Sri Mulyani Hadapi Dilema Dorong Pertumbuhan atau Tekan Defisit
Reporter:
Bisnis.com
Editor:
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Selasa, 14 Agustus 2018 18:26 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan usai menyerahkan piagam
penghargaan Wajib Pajak kepada di Gedung Radjiman Wedyodiningrat,
Jakarta, 13 Maret 2018. TEMPO/Tony HartawanMenteri Keuangan Sri Mulyani
memberi sambutan usai menyerahkan piagam penghargaan Wajib Pajak kepada
di Gedung Radjiman Wedyodiningrat, Jakarta, 13 Maret 2018. TEMPO/Tony
Hartawan
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Menteri KeuanganSri Mulyani
<https://bisnis.tempo.co/read/1116963/sri-mulyani-jelaskan-perbedaan-perekonomian-turki-dengan-indonesia> Indrawati mengaku
pemerintah tengah menghadapi dilema saat ini. Dilema itu datang dari
tugas mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga defisit neraca transaksi
berjalan tidak bertambah lebar dari posisi saat ini yang sebesar 3
persen dari produk domestik bruto (PDB).
*Baca:* Defisit Neraca Berjalan 3 Persen, Sri Mulyani: Kami Waspada
<https://bisnis.tempo.co/read/1116630/defisit-neraca-berjalan-3-persen-sri-mulyani-kami-waspada>
Saat ini, kata Sri Mulyani, pemerintah tengah berfokus agar pertumbuhan
ekonomi tetap di atas 5 persen sembari mencegah terus melebarnya
/Current Account Deficit/ (CAD). "Jadi, sekarang strategi pemerintah
adalah lihat secara detail kalau kita mau tumbuh di atas 5 persen tetapi
neraca pembayaran tidak memburuk, maka strategi apa yang harus kita
lakukan? Itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah," katanya, Selasa, 14
Agustus 2018.
Usaha yang dilakukan, menurut Sri Mulyani, salah satunya adalah
melakukan substitusi barang-barang produk impor menjadi barang dalam
negeri. Sebab, secara kebijakan pemerintah sudah menyiapkan berbagai
hal, di antaranya kewajiban Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan
campuran biodiesel 20 persen (B20).
*Baca: *Sri Mulyani: PLN Belum Penuhi Penggunaan Komponen Dalam Negeri
<https://bisnis.tempo.co/read/1116625/sri-mulyani-pln-belum-penuhi-penggunaan-komponen-dalam-negeri>
Sri Mulyani menyatakan implementasi aturan-aturan tersebut sangat
bergantung pada kesiapan dunia usaha. "Kalau belum siap, berapa waktu
yang diperlukan untuk melakukan itu," katanya.
Jika pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, menurut Sri Mulyani, maka impor
yang dilakukan pun semakin tinggi. Dengan demikian, pilihannya adalah
mengejar kenaikan ekspor di level yang sama atau menarik investasi
langsung luar negeri (/Foreign Direct Investment//FDI) yang tinggi.
Sebaliknya, jika FDI tidak tumbuh dan ekspor tidak besar, maka Indonesia
akan selalu tergantung modal jangka pendek. Menurut dia, itu bisa
menjadi salah satu sumber kerawanan.
Oleh karena itu, pemerintah akan memilih pertumbuhan ekonomi 5, tetapi
dengan komposisi yang lebih seimbang. "Stabilisasi menjadi penting
termasuk dari sisi eksternal, seperti neraca pembayaran, APBN kita
terjaga dengan dinamika nilai tukar, suku bunga, harga komoditas dan
perbankan kita yang cukup kuat dari sisi permodalan dan /performance
/semoga kita akan tetap bisa menjaganya. Ini yang jadi fokus
pemerintah," ucapnya.
Pekan lalu, Bank Indonesia (BI) mengumumkan defisit transaksi berjalan
kuartal kedua tahun 2018 melebar menjadi 3 persen atau US$ 8 miliar.
Angka itu naik dari defisit sebesar 1,96 persen pada kuartal kedua tahun
lalu.
Seperti diketahui pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4
persen pada 2018. Untuk tahun depan, pemerintah dan DPR menyasar
pertumbuhan di kisaran 5,2-5,6 persen.
Simak berita menarik lainnya terkaitSri Mulyani
<https://www.tempo.co/tag/sri-mulyani> hanya di Tempo.co.
*BISNIS*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
