https://x.detik.com/detail/intermeso/20180820/Bung-Hatta,-Partai-Islam-dan-Geger-
Makar-Sawito/index.php
BUNG HATTA, PARTAI ISLAM
DAN GEGER MAKAR SAWITO
“Apakah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu, yang menjiwai seluruh
Pancasila, tidak bisa diamalkan menurut paham Islam?”
Foto : KITLV
Senin, 20 Agustus 2018
Mohammad Hatta bukan lah orang dengan nafsu kekuasaan meluap. Itu lah
yang membuat dia tanpa ragu meninggalkan jabatan Wakil Presiden pada
akhir 1956 karena tak sepaham dengan arah kebijakan pemerintah kala itu.
Tapi putusnya dwitunggal Sukarno-Hatta pada akhir 1956 itu tak membuat
Hatta meninggalkan gelangggang politik.
Ia masih kerap menyampaikan kritiknya pada pemerintahan Sukarno, baik
melalui korenspondensi pribadi maupun secara terbuka lewat artikel opini
di media massa. Kediamannya di Megamendung, Bogor, pun sering dijadikan
tempat berdiskusi terutama oleh aktivis-aktivis muda.
Deliar Noer, pakar politik Islam, menyebut saat itu para alumni Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), kalangan Pelajar Islam Indonesia (PII), malah
juga bekas Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) serta sebagian yang
bergabung ke Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), juga Nahdlatul
Ulama (NU), sering datang ke kediaman Hatta. "Orang-orang Islam tadi
begitu mempercayai Hatta, terutama dalam berpolitik," tulis Deliar dalam
“Hatta dan Partai Islam,” dimuat dalam /Mengapa Partai Islam Kalah?/
Kepercayaan itu muncul kata Deliar karena kaum muda Islam melihat
kepribadian Hatta, kecenderungan pada agama Islam, dan ketaatan Hatta
beribadah. "Sejak masa demokrasi terpimpin, Hatta sering mengadakan
pertemuan dengan mereka (pemuda Islam)," ujar Ketua Umum PB HMI periode
1953-1955 itu. Deliar termasuk para pemuda yang kerap berdiskusi dengan
Hatta.
Menurut Deliar pertemuan-pertemuan dengan kalangan muda Islam tadi
akhirnya sampai pada pernyataan Hatta bahwa diperlukan partai Islam.
Partai ini akan memberi contoh bagaimana menegakkan ajaran Islam dalam
berpolitik. Mereka pun bersepakat merancang anggaran dasar partai yang
kemudian disebut Partai Demokrasi Islam Indonesia, disingkat PDII.
"Tujuan partai ini untuk mendidikkan praktik demokrasi yang bertanggung
jawab terutama bagi umat Islam," ujar Hatta dalam wawancaranya dengan
Zainul Yasni pada pertengahan 1970-an.
*Baca Juga : Selembar Kertas pun Bung Hatta Tak Mau Korupsi
<https://x.detik.com/detail/intermeso/20180818/Selembar-Kertas-pun-Bung-Hatta-tak-Mau-Korupsi/index.php>*
Meutia Hatta, putri sulung Bung Hatta
*Foto : Tri Aljumanto/Detik.com*
Rancangan partai disusun sendiri oleh Hatta. "Tentu dengan segala
masukan dari yang muda. Setelah disusun konsepnya, dibicarakan bersama
lagi dengan yang lain. Dan ini dilakukan berkali-kali," tulis Deliar.
Deliar juga mengenang Hatta sangat tertib dan jeli dalam mempergunakan
kalimat, kata, malah juga titik koma. "Hatta berpikir tentang PDII itu
adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam yang universal.
Kemanusiaannya dan keadilannya," ujar Halida Nuriah Hatta, putri bungsu
Bung Hatta.
Sayangnya gagasan partai Islam itu gagal terwujud. Sebagian tokoh Islam
tak sepaham dengan ide Hatta. Tokoh-tokoh Masyumi misalnya, lebih
memilih menghidupkan kembali partai Islam itu ketimbang menyokong Hatta.
Bagi sebagian tokoh Islam, partai Hatta bukan partai Islam, tapi partai
Pancasila. Pendapat yang membuat Hatta tak habis pikir.
Bagiku, tak ada jalan lain kecuali menerima keputusan itu'
“Apakah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu, yang menjiwai seluruh
Pancasila, tidak bisa diamalkan menurut paham Islam?” Hatta bertanya
seperti dikutip Mavis Rose dalam bukunya,/Indonesia Free: A Political
Biography of Mohammad Hatta/. “Jika Gereja Protestan dan Katholik bisa
menerima Pancasila sesuai dengan prinsip keagamaan mereka, mengapa
orang-orang muslim tidak bisa menerima?”
