Jokowi - Ma'ruf Amin: Politik Identitas VS Isu Ekonomi
Reporter: *Tempo.co*
Editor: *Syailendra Persada*
Senin, 20 Agustus 2018 13:03 WIB
<https://statik.tempo.co/data/2018/08/09/id_724919/724919_720.jpg>
/Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Ketua Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Maruf Amin memberikan keterangan pers tentang menjaga keutuhan
bangsa dalam bingkai NKRI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 Mei
2017. Jokowi secara resmi mendeklarasikan Maruf sebagai calon wakil
presiden pendampingnya di Jakarta, Kamis malam, 9 Agustus 2018.
TEMPO/SubektiPresiden Joko Widodo alias Jokowi dan Ketua Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Maruf Amin memberikan keterangan pers tentang menjaga
keutuhan bangsa dalam bingkai NKRI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa,
16 Mei 2017. Jokowi secara resmi mendeklarasikan Maruf sebagai calon
wakil presiden pendampingnya di Jakarta, Kamis malam, 9 Agustus 2018.
TEMPO/Subekti/
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Politik identitas rupanya masih menjadi momok
bagi kubu Calon Presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi
<https://www.tempo.co/tag/jokowi>. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Pareira mengatakan dengan memilih
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, Jokowi menjawab
persoalan politik identitas.
Baca: Kekuatan dan Kelemahan Cawapres Maruf Amin Kata Voxpol Center
<https://pilpres.tempo.co/read/1118245/kekuatan-dan-kelemahan-cawapres-maruf-amin-kata-voxpol-center>
"Banyak variabel berubah ketika menentukan siapa cawapres. Salah satunya
politik identitas," kata Andreas di Gedung Pakarti Centre, Jakarta,
Senin, 20 Agustus 2018. Andreas mengatakan Ma'ruf Amin bisa meredam
politik identitas yang selama ini dialamtkan kepada Jokowi. "Untuk
sementara saya bilang selamat tinggal politik identitas."
Jokowi memang kerap diserang dengan isu yang berkaitan dengan politik
identitas. Dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2014, misalnya, ada
kelompok orang yang menyebarkan isu bahwa Jokowi nonmuslim. Selain itu,
ada juga kabar burung yang menyatakan mantan Gubernur DKI Jakarta ini
terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Simak juga: Menolak Ucapan Selamat Natal, Ini Lima Kontroversi Ma'ruf
Amin
<https://pilpres.tempo.co/read/1115995/menolak-ucapan-selamat-natal-ini-lima-kontroversi-maruf-amin>
Dalam kurun waktu empat tahun pemerintahannya, alih-alih dikritik soal
program kerja, ada segelintir orang yang menyerang Jokowi dengan isu
berbau rasial. Misalnya, di awal tahun lalu, Jokowi disebut terlalu
dekat dengan Cina sehingga meloloskan banyak pekerja asing dari sana.
Bagaimana pemilih mempertimbangkan sara untuk menentukan pilihan mereka?
Baca kelanjutannya...
Lembaga Indo Survey dan Strategy (ISS) pernah menggelar sigi di Jawa
Barat pada November 2017, di Banten pada Agustus 2017, kemudian di Nusa
Tenggara Barat pada September 2017. Survei dengan metode acak berjenjang
(multiple random sampling) ini dilakukan untuk mengukur kecenderungan
pemilih terhadap isu sara.
Hasilnya, "Pemilih Indonesia cenderung menentukan pilihannya berdasarkan
kesamaan, baik agama, suku, maupun rasnya," kata Direktur ISS Kayono
Wibowo, Selasa, 13 Maret 2018. “Isu SARA dan komunis memang menjadi
bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan.”
Simak: Mengapa Politik Identitas Marak di Pemilu? Ini Kata Survei...
<https://nasional.tempo.co/read/1069525/mengapa-politik-identitas-marak-di-pemilu-ini-kata-survei/full&Paging=Otomatis>
Sebanyak 85,3 persen responden di Jawa Barat menyatakan kesamaan agama
sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Yang
tidak terpengaruh sebanyak 12,8 persen responden dan 2,0 persen menjawab
tidak tahu.
