Untuk tekan kemiskinan, tingkatkan efektivitas bansos-infrastruktur
Kamis, 19 Juli 2018 12:12 WIB
Untuk tekan kemiskinan, tingkatkan efektivitas bansos-infrastruktur
Presiden Joko Widodo (tengah) berfoto bersama warga seusai penyerahan
secara simbolik Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia
Pintar (KIP) di Lapangan Syech Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan,
Kamis (15/2/2018). Kementerian Sosial memberi bantuan PKH khusus untuk
Sulawesi Selatan pada 2018 sebesar Rp589,7 miliar untuk 311.997 KPM, dan
Bansos Rasta sebesar Rp393,4 miliar untuk 405.860 PKM. (ANTARA
FOTO/Yusran Uccang)
*"Selama bansos tepat sasaran dan tidak terlambat itu sudah bagus. Namun
bansos itu kan bergantung dari APBN. Jika bansos dipangkas, jumlah orang
miskin berpotensi naik"*
Jakarat (ANTARA News) - Efektivitas belanja sosial dan pembangunan
infrastruktur melalui instrumen fiskal perlu terus ditingkatkan agar
secara berkelanjutan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dan
mempersempit jurang ketimpangan yang selama ini menjadi kelemahan dari
pencapaian pertumbuhan ekonomi, kata seorang ekonom.
"Selama bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan tidak terlambat itu
sudah bagus. Namun bansos itu kan bergantung dari APBN. Jika bansos
dipangkas, jumlah orang miskin berpotensi naik," kata Ekonom INDEF Bhima
Yudistira di Jakarta, Kamis.
Berdasar data BPS yang dirilis Juli 2018 ini untuk periode Maret 2018,
angka kemiskinan menurun menjadi 9,82 persen atau masih terdapat 25,95
juta penduduk termasuk kategori miskin. Angka itu berkurang sebesar
633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar
26,58 juta orang atau 10,12 persen.
Penurunan angka kemiskinan itu, lanjut Bhima, tidak terlepas dari
peningkatan jumlah penerima bansos di 2017 ke 2018 yang naik dari enam
juta rumah tangga menjadi 10 juta rumah tangga. Hal itu menopang
pertumbuhan pengeluaran kelompok masyakarat miskin.
*Baca juga:Kelancaran bansos disebut kunci penurunan angka kemiskinan
<https://www.antaranews.com/berita/727497/kelancaran-bansos-disebut-kunci-penurunan-angka-kemiskinan>*
Maka dari itu, program bansos menjadi salah satu program yang harus
diprioritaskan pemerintah. Politik anggaran dalam APBN perlu terus
mendukung efektivitas bansos kepada masyarakat miskin, baik dari postur
anggaran, efektivitias penyaluran dan jumlah masyarakat penerima.
"Misalnya PKH tahun 2017 ada enam juta rumah tangga lalu naik ke 10 juta
rumah tangga. Otomatis orang miskin yang dapat bantuan semakin banyak,"
ujarnya.
Selain itu, pemberdayaan masyakarat miskin untuk lebih mandiri juga
harus terus digiatkan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk
berusaha dan memperoleh pendapatan yang lebih banyak. Salah satu
upayanya dengan pembangunan infrastruktur, terutama di daerah, agar
biaya logistik dapat berkurang.
"Infrastruktur juga harus padat karya. Usulannya infrastruktur harus
menggandeng kontraktor skala kecil di daerah, jadi ada proses pemerataan
pembangunan," ujar dia.
Namun, rendahnya garis kemiskinan yang digunakan BPS, menurut Bhima
perlu dikaji kembali. Bhima mengatakan BPS masih menerapkan angka garis
kemiskinan Rp400 ribu per orang per bulan. Artinya, jika pengeluaran
seseorang di bawah Rp400 ribu per bulan, dia berada di bawah garis
kemiskinan dan termasuk kategori penduduk miskin.
"Garis kemiskinan itu masih jauh di bawah standar Bank Dunia. Standar
Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah ke bawah seperti
Indonesia, yakni 3,2 dolar AS per kapita per hari. Asumsinya dengan kurs
rupiah Rp14.400 per dolar AS didapat tingkat minimum pendapatan Rp1,3
juta per orang per bulan," ujarnya.
*Baca juga:Kemensos pastikan bansos mampu tekan kemiskinan
<https://www.antaranews.com/berita/727842/kemensos-pastikan-bansos-mampu-tekan-kemiskinan>*
Pewarta:Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Buchori
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