Pada 11 Januari 1967, Hatta menyampaikan surat kepada Jenderal Soeharto
yang saat itu memegang kekuasaan setelah kekuasaan Presiden Sukarno
dilucuti. Hatta menjelaskan maksudnya untuk mendirikan PDII. Soeharto,
kata Hatta, tak tampak antusias, tapi juga tak menyatakan keberatan.
Beberapa bulan ditunggu, lantaran tak ada jawaban dari Soeharto, Hatta
kembali mengirim surat. Jawaban dari Soeharto itu datang pada 17 Mei
1967. Dengan alasan PDII tak mendapatkan dukungan bulat dari kalangan
Islam, Jenderal Soeharto menolak rencana pendirian partai tersebut.
Hatta kecewa namun berusaha legawa. “Bagiku, tak ada jalan lain kecuali
menerima keputusan itu,” kata Hatta. Marvis Rose, penulis biografi
Hatta, menyebut Soeharto menilai PDII berpeluang menjadi oposisi yang
sangat berbahaya. Belakangan, Soeharto merestui Djarnawi Hadikusuma
membentuk Partai Muslimin Indonesia.
Jika Gereja Protestan dan Katholik bisa menerima Pancasila sesuai dengan
prinsip keagamaan mereka, mengapa orang-orang muslim tidak bisa menerima?
Bung Hatta
Bung Hatta dan keluarganya
*Foto : Hasan Alhabsyi/Detik.com*
Sepanjang hidupnya, meski kemudian tak lagi menjabat Wakil Presiden,
Mohammad Hatta tak pernah berhenti memikirkan apa yang terbaik untuk
bangsa ini. Hatta orang yang jujur, jauh dari korupsi dan muslim yang
taat. Tapi orang hebat seperti Bung Hatta sekali pun, ada kalanya
‘tersandung’ juga.
Pada 11 Juli 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menandatangani Keputusan
Presiden nomor 93 tahun 2000 tentang pemberian abolisi dan rehabilitasi
kepada sdr. R. Sawito Kartowibowo. Siapa Sawito Kartowibowo ini? Kasus
Sawito sebenarnya sudah lama sekali terkubur dan dilupakan orang. Tapi
40 tahun silam, kasus Sawito membuat Jakarta panas oleh kasak-kusuk dan
desas-desus.
Pada Juni 1978, hakim pengadilan memutus Sawito, kala itu 45 tahun,
bersalah dalam perkara subversi. Mantan pegawai Departemen Pertanian itu
dihukum 8 tahun penjara. Selain Sawito, ada belasan orang lagi yang
ditangkap terkait kasus itu, di antaranya mantan Pangdam Sriwijaya dan
Duta Besar di Kamboja, Mayor Jenderal (purn.) Ishak Djuarsa, mantan
aktivis perjuangan Kemerdekaan, Singgih, Karna Radjasa, putra mantan
Perdana Menteri Ali Sastroamidjodjo, dan Sudjono, mantan diplomat.
Bukan nama Sawito yang bikin heboh, sampai membuat Istana dan sejumlah
pejabat tinggi negara kalang kabut, tapi beberapa nama yang ikut
terseret kasus itu. Di antaranya mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta,
mantan Kepala Polri Jenderal (purn.) Said Soekanto Tjokrodiatmodjo,
Letnan Jenderal (purn.) T.B. Simatupang, ulama kondang Hamka, dan
Kardinal Yustinus Darmoyuwono.
Tanda tangan nama-nama besar itu ada dalam dokumen yang dibuat Sawito.
Hakim pengadilan menilai, isi dokumen Sawito yang mengkritik Presiden
Soeharto dan memintanya menyerahkan kekuasaan kepada Bung Hatta sebagai
tindak subversi. Yang membuat orang bertanya-tanya, bagaimana seorang
Sawito bisa mendekati Bung Hatta, Hamka, Jenderal Simatupang, Jenderal
Said, dan sebagainya?
Halida Hatta, putri bungsu Bung Hatta
*Foto : Tri Aljumanto/Detik.com*
Bertahun-tahun setelah bebas dari penjara, Sawito, seperti dikutip dalam
buku /Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman/, mengaku kenal Hatta sudah
lama, saat Sang Proklamator masih menjabat Wakil Presiden. Hatta
mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI pada Desember 1956. “Saya
bertemu dengan Bung Hatta minimum seminggu tiga kali, atau bahkan tiap
hari, sampai saya ditangkap,” Sawito menuturkan.
Tapi lain cerita Meutia Farida, anak sulung Bung Hatta. Ayahnya, kata
Meutia, kenal Sawito lewat Olahraga Hidup Baru (Orhiba). Jenderal Said
Soekanto juga ikut dalam Orhiba. Hatta belajar Orhiba pada Syofyan K.S.
yang tinggal di Bogor. Dia berlatih Orhiba di Megamendung dan Jakarta.
