-------- 轉寄郵件 --------
主旨: [GELORA45] Kilas Balik Amien Rais Sindir Jokowi Ngibul soal
Sertifikat Tanah
日期: Sat, 9 Jun 2018 17:08:20 +0200
從: 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45]
<[email protected]>
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4061883/kilas-balik-amien-rais-sindir-jokowi-ngibul-soal-sertifikat-tanah
Sabtu, 09 Jun 2018 20:00 WIB
Kilas Balik Amien Rais
Sindir Jokowi Ngibul soal Sertifikat Tanah
Ardan Adhi Chandra - detikFinance
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4061883/kilas-balik-amien-rais-sindir-jokowi-ngibul-soal-sertifikat-tanah#><https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4061883/kilas-balik-amien-rais-sindir-jokowi-ngibul-soal-sertifikat-tanah#komentar>
Halaman 1 dari 5
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4039326/malaysia-potong-gaji-menteri-demi-kurangi-utang-ri-perlu-ikuti>
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4061883/kilas-balik-amien-rais-sindir-jokowi-ngibul-soal-sertifikat-tanah/2>
Amien Rais/Foto: Lamhot Aritonang Amien Rais/Foto: Lamhot Aritonang
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4061883/kilas-balik-amien-rais-sindir-jokowi-ngibul-soal-sertifikat-tanah#><https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4061883/kilas-balik-amien-rais-sindir-jokowi-ngibul-soal-sertifikat-tanah#><https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4061883/kilas-balik-amien-rais-sindir-jokowi-ngibul-soal-sertifikat-tanah#komentar>
*Jakarta* - Politikus senior PAN Amien Rais
<https://www.detik.com/tag/amien-rais/?_ga=2.92547165.1343678630.1528078400-1204809939.1512613643>
mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo
<https://www.detik.com/tag/amien-rais/?_ga=2.148738743.1638169599.1528085877-1700251616.1525668697>
(Jokowi). Kali ini, ia mengatakan Jokowi
<https://www.detik.com/tag/jokowi/?_ga=2.92547165.1343678630.1528078400-1204809939.1512613643>
merusak negara.
Amien
<https://www.detik.com/tag/amien-rais/?_ga=2.148738743.1638169599.1528085877-1700251616.1525668697>
menyatakan tahun depan Indonesia harus ganti presiden. Alasannya, ia
menilai presiden saat ini tak bisa lagi memikul amanat dan sumber daya
alam banyak digotong ke luar negeri. Hal itu disampaikan saat memberi
ceramah di acara 'Tausiyah Kerakyatan 2019 Indonesia Pasca Jokowi' di
Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Sabtu (9/6/2018).
*Baca juga: *Dibilang Ngibul oleh Amien Rais, Ini Alasan Jokowi
Bagi-bagi Sertifikat Tanah
<https://finance.detik.com/read/2018/03/21/082951/3927969/4/dibilang-ngibul-oleh-amien-rais-ini-alasan-jokowi-bagi-bagi-sertifikat-tanah>
Tak hanya sekali, sebelumnya Amien juga pernah melontarkan kritik ke
pemerintah belakangan ini. Sindiran tersebut mulai dari program Jokowi
bagi-bagi sertifikat tanah yang dituding ngibul alias bohong, 74% lahan
di Indonesia dikuasai segelintir orang, hingga undang-undang (UU) migas
(minyak dan gas) yang dinilai pro asing.
*Baca juga: *Amien Rais Sindir UU Migas Pro Asing, Ini Faktanya
<https://finance.detik.com/read/2018/05/12/105250/4017018/1034/amien-rais-sindir-uu-migas-pro-asing-ini-faktanya>
Tudingan ngibul Amien Rais terhadap program sertifikasi lahan
disampaikannya saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Bandung Informal
Meeting' yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung,
18 Maret 2018 lalu.
*Baca juga: *Bantah Hanafi Rais, Bank Dunia: 74% Tanah Dikelola
Pemerintah
<https://finance.detik.com/read/2018/03/27/203153/3940248/1016/bantah-hanafi-rais-bank-dunia-74-tanah-dikelola-pemerintah>
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar,
tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah
dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien saat menjadi pembicara dalam
diskusi 'Bandung Informal Meeting' yang digelar di Hotel Savoy Homman,
Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3/2018).
Sementara pernyataan 'bangsa pekok' yang dilontarkan Amien Rais terkait
UU Migas disampaikannya saat mengisi ceramah di Masjid Muthohirin
Yogyakarta, Kamis (10/5/2018) malam lalu.