Sedangkan untuk isu komunis 86,8 persen responden tidak akan memilih
pasangan yang menganut paham komunis, 5,1 persen akan mempertimbangkan,
dan 0,8 persen tidak menentukan pilihan. "Karakter pemilih Indonesia itu
ada kecenderungan kuat terhadap politik identitas," kata Kayono.
Sebanyak 62,33 persen responden di NTB tidak akan memilih pasangan calon
yang menganut paham komunis, 0,17 pasti akan memilih, 3 persen akan
mempertimbangkan, 34,5 tidak tahu. Untuk isu agama, 90 persen
menghendaki adanya kesamaan keyakinan, 8,5 persen tidak tahu, dan 2
persen tidak terpengaruh.
Simak juga: Buya Syafii Tepis Isu Jokowi Kafir
<https://pemilu.tempo.co/read/590349/buya-syafii-tepis-isu-jokowi-kafir>
Survei di empat kota/kabupaten di Banten juga menunjukkan responden
cenderung tidak mau memilih jika pasangan calon dalam pemilu menganut
paham komunis. Mereka yang menolak berkisar 59-71 persen responden di
empat wilayah itu. "Begitu juga dengan isu agama, seperti paham Syiah,"
kata Kayono.
Namun, dengan memilih Ma'ruf Amin, Andreas membaca saat ini kritik
terhadap Jokowi sudah mulai bergeser ke isu-isu ekonomi. "Kubu lawan
sudah mulai menyerang dengan menyinggung soal janji-janji Jokowi yang
belum terpenuhi," kata Andreas.
Menurut Andreas, langkah tersebut justru lebih sehat ketimbang
menggunakan politik identitas. Posisi koalisi Jokowi, kata dia, adalah
defensif (bertahan) dalam menjawab kritik kubu Prabowo Subianto. Jika
kritik itu bisa dijawab dengan baik, jawaban tersebut bisa menjadi
serangan balik yang baik terhadap Prabowo.
Baca juga: Antisipasi Ditinggal Pemilih, Jokowi - Ma'ruf Lakukan Cara
Ini
<https://nasional.tempo.co/read/1116406/antisipasi-ditinggal-pemilih-jokowi-maruf-lakukan-cara-ini>
Andreas melihat pilihan Jokowi terhadap Ma'ruf Amin sudah tepat. Jokowi,
kata dia, tidak memiliki beban menghadapi persoalan agama dan politik
identitas. Pasalnya, kehadiran Ma'ruf dapat menjawab pertanyaan tersebut
yang berkembang di kelompok tradisional kultural.
Kubu Gerindra berpendapat politik identitas justru mencuat setelah
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kenapa?
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono
mengatakan politik identitas di Indonesia dimulai dari pengangkatan
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI
Jakarta. Ahok menggantikan Joko Widodo yang maju dalam pemilihan
presiden 2014.
Baca: Gerindra: Ahok Kader Salah Asuhan
<https://nasional.tempo.co/read/606385/gerindra-ahok-kader-salah-asuhan>
Ferry menjelaskan, Gerindra merupakan partai pendukung Jokowi di pilkada
DKI 2012. Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lah yang
mengusulkan nama Ahok sebagai calon wakil gubernur. Saat itu, kata
Ferry, Gerindra ingin melakukan eksperimen politik. Dalam perkembangan
politik selanjutnya, Jokowi mengikut pilpres 2014 dan terpilih.
"Pak Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI. Pada saat jadi
pelaksana tugas Gubernur DKI itu lah menurut saya asal muasalnya ada
politik identitas," kata Ferry di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Senin,
20 Agustus 2018.
Terlepas dari sejumlah prestasi Ahok, Ferry mengungkapkan ada sejumlah
masalah tentang penggusuran masyarakat dan direspons dengan unjuk rasa.
Bersamaan dengan itu, juga ada masalah reklamasi yang dianggap
mengabaikan regulasi. Masyarakat juga khawatir pembangunan di reklamasi
hanya diperuntukkan bagi golongan kelompok sosial tertentu.
Puncaknya, kata Ferry, Ahok sebagai kepala daerah memasuki ranah agama
orang lain. "Dengan lepas pro kontra tapi penggunaan surat Al Maidah,
masuk ranah agama orang lain. Di situ isu primordial muncul dan
menimbulkan gelombang protes baik 411, 212, dan secara keseluruhan,"
ujarnya.
