*Waktu kelaparan di Asmat, Papua, beberapa bulan lalu kepada penduduk Asmat diminta oleh Jokowi untuk dipindahkan, usulannya ini ditolak penuduk oleh masyarakat Papua. *
*Kelaparan di pealaman pulau Seram, oleh gubernur Asagaf diminta supaya penduduk yang lapar dipindahkan. Dengan adanya usulan sang gubernur ini maka agaknya obat mujarab rezim untuk mengatasi kelaparan ialah dengan memindahkan penduduk, bukan dilihat dari ketidak mampuan politik dan administrasi rezim untuk memantau dan mengurus kehidupan penduduk ”terasing”.* *Kelaparan di pulau Seram adalah pertama kali dalam sejarah Maluku di masa damai.* https://www.tribun-maluku.com/2018/07/gubernur-minta-suku-pedalaman-pulau.html Gubernur Minta Suku Pedalaman Pulau Seram Bersedia Dipindahkan 7/26/2018 <https://www.tribun-maluku.com/2018/07/gubernur-minta-suku-pedalaman-pulau.html> Maluku <https://www.tribun-maluku.com/search/label/Maluku> [image: Gubernur Maluku, Said Assagaff meminta warga di pedalaman hutan Pulau Seram, di Gunung Morkele, Kabupaten Maluku Tengah, bersedia dipindahkan dari pemukiman mereka ke lokasi yang lebih dekat dan mudah dijangkau.] <https://2.bp.blogspot.com/-2PLqj314bVc/V_0FKq0dlYI/AAAAAAAAEPA/rc5YwmldzpcMnaQOOAVTDmaWW3PjyUKwgCLcB/s1600/said-assagaff.jpg>*Ambon, Tribun-Maluku.com : *Gubernur Maluku, Said Assagaff meminta warga di pedalaman hutan Pulau Seram, di Gunung Morkele, Kabupaten Maluku Tengah, bersedia dipindahkan dari pemukiman mereka ke lokasi yang lebih dekat dan mudah dijangkau. "Saya minta dan imbau mereka untuk turun dari pemukiman mereka di Gunung Morkele karena terlalu jauh dan sulit didatangi jika terjadi sesuatu, seperti kasus kerawanan pangan mengakibatkan tiga warga meninggal dunia," kata Gubernur Said di Ambon, Kamis (26/7). Dia mengatakan, Pemprov Maluku bersama Pemkab Maluku Tengah siap memberikan bantuan termasuk membangun dan menata pemukiman baru di daerah yang dekat dan mudah dijangkau, jika mereka bersedia turun gunung dan menetap di lokasi pemukiman baru. Gubernur menyadari tidak mudah mengajak sebanyak 45 kepala keluarga (KK) atau 170 jiwa suku di Negeri Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, untuk meninggalkan kawasan hutan yang menjadi petuanan yang merupakan warisan leluhur mereka serta merupakan "rumah bersama" dalam membangun kehidupannya. "Hidup mereka nomaden atau berpindah-pindah tempat dan memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber bahan pangan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus memelihara dan menjaganya dengan budaya dan kearifan lokal yang dipercayai," katanya. Gubernur mengaku, berdasarkan informasi yang diperoleh kasus kerawanan pangan yang dialami warga suku pedalaman tersebut dikarenakan hama babi dan tikus yang menyerang kebun mereka, sebagai dampak kebakaran hutan yang terjadi sejak 2015. "Informasi yang diperoleh kebakaran hutan menyebabkan warga kesulitan mendapatkan kayu-kayuan dan bambu untuk membuat pagar pengaman kebunnya, karena hutan terbakar, sehingga babi dan tikus dengan mudah memasuki dan merusak kebun warga," katanya. Menyangkut langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan, ia menegaskan, sejumlah tim dari Kementerian Sosial didampingi Dinas Sosial Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, telah berangkat penuju lokasi pemukiman warga suku pedalaman dengan membawa sejumlah bantuan dan bahan makanan. Tim Kemensos bersama staf Dinas Sosial Maluku dan sejumlah personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) akan menyalurkan bantuan dan mendata permasalahan yang sebenarnya terjadi di sana untuk penaganan lanjutan. Tim terpadu yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengungkapkan penyebab terjadinya krisis pangan yang dialami 170 jiwa warga suku pedalaman tersebut. Bantuan yang dibawa ke lokasi kejadian tersebut dengan cara memikul sambil berjalan kaki menyusuri hutan dan melewati sungai-sungai di wilayah itu selama delapan jam perjalanan, diantaranya satu ton beras, matras sebanyak 100 lembar, selimut 180 lembar, 35 paket kid ware dan 60 paket kebutuhan lansia. Sedangkan, bantuan lainnya dari stok penyangga Dinsos Kabupaten Maluku Tengah antara lain sayur lodeh dan opor ayam 90 kaleng, panci masak dan wajan masing - masing 45 buah, piring 270 buah, gelas melamin 135 buah, selimut wol dan tenda gulung masing - masing 45 lembar dan matras 90 lembar.. "Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek saat berkunjung di Ambon, Rabu (25/7), juga telah memerintahkan Kadis Kesehatan, Meikyal Pontoh untuk menurunkan tim serta membawa obat-obatan ke lokasi pemukiman untuk membantu pemeriksaan dan penanganan kesehatan warga suku pedalaman tersebut," katanya. Tim kesehatan telah berangkat menuju lokasi bencana melalui