*Baca juga: *Data Lahan RI Disoal Amien Rais, BPN Buka-bukaan
<https://finance.detik.com/read/2018/03/29/121415/3943009/1016/data-lahan-ri-disoal-amien-rais-bpn-buka-bukaan>
alaman 2 dari 5
1Bagi-bagi Sertifikat Tanah Disebut Ngibul
Foto: Muhammad Fida/detikcomFoto: Muhammad Fida/detikcom
Amien Rais menyindir program bagi-bagi sertifikat tanah yang gencar
dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, kegiatan yang
tercakup dalam reforma agraria tersebut merupakan pembohongan karena
sebenarnya lahan yang ada di Indonesia justru dimiliki kelompok tertentu.
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar,
tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah
dibiarkan. Ini apa-apaan?" katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi
'Bandung Informal Meeting' di Bandung (18/3/2018) lalu.
Sindiran tersebut sontak dibalas oleh sejumlah jajaran di pemerintahan
sebagai omongan tanpa data dan fakta yang valid. Waketum PAN yang juga
anak dari Amien Rais, Hanafi Rais lantas memberikan pembelaan terhadap
pernyataan itu.
Bicara soal kepemilikan lahan, dia mengatakan apa yang disampaikan Amien
Rais soal tanah merujuk pada data Bank Dunia.
"74% tanah negara dikuasai segelintir orang itu, itu adalah laporan bank
dunia tahun 2015. Itu kan ada datanya, jangan dibantah," kata Hanafi.
Menurut Hanafi, Amien pasti bicara dengan data, tidak asal bunyi. Amien
pun diyakininya siap menjelaskan secara rinci terkait pernyataan soal
sertifikasi tanah Jokowi.
"Jadi yang disampaikan pasti ada datanya. Kalau mau dipertajam
diperlengkap datanya, tentu nanti sangat bisa. Kita banyak masukan dari
LSM, dari pakar ekonomi, pakar pertanahan yang selama ini memang
memberi, mem-feeding informasi dan data," tegas Hanafi.
203 komentar
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4061883/kilas-balik-amien-rais-sindir-jokowi-ngibul-soal-sertifikat-tanah/3#komentar>
2Sindiran Amien ke Jokowi Direspons Luhut
Halaman 3 dari
5<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4061883/kilas-balik-amien-rais-sindir-jokowi-ngibul-soal-sertifikat-tanah/2><https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4061883/kilas-balik-amien-rais-sindir-jokowi-ngibul-soal-sertifikat-tanah/4>
Foto: Rengga SancayaFoto: Rengga Sancaya
Kritik yang dilontarkan Amien Rais terhadap pembagian sertifikat
ditanggapi oleh sejumlah jajaran di pemerintahan. Menteri Koordinator
Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan bahkan bereaksi keras. Meski tak
langsung menyebut nama Amien Rais, Luhut menyindir seseorang yang
disebutnya 'senior'.
"Misalnya ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin gitu
apanya yang dikibulin? Sertifikat itu dulu prosesnya lama, panjang dan
sedikit. Sekarang proses cepat dan banyak. Salahnya di mana? Jadi asbun
aja. Jadi nggak boleh kita asal ngomong apalagi senior-senior. Dia kan
70 berapa tahun, saya kan 71 tahun juga," ujar Luhut.
"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track/record/-mu kok. Kalau kau
merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah
diam saja lah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari
dosamu kok. Emang kau siapa?" tambahnya.
Sementara Presiden Jokowi mengatakan pembagian sertifikat bertujuan agar
masyarakat dapat merasakan manfaat kegunaan dari tanah yang dimiliki
oleh masing-masing warga. Pernyataan itu sekaligus membantah tudingan
Amien Rais yang sebelumnya menyebut sebagai pengibulan.
"Memang idealnya itu seluruh lahan yang ada, bidang yang ada, itu
bersertifikat dan idealnya lagi memang kepemilikannya itu betul-betul
rakyat bisa merasakan dari kegunaan atas lahan tanah yang mereka
miliki," katanya.
203 komentar
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4061883/kilas-balik-amien-rais-sindir-jokowi-ngibul-soal-sertifikat-tanah/4#komentar>
3Amien Rais Kritik UU Migas Pro Asing
Halaman 4 dari
5<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4061883/kilas-balik-amien-rais-sindir-jokowi-ngibul-soal-sertifikat-tanah/3><https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4061883/kilas-balik-amien-rais-sindir-jokowi-ngibul-soal-sertifikat-tanah/5>
Foto: Andhika Prasetia/detikcomFoto: Andhika Prasetia/detikcom
Amien Rais menyoroti masalah undang-undang di Indonesia yang dianggap
pro asing dan merugikan rakyat. UU yang dimaksudnya adalah UU Migas
sampai menyebut bangsa Indonesia sebagai bangsa pekok (bodoh).