Dalam perkembangannya, Ferry menuturkan bahwa sejumlah kasus yang
dialami Ahok akhirnya membentuk kesadaran pemilih pada pilkada DKI 2017,
dengan memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Simak juga: Lawan Ahok di Pilkada, Gerindra: Bagian dari Pertobatan
<https://nasional.tempo.co/read/805176/lawan-ahok-di-pilkada-gerindra-bagian-dari-pertobatan>
Adapun di pilpres 2019, Ferry mengatakan bahwa Gerindra dan koalisi
sepakat untuk tidak terjebak dalam kesempitan cara berpikir politik
identitas. Buktinya, kata dia, meski hasil ijtima GNPF Ulama yang
merekomendasikan nama Ustad Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS
Salim Segaf Al Jufri, Prabowo Subianto akhirnya memilih Wakil Gubernur
DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Kubu Prabowo juga menuding justru Jokowi yang mengkotak-kotakan
masyarakat. Baca kelanjutannya...
Sementara itu, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade
mengatakan partainya tidak pernah membenci Presiden Joko Widodo atau
Jokowi. Ia juga menyatakan tidak pernah memainkan isu berbau sara untuk
mengkritik Jokowi. "Pak Prabowo bahkan berkali-kali memberikan motivasi
kepada Pak Jokowi," kata dia.
Baca: Gerindra: Kami Tak Pernah Membenci Jokowi
<https://nasional.tempo.co/read/1114119/gerindra-kami-tak-pernah-membenci-jokowi/full&Paging=Otomatis>
Menurut Andre, dari dulu Gerindra hanya fokus mengkritik Jokowi dari isu
ekonomi. Alasannya, Gerindra melihat banyak persoalan belum selesai di
bidang ekonomi. Misalnya, soal lapangan pekerjaan dan meningkatnya harga
kebutuhan pokok.
Makanya, kata Andre, Prabowo akan fokus pada ekonomi kerakyatan seperti
yang selama ini kerap disampaikan. "Intinya ekonomi kerakyatan, bukan
ekonomi neolib," kata Andre.
Baca juga: Visi Misi Prabowo: Dari Utang Negara hingga Ketimpangan
Ekonomi
<https://pilpres.tempo.co/read/1114659/visi-misi-prabowo-dari-utang-negara-hingga-ketimpangan-ekonomi/full&Paging=Otomatis>
Prabowo, kata dia, ingin mengedepankan ekonomi sesuai pasal 33
Undang-undang Dasar 1945. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan
Khusus itu juga disebut menaruh perhatian pada utang negara, tenaga
kerja asing, dan ketimpangan ekonomi.
Andre mengatakan polarisasi yang kini terjadi pada masyarakat adalah
akibat dari kepemimpinan Jokowi. Ia membandingkan kepemimpinan Jokowi
dengan sepuluh tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ia
nilai tenteram dan damai dalam balutan kebhinnekaan.
"Setelah pak Jokowi dengan baju kotak-kotaknya memimpin Republik
Indonesia ini, mulai lah Indonesia dalam pengkotak-kotakkan," ucap Andre.
Ia kemudian menyinggung pernyataan Jokowi dalam acara relawan Pro Jokowi
(Projo) di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat,
Sabtu, 4 Agustus 2018 yang dia anggap provokatif.
Dalam acara rapat umum relawan di Bogor itu, Jokowi meminta pendukungnya
tidak memulai permusuhan, mencela, memfitnah, dan menjelekkan orang
lain. "Tapi, kalau diajak berantem juga berani," kata Jokowi.
Baca juga: Lawan Politik Gunakan Isu Ekonomi, PDIP: Malah Bagus!
<https://nasional.tempo.co/read/1118646/lawan-politik-gunakan-isu-ekonomi-pdip-malah-bagus>
"Tapi pak Jokowi <https://www.tempo.co/tag/jokowi>membangun narasi
kebencian dengan mendorong agar tidak takut berkelahi. Ini kan
diindikasikan pak Jokowi mendorong ada undangan kekerasan dalam pemilu
2019 nanti," kata Andre.
FRISKI RIANA | BUDIARTI UTAMI PUTRI | TAUFIQ SIDDIQ | RYAN DWIKY | IMAM
HAMDI
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
