Di Tiongkok dalam usaha menentaskan Kemiskinan desa-desa terbelakang,
juga dilakukan PEMINDAHAN desa kewilayah yang dianggap lebih ideal,
subur dan layak dihuni manusia! Dan tidak tanggung-tanggung, jumlah
sudah mencapai lebih jutaan warga petani yang dipindah dari desa semula
yang dianggap sudah TIDAK LAYAK dihuni manusia itu, ... Dengan
sendirinya warga yang dipindah ketempat baru, kompleks perumahan
DESA-BARU dengan perlengkapan cukup modern, adanya saluran air dan
listrik saja sudah meningkatkan taraf kehidupan yang memadai dan lebih
SEHAT!
Kalau saja suku pedalaman Maneo Rendah di Seram yang berjumlah sekitar
170 orang itu, masalah sudah terbiasa dengan kehidupan di HUTAN dan
selalu berpindah-pindah, ... memang TIDAK MUDAH meyakinkan mereka untuk
hidup nyaman diperumahan tetap! HARUS SABAR dan ada usaha-usaha
perangsang yg cukup menggiurkan, ...!
Di Tiongkok juga ada pengalaman serupa, usaha pemerintah setempat
membangun kompleks perumahan bagus dan cukup luas, akhirnya menjadi
KOTA-HANTU sekian tahun, ... tak ada orang mau membeli di wilayah
Mongol. Mengapa? Karena suku Mongol sudah terbiasa hidup menggembala
kambing, kuda, dipadang rumput luas yang selalu berpindah-pindah sesuai
rumput-rumput subur utk kambing, kuda peliharaannya! Mereka terbiasa
hidup dirumah tenda yg bulat-bulat itu, tidak mau hidup di flat tinggi
sekalipun dengan perlengkapan modern menurut kita.
Lalu, ... dirangsang dengan turunkan harga rumah, sampai kembali modal
pokok pembangunan perumahan itu! Barulah warga Mongol itu mulai
berangsur-angsur membeli perumahan flat, dan pidah masuk memenuhi
kompleks perumahan dan segera saja KOTA-HANTU berubah jadi kota ramai
dihuni suku Mongol, ...
-------- 轉寄郵件 --------
主旨: [GELORA45] Gubernur Minta Suku Pedalaman Pulau Seram Bersedia
Dipindahkan
日期: Tue, 31 Jul 2018 23:42:25 +0200
從: Sunny ambon [email protected] [GELORA45]
<[email protected]>
/*Waktu kelaparan di Asmat, Papua, beberapa bulan lalu kepada penduduk
Asmat diminta oleh Jokowi untuk dipindahkan, usulannya ini ditolak
penuduk oleh masyarakat Papua. */
/*Kelaparan di pealaman pulau Seram, oleh gubernur Asagaf diminta supaya
penduduk yang lapar dipindahkan. Dengan adanya usulan sang gubernur ini
maka agaknya obat mujarab rezim untuk mengatasi kelaparan ialah dengan
memindahkan penduduk, bukan dilihat dari ketidak mampuan politik dan
administrasi rezim untuk memantau dan mengurus kehidupan penduduk
”terasing”.*/
/*Kelaparan di pulau Seram adalah pertama kali dalam sejarah Maluku di
masa damai.*/
https://www.tribun-maluku.com/2018/07/gubernur-minta-suku-pedalaman-pulau.html
Gubernur Minta Suku Pedalaman Pulau Seram Bersedia Dipindahkan
7/26/2018
<https://www.tribun-maluku.com/2018/07/gubernur-minta-suku-pedalaman-pulau.html>Maluku
<https://www.tribun-maluku.com/search/label/Maluku>
Gubernur Maluku, Said Assagaff meminta warga di pedalaman hutan Pulau
Seram, di Gunung Morkele, Kabupaten Maluku Tengah, bersedia dipindahkan
dari pemukiman mereka ke lokasi yang lebih dekat dan mudah dijangkau.
<https://2.bp.blogspot.com/-2PLqj314bVc/V_0FKq0dlYI/AAAAAAAAEPA/rc5YwmldzpcMnaQOOAVTDmaWW3PjyUKwgCLcB/s1600/said-assagaff.jpg>*Ambon,
Tribun-Maluku.com : *Gubernur Maluku, Said Assagaff meminta warga di
pedalaman hutan Pulau Seram, di Gunung Morkele, Kabupaten Maluku Tengah,
bersedia dipindahkan dari pemukiman mereka ke lokasi yang lebih dekat
dan mudah dijangkau.
"Saya minta dan imbau mereka untuk turun dari pemukiman mereka di Gunung
Morkele karena terlalu jauh dan sulit didatangi jika terjadi sesuatu,
seperti kasus kerawanan pangan mengakibatkan tiga warga meninggal
dunia," kata Gubernur Said di Ambon, Kamis (26/7).
