Pemuda Papua Suarakan Kemerdekaan Papua Barat
| | | | | | | | | | | Ambonnesia | Pemuda Papua Suarakan Kemerdekaan Papua Barat Ambon,-Puluhan pemuda dan mahasiswa dari Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI), Front... | | | Ambonnesia Kamis 02 Agustus 2018 - 07:42 Ambon,-Puluhan pemuda dan mahasiswa dari Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI), Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua dan Himpunan Mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Leimena, Poka, Kamis (2/8). Aksi ini dalam rangka memperingati 49 tahun Penentuan Pemenangan Rakyat (PEPERA) yang dinilai tidak demokratis dan melanggar hukum internasional. Dalam aksinya, Pengunjuk rasa meminta pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-BANGSA (PBB) untuk memberikan kebebasan, kemerdekaan serta hak dalam menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat. Koordinator Lapangan, Alvian dalam orasinya menegaskan, persoalan kebangsaan telah selesai sejak tahun 1960-an. Dimana rakyat dan bangsa Papua Barat telah merebut kemerdekaan sejak 1 Desember 1961 secara de jure maupun de facto. Pada 30 Desember 1962 dikeluarkan Roma Agreement atau perjanjian Roma yang merujuk agar Indonesia menduduki Papua Barat selama 25 tahun , yang dimulai sejak 1 Mei 1963 hingga 1989. Kemudian mempersiapkan pelaksanaan tindakan pilih bebas di Papua Barat pada tahun 1969 dengan cara musyawarah dan tidak pada tahapan one man one vote. Berbagai gerakan perjuangan rakyat Papua Barat dengan memobilisasi militer ke papua Barat untuk meredam gerakan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat sejak Trikora dikomandoi oleh Ir Soekarno. Sejak itu berbagai operasi khusus (Opsus) yang dipimpin Ali Murtopo bertugas untuk memenangkan Penentuan Pemenangan Rakyat (PEPERA), yang kemudian selanjutnya diikuti dengan gerakan militer lainnya. "Kami menganggap bahwa PEPERA tahun 1969 itu adalah ilegal," ujar Alvian. Menurutnya, sejak itulah rakyat dan bangsa Papua Barat terus mengalami berbagai penindasan yang dilakukan oleh kolonialisme Indonesia. Terutama penerapan sistem kolonial serta militer yang sangat represif pada tahapan mahasiswa gerakan perjuangan untuk mengembalikan hak vekto bangsa Papua Barat yang telah merdeka sejak 1 Desember 1961. Selain meminta kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi, mereka juga minta diberikan ruang demokrasi dan akses jurnalis media internasional dan nasional di Papua Barat. Serta mendesak PBB bertanggungjawab dalam meluruskan sejarah PEPERA serta proses aneksasi West Papua ke Indonesia. "PBB harus membuat resolusi untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa Papua Barat yang telah merdeka pada 1 Desember 1961 sesuai hukum internasional,” tegasnya..Mereka juga menuntut agar TNI dan Polri ditarik dari tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan kemanusiaan oleh negara terhadap rakyat Papua Barat.Selanjutnya, menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi semua perusahaan multi nasional milik negara-negara imperialis seperti Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lainnya dari tanah Papua. Negara Indonesia maupun PBB harus bertanggungjawab atas kejahatan kemanusiaan di Papua Barat dan menangkap serta mengadili aktor dibalik kejahatan kemanusiaan, menghentikan proses kriminalisasi terhadap mahasiswa Papua Barat. (AHS)