Tapi karena Syofyan tinggal di Bogor, maka Vila Megamendung milik
keluarga Hatta menjadi pilihan utama latihan di hari Minggu. Semua
berjalan rutin hingga tiba-tiba suatu hari ada seorang sarjana lulusan
Institut Pertanian Bogor bernama Sawito Kartowibowo datang bersama
Syofyan. Sawito mengaku ingin berkenalan dengan Hatta.
Saya bertemu dengan Bung Hatta minimum seminggu tiga kali, atau
bahkan tiap hari
Semula Sawito datang bersama Syofyan. Namun belakangan ia sering
nyelonong datang sendiri saat keluarga Hatta sedang makan siang di
Megamendung. Sesekali ia mengajak istrinya. "Dia tahu betul kami
sekeluarga punya jam makan yang tetap. Pada saat itu lah ia datang
berkunjung dan ikut nimbrung dan mengobrol di meja makan. Padahal semua
tamu harus lewat prosedur protokoler lewat pak Wangsa bila ingin
berjumpa Ayah," kata Meutia. Wangsa adalah sekretaris pribadi Hatta.
Sawito yang lahir di Blitar, Jawa Timur, suka bicara. Lewat ayahnya, dia
punya hubungan kerabat dengan Presiden Sukarno. Meutia sendiri merasa
dia orang yang "tidak biasa". Namun Hatta dan istrinya tetap menerimanya
dan tak mau mengusirnya demi sopan santun. Suatu hari Sawito membawa
makalah yang katanya ditulis sebagai bahan pemikiran mengenai kemajuan
bangsa. Ia ingin karya tulisnya itu dibubuhi tanda tangan Hatta sebagai
dukungan atas karyanya agar lebih membanggakan.
Lantaran sudah terbiasa dengan sikap aneh Sawito yang suka dengan
hal-hal berbau klenik itu, Hatta tak curiga dan tak keberatan
membubuhkan tanda tangan. "Ayah sudah membaca isinya dan menganggap tak
ada hal-hal yang patut dipertanyakan atau dicurigai maupun membahayakan
pemerintah," kata Meutia.
Prinsip Bung Hatta dalam berpolitik
*Video : Tri Aljumanto/20Detik*
Beberapa waktu setelah Hatta menjalani operasi berat, tiba-tiba datang
undangan dari Presiden Soeharto untuk datang ke Bina Graha. Tujuannya
ingin berbincang mengenai keadaan negara. "Ayah, Ibu, Pak Wangsa, dan
Halida yang berada di rumah heran, apa gerangan yang akan dibicarakan
Pak Harto?Kok mendadak sekali?" ujar Meutia.
Ketika di Bina Graha, setelah basa basi, Soeharto bertanya kepada Hatta
tentang Sawito. Hatta membenarkan dirinya mengenali Sawito. Soeharto
wanti-wanti Bung Hatta agar berhati-hati pada Sawito karena dinilai
ingin memanfaatkan Hatta untuk tujuan tertentu. "Singkatnya ada
kesepakatan antara pak Harto dan Ayah bahwa tidak ada sesuatu hal yang
perlu dikhawatirkan dari hubungan antara Ayah dan Sawito terhadap Pak
Harto dan negara," kata Meutia.
Rupanya masalah belum selesai. Menteri Sekretaris Negara Sudharmono
masih membesar-besarkan hubungan Hatta dan Sawito. Sudharmono didampingi
Jaksa Agung Ali Said dan Emil Salim datang menemui Hatta di kediamannnya
pada 1 Desember 1976. Pertemuan itu membahas soal Sawito yang katanya
membawa surat untuk Presiden Soeharto berisi amanah dari Bung Hatta.
Amanah itu disebutkan menggulingkan Soeharto sebagai kepala negara.
"Orang yang tidak berpendidikan tinggi pun tahu hal tersebut tak logis,"
kata Meutia. Rupanya bukan hanya Hatta yang terimbas masalah tersebut.
Ada pula Jenderal Soekanto, Letjen T.B. Simatupang, Buya Hamka, Kardinal
Yustinus, juga terseret-seret. Menurut Meutia semua tokoh tersebut
menandatangani lembar terakhir dari makalah Sawito. "Sepertinya halaman
teks awal sebelum lembar tanda tangan sudah diganti."
Meski tanda tangannya ada dalam dokumen Sawito, Hatta tak pernah
dimintai kesaksiannya sepanjang persidangan kasus itu.
------------------------------------------------------------------------
*Reporter/Penulis:* Pasti Liberti
*Editor:* Sapto Pradityo