Masohi, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah bersama tim Kodam XVI/Pattimura dipimpin Pangdam Mayjen TNI. Suko Pranoto, Kamis (26/7). Lokasi tinggal warga suku terasing itu berada di Dusun Maneo yang jarak tempuhnya tiga jam dengan kendaraan dari Wahai atau delapan jam dari Masohi, Ibu Kota Maluku Tengah lalu dilanjutkan berjalan kaki delapan jam ke desa terdekat. Sedangkan, lokasi titik kumpul terdekat ke masyarakat terasing adalah di Kali Toahaku dengan rute perjalanan dari Polsek Seram Utara, rumah singgah jalan dusun Soahari. Kali Touhaku dapat ditempuh dengan kendaraan dari Wahai selama tiga jam atau delapan dari Masohi. Sebelumnya, Polda Maluku juga telah melakukan langkah cepat untuk menangani persoalan suku terasing di daerah pedalaman hutan Pulau Seram itu dengan menyalurkan bantuan sumbangan berupa satu ton beras, makanan siap saji seperti mie instan 200 dos, gula pasir 100 Kg, dan obat-obatan, termasuk memberangkatkan tenaga medis. Ratusan warga tersebut merupakan suku nomaden, berpindah-pindah tempat dan hanya dapat ditemui dengan perantaraan Raja Maneo, Nikolas Boiratan. ++++++. https://www.tribun-maluku.com/2018/07/amgpm-minta-warga-pedalaman-pulau-seram.html AMGPM Minta Warga Pedalaman Pulau Seram Tidak Direlokasi 7/26/2018 <https://www.tribun-maluku.com/2018/07/amgpm-minta-warga-pedalaman-pulau-seram.html>Maluku Tengah <https://www.tribun-maluku.com/search/label/Maluku%20%20Tengah> *Ambon, Tribun-Maluku.com : *Pengurus Besar Angkatan (PB) Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) meminta pemerintah Maluku Tengah, Provinsi Maluku untuk tidak relokasi masyarakat suku pedalaman Mausu Ane, yang mendiami Gunung Morkele, Kecamatan Seram Utara Pulau Seram, Maluku Tengah yang menderita kekurangan pangan. "Relokasi bukan satu-satunya solusi untuk menangani masalah kekurangan pangan dialami warga suku pedalaman Pulau Seram ini, karena telah hidup turun-temurun termasuk merawat dan menjaga kelestarian hutan di kawasan Gunung Morkele," kata Sekretaris PB AMGPM Youndry Paays, di Ambon, Kamis (26/7). Kekurangan pangan dialami 45 Kepala Keluarga (KK) atau 170 jiwa warga yang mendiami petuanan Negeri Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, mengakibatkan tiga warga meninggal dunia. Dia mengatakan, rencana relokasi terhadap suku pedalaman dengan alasan agar mereka mudah dijangkau dan mendapatkan pelayanan telah diwacanakan Pemkab Maluku Tengah sejak Kecamatan Seram utara dilanda kebakaran hutan tahun 2015. "Bahkan rencana relokasi tersebut akan dilakukan terhadap seluruh masyarakat yang mendiami pegunungan dan hutan di Seram Utara yang terkena imbas kebakaran, tetapi masyarakat dengan tegas menolak dipindahkan dari petuanan mereka," katanya. Menurutnya, petuanan Seram Utara adalah rumah bersama bagi masyarakat yang menetap disana dan hidup diatas tanah petuanan adat masing-masing sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dikelola untuk masa depan mereka. Dia menandaskan, masyarakat Suku Mausu Ane adalah masyarakat suku pedalaman yang telah turun-temurun hidup dan menyatu dengan hutan di sekitar wilayah petuanan mereka serta tidak bisa dipisahkan dari hutan tempat mereka hidup dan menjadi rumah masa depan mereka. "Pengalaman relokasi yang dilakukan Pemkab Maluku Tengah terhadap masyarakat suku terasing Huaulu di Pulau Seram telah menjadi masalah dan membuktikan bahwa mereka tidak akan bertahan hidup di rumah dan wilayah baru seperti transmigrasi, karena hidupnya adalah di hutan dan menyatu dengan alam," tegasnya. Relokasi terhadap suku Huaulu, ujarnya merupakan salah satu cara untuk menguasai sumber daya alam milik masyarakat adat oleh kelompok kepentingan tertentu. Ditambahkannya, kebakaran hutan di Pulau Seram tahun 2015 menghanguskan tanaman kayu dan bambu di hutan sekitar pemukiman suku pedalaman Mausu Ane, padahal kayu dan bambu dibutuhkan warga suku pedalaman untuk membuat pagar melindungi kebun mereka dari hama babi dan tikus. Tetapi saat ini bahannya sulit diperoleh sehingga warga suku pedalaman hanya menggunakan kayu-kayu kecil sebagai pagar kebun, dan kondisinya tidak mampu melindungi tanaman mereka dari serangan hama, sehingga berdampak terjadi kekurangan pangan. Menurutnya, jika masalah kekurangan makanan menjadi prioritas penanganan masalah, maka harus dilakukan saat ini yakni tanggap darurat kebencanaan dengan menyediakan dan mendistribusikan bantuan bahan makanan agar mereka keluar dari masalah tersebut. Sejauh ini tangap darurat sudah dilakukan sejumlah pihak untuk mengatasi masalah kekurangan pangan yang dialami warga suku pedalaman, di antaranya jemaat GPM Rumah Tiga, Kota Ambon yang merupakan mitra jemaat Siahari dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Tengah, TNI dan Polri sejak 20 Juli, termasuk memberikan pengobatan.