Dia mengatakan, Pemprov Maluku bersama Pemkab Maluku Tengah siap
memberikan bantuan termasuk membangun dan menata pemukiman baru di
daerah yang dekat dan mudah dijangkau, jika mereka bersedia turun gunung
dan menetap di lokasi pemukiman baru.
Gubernur menyadari tidak mudah mengajak sebanyak 45 kepala keluarga (KK)
atau 170 jiwa suku di Negeri Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur
Kobi, untuk meninggalkan kawasan hutan yang menjadi petuanan yang
merupakan warisan leluhur mereka serta merupakan "rumah bersama" dalam
membangun kehidupannya.
"Hidup mereka nomaden atau berpindah-pindah tempat dan memanfaatkan
kawasan hutan sebagai sumber bahan pangan dan memenuhi kebutuhan
sehari-hari, sekaligus memelihara dan menjaganya dengan budaya dan
kearifan lokal yang dipercayai," katanya.
Gubernur mengaku, berdasarkan informasi yang diperoleh kasus kerawanan
pangan yang dialami warga suku pedalaman tersebut dikarenakan hama babi
dan tikus yang menyerang kebun mereka, sebagai dampak kebakaran hutan
yang terjadi sejak 2015.
"Informasi yang diperoleh kebakaran hutan menyebabkan warga kesulitan
mendapatkan kayu-kayuan dan bambu untuk membuat pagar pengaman kebunnya,
karena hutan terbakar, sehingga babi dan tikus dengan mudah memasuki dan
merusak kebun warga," katanya.
Menyangkut langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan, ia
menegaskan, sejumlah tim dari Kementerian Sosial didampingi Dinas Sosial
Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, telah berangkat penuju lokasi
pemukiman warga suku pedalaman dengan membawa sejumlah bantuan dan bahan
makanan.
Tim Kemensos bersama staf Dinas Sosial Maluku dan sejumlah personel
Taruna Siaga Bencana (Tagana) akan menyalurkan bantuan dan mendata
permasalahan yang sebenarnya terjadi di sana untuk penaganan lanjutan.
Tim terpadu yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
akan mengungkapkan penyebab terjadinya krisis pangan yang dialami 170
jiwa warga suku pedalaman tersebut.
Bantuan yang dibawa ke lokasi kejadian tersebut dengan cara memikul
sambil berjalan kaki menyusuri hutan dan melewati sungai-sungai di
wilayah itu selama delapan jam perjalanan, diantaranya satu ton beras,
matras sebanyak 100 lembar, selimut 180 lembar, 35 paket kid ware dan 60
paket kebutuhan lansia.
Sedangkan, bantuan lainnya dari stok penyangga Dinsos Kabupaten Maluku
Tengah antara lain sayur lodeh dan opor ayam 90 kaleng, panci masak dan
wajan masing - masing 45 buah, piring 270 buah, gelas melamin 135 buah,
selimut wol dan tenda gulung masing - masing 45 lembar dan matras 90 lembar.
"Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek saat berkunjung di Ambon, Rabu
(25/7), juga telah memerintahkan Kadis Kesehatan, Meikyal Pontoh untuk
menurunkan tim serta membawa obat-obatan ke lokasi pemukiman untuk
membantu pemeriksaan dan penanganan kesehatan warga suku pedalaman
tersebut," katanya.
Tim kesehatan telah berangkat menuju lokasi bencana melalui Masohi, Ibu
Kota Kabupaten Maluku Tengah bersama tim Kodam XVI/Pattimura dipimpin
Pangdam Mayjen TNI. Suko Pranoto, Kamis (26/7).
Lokasi tinggal warga suku terasing itu berada di Dusun Maneo yang jarak
tempuhnya tiga jam dengan kendaraan dari Wahai atau delapan jam dari
Masohi, Ibu Kota Maluku Tengah lalu dilanjutkan berjalan kaki delapan
jam ke desa terdekat.
Sedangkan, lokasi titik kumpul terdekat ke masyarakat terasing adalah di
Kali Toahaku dengan rute perjalanan dari Polsek Seram Utara, rumah
singgah jalan dusun Soahari. Kali Touhaku dapat ditempuh dengan
kendaraan dari Wahai selama tiga jam atau delapan dari Masohi.
Sebelumnya, Polda Maluku juga telah melakukan langkah cepat untuk
menangani persoalan suku terasing di daerah pedalaman hutan Pulau Seram
itu dengan menyalurkan bantuan sumbangan berupa satu ton beras, makanan
siap saji seperti mie instan 200 dos, gula pasir 100 Kg, dan
obat-obatan, termasuk memberangkatkan tenaga medis.