"Ini ada UU yang aneh dan ajaib. Bahwa gas alam di perut bumi Indonesia,
itu boleh digunakan oleh bangsa sendiri setelah bangsa lain dicukupi
kebutuhannya," kata Amien saat mengisi ceramah di Masjid Muthohirin
Yogyakarta, Kamis (10/5/2018) malam.
Menurutnya, kebijakan tersebut aneh. Sebab, kebutuhan dalam negeri
dikorbankan hanya demi memenuhi kebutuhan negara lain, seperti Tiongkok,
Taiwan, dan Singapura.
"Ini mesti bangsa pekok (bodoh)," sindirnya.
Selain UU migas, kata Amien, kasus Freeport menjadi contoh lainnya dari
kebodohan bangsa Indonesia. Sebab, hasil tambang emas terbesar di dunia
tersebut hanya sebagian kecil yang bisa dinikmati bangsa ini.
"Kita ini, karena bangsa jongos membuat sebuah kesepakatan kontrak karya
itu," ungkapnya.
"Tidak ada bangsa yang lebih pekok dari pada bangsa kita," tandasnya.
203 komentar
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4061883/kilas-balik-amien-rais-sindir-jokowi-ngibul-soal-sertifikat-tanah/5#komentar>
4UU Migas yang Dikritik Amien Rais Bukan Barang Baru
Halaman 5 dari
5<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4061883/kilas-balik-amien-rais-sindir-jokowi-ngibul-soal-sertifikat-tanah/4><https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4039326/malaysia-potong-gaji-menteri-demi-kurangi-utang-ri-perlu-ikuti>
Foto: Agung PambudhyFoto: Agung Pambudhy
Pernyataan Amien Rais soal UU Migas yang mendahulukan kepentingan asing
dibanding dalam negeri disanggah. Anggota Komisi VII DPR, yang membidani
masalah energi, Kurtubi menjelaskan kuasa pertambangan di Indonesia
diberikan ke asing dalam UU Migas memang pernah ada, namun telah diubah
seiring dengan dilakukannya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)
pada 2004.
"Di dalam perjalanan implementasinya, ada/judicial review/, dicabut
beberapa pasal. Mulai dari harga BBM diserahkan ke pasar dicabut oleh
MK. Itu waktu Presidennya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), lalu pasal
kuasa pertambangan diberi ke asing itu dicabut oleh MK. Jadi apa yang
diomongin Amien rais itu sudah lama dicabut MK sejak periode pertama
Presiden SBY dan bukan barang baru," kata Kurtubi kepada*detikFinance*,
Sabtu (12/5/2018).
Kurtubi mengatakan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 itu memang banyak
mendapat kritikan saat itu, termasuk olehnya. Pasalnya, dengan pasal
kuasa pertambangan yang diberi ke asing saat itu membuat banyak gas dari
Indonesia yang dijul ke negara lain dengan harga yang murah
"Di UU migas waktu itu banyak gas kita dijual ke China dengan harga
murah pula pada waktu itu. Kritikan-kritikan itu gencar waktu itu," katanya.
Untuk itu, menurut Kurtubi kritikan Amien Rais yang menuduh bahwa gas
alam di perut bumi Indonesia boleh digunakan bangsa sendiri setelah
bangsa lain dicukupi kebutuhannya adalah salah.
"Jadi Amien Rais jangan nembak Jokowi dengan peluru itu, salah alamat.
Itu ditujukan ke pemerintahan SBY sama Megawati. Jokowi nggak tahu
menahu itu," katanya.
Pemberian pengelolaan kuasa pertambangan ke asing sendiri sempat lahir
di UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 kata dia merupakan syarat dari paket
bantuan IMF (International Monetary Fund) yang telah menolong Indonesia
saat krisis ekonomi di tahun 1998. Namun seiring diterapkannya UU
tersebut, MK telah menghapus beberapa pasal yang memberikan hak
pengelolaan hasil bumi di Indonesia kini dikuasai oleh negara.
*(ara/hns)*/Kirim Informasi Seputar Suasana Jalur Mudik di Sekitarmu
kepasangmata.com
<https://newrevive.detik.com/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23315__zoneid=683__cb=34b74a611d__oadest=http%3A%2F%2Fpasangmata.detik.com%2Ftopic%2F26>/
*(ara/hns)
*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
