Sri Mulyani Sebut Kemiskinan Terendah, Ini yang Harus Dikritisi
Reporter:
Dias Prasongko
Editor:
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 19 Juli 2018 12:56 WIB
Warga merapihkan pakaian di pemukiman kumuh Kebon Melati, Tanah Abang,
Jakarta, 8 Januari 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah
penduduk miskin periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa baik di
perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014,
angka penduduk miskin bertambah 27,73 juta orang. TEMPO/Aditia
NoviansyahWarga merapihkan pakaian di pemukiman kumuh Kebon Melati,
Tanah Abang, Jakarta, 8 Januari 2016. Badan Pusat Statistik (BPS)
melaporkan jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta
jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode
September 2014, angka penduduk miskin bertambah 27,73 juta orang.
TEMPO/Aditia Noviansyah
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Jika sebelumnya Menteri KeuanganSri Mulyani
<https://bisnis.tempo.co/read/1108130/jawaban-sri-mulyani-saat-perubahan-garis-kemiskinan-dipersoalkan>Indrawati
menyebutkan tingkat kemiskinan per Maret 2018 sebesar 9,82 persen
sebagai rekor terendah sepanjang sejarah, tak demikian anggapan
dari Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan. Maftuchan
mengkritik data tersebut masih melihat kemiskinan dari kaca mata ekonomi
saja, yakni dari sisi pengeluaran per kapita.
*Baca:* Kemiskinan 9,82 Persen, Sri Mulyani: First Time in History
<https://bisnis.tempo.co/read/1107668/kemiskinan-982-persen-sri-mulyani-first-time-in-history>
Oleh karena itu, Maftuchan menilai ukuran kemiskinan oleh BPS yang hanya
melihat dari satu dimensi saja tak cenderung tak holistik. "Kita harus
membuat ukuran kemiskinan relatif, yakni ukuran yang dinamis dan mengacu
pada standar kualitas hidup yang multi-dimensi," katanya seperti dikuti
dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.
Sebelumnya, BPS telah merilis data kemiskinan yang diklaim paling rendah
sepanjang sejarah Indonesia yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018.
Jumlah tersebut berkurang jika dibandingkan pada September 2017 yang
mencapai 10,12 persen. Tercatat sebanyak 633,2 ribu orang yang terdiri
atas 128,2 ribu orang di perkotaan dan 505 ribu orang di perdesaan
berhasil lepas dari label penduduk miskin.
*Baca:* Sri Mulyani Sebut Kemiskinan Turun, Ekonom Pertanyakan Hal Ini
<https://bisnis.tempo.co/read/1107822/sri-mulyani-sebut-kemiskinan-turun-ekonom-pertanyakan-hal-ini>
Maftuchan mengusulkan seharusnya indikator kemiskinan harus menggunakan
kacamata multi-dimensi dalam melihat kemiskinan. Artinya, tingkat
kemiskinan tidak hanya didasarkan atas indikator rata-rata pengeluaran
per kapita per bulan. Tetapi juga memasukkan indikator lain, seperti
dimensi kesehatan, pendidikan, perumahan, akses terhadap air bersih dan
energi.
Jika menggunakan indikator yang multi-dimensi, tingkat kemiskinan akan
jauh berbeda. Misalnya, kata Mafthucan, hasil penghitungan Indeks
Kemiskinan Multidimensi di Indonesia pada tahun 2012-2014 yang dilakukan
Perkumpulan Prakarsa menunjukkan bahwa perhitungan kemiskinan dengan
pendekatan multi-dimensi bisa lebih besar dibandingkan dengan angka
kemiskinan moneter.
"Sebagai contoh pada tahun 2014, Prakarsa menghitung penduduk yang
miskin mencapai 29,7 persen, sementara angka kemiskinan moneter tercatat
hanya 11,3 persen," kata Maftuchan. Hal ini menunjukkan terdapat gap
penduduk miskin yang tidak terlihat oleh pemerintah karena indikator
penentuan penduduk miskin yang hanya satu dimensi.
Selain itu, pendekatan multi-dimensi dalam melihat kemiskinan akan
membantu pemerintah untuk bisa melihat kemiskinan yang mendekati
kenyataan riil di lapangan. Upaya ini, misalnya, membantu penyusunan
kebijakan program yang lebih terukur dan sesuai dengan apa yang
sebenarnya dibutuhkan oleh penduduk miskin.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya turut berbesar hati
menanggapi pengumuman Badan Pusat Statistik bahwa per Maret 2018 tingkat
kemiskinan
<https://nasional.tempo.co/read/1093710/mensos-akhir-periode-jokowi-kemiskinan-turun-jadi-9-persen> mencapai
9,82 persen. "/The first time in the history of Indonesia/, tingkat
kemiskinannya di bawah 10 persen," kata Sri Mulyani di acara peringatan
10 tahun Adaro masuk Bursa Efek Indonesia, Senin, 16 Juli 2018, di Hotel
Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place.
Sri Mulyani lalu menjelaskan sejumlah perbandingan tingkat kemiskinan di
beberapa masa kepemimpinan presiden sebelumnya. Tingkat kemiskinan pada
saat presiden kedua RI, Soeharto, berada di level 11 persen. "Mendekati
10 persen dan itu sudah ada Repelita kelima. Kemudian terjadi krisis dan
kemiskinan naik lagi ke level 24 persen," tuturnya.
Sementara di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,Sri Mulyani
<https://www.tempo.co/tag/sri-mulyani> yang menjabat sebagai Menteri
Keuangan, berupaya menurunkan tingkat kemiskinan. "Pada level hampir
mendekati 11 persen juga, tapi setelah itu tetap berhenti pada saat
Indonesia belum banyak sekali komoditas," ujarnya.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
