Anda sendiri apa yang bisa dilakukan dalam
situasi seperti itu?
--- sadar@... wrote:
Lalu, ... setelah berkesimpulan Jokowi tidak berdaya melaksanakan kata-katanya
sendiri, BUKAN seorang pemimpin harapan RAKYAT, apa kiranya yang bisa diperbuat
dan dijalankan sekarang ini? Kemana arah perjuangan rakyat untuk bisa
memperbaiki kemiskinan? Apa yang bisa dicapai sesuai kemampuan/kekuatan rakyat
sekarang ini?
ajeg 於 8/6/2018 0:26 寫道:
Meminta Jokowi bertindak tegas itu sama seperti menegakkan
mie kuah, sebab dia sendiri tak kuat menindaklanjuti kata-katanya.Soal
ketahanan pangan sudah menjadi harapan Rakyat sejak
jaman Soekarno. Dan, Jokowi berjanji dalam kampanye pilpresnya
akan mencapai swasembada pangan dalam 3 tahun. Faktanya,
jenis bahan pangan yang diimpor pada masa kekuasaannya justru
semakin beraneka ragam. Bahkan sampai ke singkong dan garam.
Rakyat dan petani tidak diam. Terus bekerja sambil mengingatkan
Jokowi untuk memenuhi janji-janjiya.
Pada akhir 2016, Jokowi berjanji lagi: RI tak akan impor beras.
Tetapi antara Januari-Februari 2017 saja beras yang diimpor menjadi
7 kali lipat lebih banyak dari impor pada periode yang sama tahun 2016.Akhir
2017, pemerintah mengumumkan akan mengimpor lagi. Kali ini
jumlahnya 250 kali dari periode Januari-Februari 2016 yaitu menjadi
500.000 ton. Atas impor gila-gilaan yang mengkhianati janjinya sendiri ini,
Jokowi njeplak: agar tidak terjadi gejolak harga.
Kelihatan jelas betapa tak berdayanya Jokowi melaksanakan kata-katanya
sendiri. Pasar (harga) seperti menjadi kiblat kerjanya. Walau buktinya
pada tahun 2018 ini panen raya berlimpah, impor berhasil, toh harga beras
tetap naik juga.
Jadi, munculnya berbagai masalah yang bikin kehidupan di Indonesia
sekarang ini begitu ruwet tidak lepas dari kelemahan Jokowi dalam
mengkoordinir anggota kabinetnya, dalam mengendalikan organisasi
pemerintahnya. Ditambah ketidakmengertian Jokowi atas kata-katanya
sendiri (banyak kontradiksi) membuat bangsa Indonesia terkotak-kotak.
Sekurangnya, antara yang menagih janji dan yang mementingkan kekuasaan.
Ya, Jokowi adalah bagian dari masalah. Setiap masalah. Bahkan
bagi partainya sendiri.
--- SADAR@... wrote:
Kalau betul begitu, Jokowi harus menindak TEGAS menteri yg jelas merugikan dan
memiskinkan RAKYAT! Disatu pihak Jokowi sendiri terus sibuk mendorong usaha
petani/nelayan bisa maju lebih baik dengan kucurkan dana dengan bunga murah utk
meningkatkan produksi, dipihak lain ada menteri yang terus jalankan import
beras dimasa panen, membuat harga gabah jatuh, ...! Atau ada kerjasama antar
menteri yang perlu dibenahi, kurang kordinasi? Atau memang ada menteri yg
menggunakan kesempatan meraih keuntungan BESAR utk diri sendiri???
ajeg 於 7/6/2018 4:00 寫道:
Jadi, pemerintah punya 2 cara. Pertama, cara menteri pertanian: penggunaan
mesin (bagaimana bantuan pembeliannya?) dan kedua,
cara menteri perdagangan: impor.
"Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir,
menuturkan kondisi lapangan saat ini produksi gabah sedang melimpah,
sehingga kesejahteraan petani memang terbukti. Akan tetapi kondisi tersebut
bertentangan dengan kebijakan impor jilid II, sehingga petani dirugikan."
Lagi-lagi anggota kabinet bikin program yang saling tabrak.
Siapa yang miskin sebenarnya?
--- j.gedearka@... wrote:
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4056944/lewat-cara-ini-pemerintah-bantu-petani-
keluar-dari-kemiskinan?_ga=2.122031691.1382695226..1528305883-299307861.1528305883
Rabu, 06 Jun 2018 21:55 WIB
Lewat Cara Ini, Pemerintah Bantu Petani
Keluar dari Kemiskinan
Akfa Nasrulhaq - detikFinance
Foto: Dok. Kementan Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan)
selalu berkomitmen untuk menjalankan program pertanian yang secara signifikan
meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan secara langsung. Salah satunya,
lewat Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera.
"Di tahun 2018 ini, Kementan sedang menjalankan Program Bedah Kemiskinan
Rakyat Sejahtera. Sasarannya tiada lain untuk menurunkan tingkat kemiskinan
masyarakat petani yang tinggal di desa," ujar Kepala Pusat Data dan Sistem
Informasi Kementan, Ketut Kariyasa, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/6/2018).
Selain itu, adapula program Kementan dengan sasarannya untuk menurunkan
kemiskinan, yaitu optimasi penggunaan alat mesin pertanian. Program ini
merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani dilakukan dengan membangun jiwa
kewirausahaan petani dan penguatan kelembagaan petani.
| Baca juga: Ekspor Minyak Sawit RI Turun 4%, Ini Respons Mendag |
"Dengan mekanisasi, para petani dapat berproduksi lebih efisien, lebih cepat,
dan lebih produktif, serta menghasilkan produk berkualitas. Penggunaan
teknologi dan mekanisasi ini mampu menarik minat generasi muda terjun ke
pertanian," ucapnya.
Hal itu terbukti pada capaiannya dalam kurun waktu Mei 2018, daya beli petani
secara nasional menunjukkan tren positif dibanding bulan sebelumnya. Dengan
begitu, tingkat kesejahteraan petani semakin meningkat.
Data yang dirilis BPS menunjukkan, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) secara
nasional pada Mei 2018 meningkat 0,37% menjadi 101,99 jika dibandingkan April
yang hanya 101,61. Begitu pun indeks Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian
(NTUP) Mei 2018 mencapai 111,38 atau naik 0,32% dari bulan sebelumnya yang
nilainya hanya 111,03. Membaiknya harga komoditas pangan menjadi pemicu
kenaikan NTP dan NTUP.
Dari capaian tersebut, Ketut mengungkapkan tren positif kenaikan NTP
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daya beli. Semakin tinggi NTP, akan
semakin kuat tingkat kemampuan atau daya beli petani.
"Daya beli petani pada Mei 2018 ini tidak hanya lebih tinggi dibanding bulan
sebelumnya, akan tetap jika dibandingkan Mei 2017, daya beli petani pada Mei
2018 ini pun lebih tinggi. NTP pada Mei 2017 lalu hanya 100,15. NTP di bulan
Mei 2018 ini lebih yaitu 101,99," ujar Ketut.
| Baca juga: Kementan Diminta Bantu Pengembangan Pertanian Warga Sinabung |
Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir,
menuturkan kondisi lapangan saat ini produksi gabah sedang melimpah, sehingga
kesejahteraan petani memang terbukti. Akan tetapi kondisi tersebut bertentangan
dengan kebijakan impor jilid II, sehingga petani dirugikan.
"Karena itu, tidak seharusnya Kementerian Perdagangan melalukan impor yang
kedua. Petani yang kondisinya saat ini sejahtera, ke depan bisa dirugikan,"
tuturnya. (idr/hns)
