Menolak Program Reforma Agraria Palsu dan Utang dari Bank Dunia
24 Juli 2018Aliansi Gerakan Reforma Agraria [Foto: AGRA]Koran Sulindo – 
Dukungan Bank Dunia terhadap program reforma agraria pemerintahan Joko Widodo – 
Jusuf Kalla menuai kecaman. Terlebih dukungan Bank Dunia itu dibarengi dengan 
sokongan pinjaman senilai US$ 200 juta terhadap program reforma agraria 
itu.Atas situasi ini, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan, sejak 
awal program reforma agraria pemerintah Jokowi adalah palsu. Program itu bukan 
untuk menjalankan amanat UUD 1945 dan Undang Undang Pokok Agraria.Dikatakan 
Ketua Umum AGRA Rahmat, program reforma agraria Jokowi sesungguhnya dalam 
rangka pelaksanaan “reforma agraria” ala Bank Dunia yaitu Land Administration 
Project (LAP). Program itu pada intinya merupakan legalisasi aset lewat 
sertifikat untuk kepentingan pasar tanah dan agunan ke bank.“Kami menentang 
program reforma agraria demikian, karena bertujuan untuk mempertahankan 
eksistensi monopoli dan mempercepat perampasan tanah serta mendukung praktik 
peribaan oleh lembaga perbankan dan keuangan internasional melalui mengagunkan 
sertifikat,” kata Rahmat dalam keterangan resminya pada Selasa (24/7).Grup Bank 
Dunia mengucurkan US$ 200 juta untuk mendukung program reforma agraria di 
Indonesia. Lewat dana itu, penduduk Indonesia akan dibantu dalam memeroleh 
kejelasan dan keamanan dalam hal kepemilikian dan akses ke tanah serta sumber 
daya alam.Sekitar 4,3 juta pengguna tanah individu dan kelompok masyarakat, 
pemerintah dan swasta akan mendapat manfaat pinjaman Bank Dunia itu. Terutama 
untuk mendukung rogram reforma agraria pemerintah yang disebut sebagai One Map 
Program.Kaum tani, kata Rahmat, menuntut dilaksanakannya reforma agraria sejati 
yang bertujuan untuk menghapus monopoli tanah dan memastikan seluruh rakyat 
memiliki tanah. Karena itu, kucuran dana dari Bank Dunia itu semakin membuka 
kedok kepalsuan dari program reforma agraria pemerintah Jokowi.“Atas fakta itu, 
kami menegaskan sikap untuk menentang dan menolak dijalankannya program reforma 
agraria palsu pemerintah. Juga menuntut membatalkan pinjaman serta menghentikan 
seluruh pembiayaan melalui skema utang dari Bank Dunia serta lembaga keuangan 
lainnya,” kata Rahmat menambahkan. [KRG]

Kirim email ke