Ratusan warga tersebut merupakan suku nomaden, berpindah-pindah tempat
dan hanya dapat ditemui dengan perantaraan Raja Maneo, Nikolas Boiratan.
++++++.
https://www.tribun-maluku.com/2018/07/amgpm-minta-warga-pedalaman-pulau-seram.html
AMGPM Minta Warga Pedalaman Pulau Seram Tidak Direlokasi
7/26/2018
<https://www.tribun-maluku.com/2018/07/amgpm-minta-warga-pedalaman-pulau-seram.html>Maluku
Tengah <https://www.tribun-maluku.com/search/label/Maluku%20%20Tengah>
*Ambon, Tribun-Maluku.com : *Pengurus Besar Angkatan (PB) Muda Gereja
Protestan Maluku (AMGPM) meminta pemerintah Maluku Tengah, Provinsi
Maluku untuk tidak relokasi masyarakat suku pedalaman Mausu Ane, yang
mendiami Gunung Morkele, Kecamatan Seram Utara Pulau Seram, Maluku
Tengah yang menderita kekurangan pangan.
"Relokasi bukan satu-satunya solusi untuk menangani masalah kekurangan
pangan dialami warga suku pedalaman Pulau Seram ini, karena telah hidup
turun-temurun termasuk merawat dan menjaga kelestarian hutan di kawasan
Gunung Morkele," kata Sekretaris PB AMGPM Youndry Paays, di Ambon, Kamis
(26/7).
Kekurangan pangan dialami 45 Kepala Keluarga (KK) atau 170 jiwa warga
yang mendiami petuanan Negeri Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur
Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, mengakibatkan tiga warga meninggal dunia.
Dia mengatakan, rencana relokasi terhadap suku pedalaman dengan alasan
agar mereka mudah dijangkau dan mendapatkan pelayanan telah diwacanakan
Pemkab Maluku Tengah sejak Kecamatan Seram utara dilanda kebakaran hutan
tahun 2015.
"Bahkan rencana relokasi tersebut akan dilakukan terhadap seluruh
masyarakat yang mendiami pegunungan dan hutan di Seram Utara yang
terkena imbas kebakaran, tetapi masyarakat dengan tegas menolak
dipindahkan dari petuanan mereka," katanya.
Menurutnya, petuanan Seram Utara adalah rumah bersama bagi masyarakat
yang menetap disana dan hidup diatas tanah petuanan adat masing-masing
sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dikelola untuk masa depan
mereka.
Dia menandaskan, masyarakat Suku Mausu Ane adalah masyarakat suku
pedalaman yang telah turun-temurun hidup dan menyatu dengan hutan di
sekitar wilayah petuanan mereka serta tidak bisa dipisahkan dari hutan
tempat mereka hidup dan menjadi rumah masa depan mereka.
"Pengalaman relokasi yang dilakukan Pemkab Maluku Tengah terhadap
masyarakat suku terasing Huaulu di Pulau Seram telah menjadi masalah dan
membuktikan bahwa mereka tidak akan bertahan hidup di rumah dan wilayah
baru seperti transmigrasi, karena hidupnya adalah di hutan dan menyatu
dengan alam," tegasnya.
Relokasi terhadap suku Huaulu, ujarnya merupakan salah satu cara untuk
menguasai sumber daya alam milik masyarakat adat oleh kelompok
kepentingan tertentu.
Ditambahkannya, kebakaran hutan di Pulau Seram tahun 2015 menghanguskan
tanaman kayu dan bambu di hutan sekitar pemukiman suku pedalaman Mausu
Ane, padahal kayu dan bambu dibutuhkan warga suku pedalaman untuk
membuat pagar melindungi kebun mereka dari hama babi dan tikus.
Tetapi saat ini bahannya sulit diperoleh sehingga warga suku pedalaman
hanya menggunakan kayu-kayu kecil sebagai pagar kebun, dan kondisinya
tidak mampu melindungi tanaman mereka dari serangan hama, sehingga
berdampak terjadi kekurangan pangan.
Menurutnya, jika masalah kekurangan makanan menjadi prioritas penanganan
masalah, maka harus dilakukan saat ini yakni tanggap darurat kebencanaan
dengan menyediakan dan mendistribusikan bantuan bahan makanan agar
mereka keluar dari masalah tersebut.
Sejauh ini tangap darurat sudah dilakukan sejumlah pihak untuk mengatasi
masalah kekurangan pangan yang dialami warga suku pedalaman, di
antaranya jemaat GPM Rumah Tiga, Kota Ambon yang merupakan mitra jemaat
Siahari dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Tengah,
TNI dan Polri sejak 20 Juli, termasuk memberikan pengobatan.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
