Ini karena tidak ada koordinasi yang baik. Aparat pemerintahsetempat yang
ikut menjadi korban bencana tentu pusing kepala juga memikirkan keluargabahkan mungkin rumahnya yang rata dengan tanah. Mereka perlu dibantu. Dan, mengingatparah dan luasnya wilayah kerusakan (lebih separuh P. Lombok / utara &tengah), sudah sepatutnya Jokowi (presiden) menetapkan status bencana nasional padakejadian gempa yang juga menjalar ke beberapa propinsi di sekitarnya. --- SADAR@... wrote: Mataram, (ANTARA News) - Bantuan logistik bencana gempa yang disalurkan pemerintah maupun donatur dan relawan dikeluhkan warga pengungsian banyak tertimbun di pemerintahan daerah perwakilan desa. "Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bantuan itu ada masuk ke desa, disaksikan juga sama Pak Bupati Lombok Barat, itu dua pekan yang lalu, sejak gempa 7 SR, tapi sampai sekarang belum juga sampai ke kita," kata Bahrain Arhap Hidayat. Keluhan bernada protes itu disampaikan Mantan Kepala Dusun Apit Aiq, Desa Batulayar Timur ketika ditemui Antara, Jumat (24/8), di rumahnya yang berada di lereng perbukitan dekat kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Dia menyampaikannya karena merasa khawatir dengan nasib anak istri dan seratus lebih keluarga yang tersebar di dusunnya. Kekhawatiran Bahrain muncul melihat kondisi alam yang sekarang lagi musim paceklik. Begitu juga dengan mata pencarian sampingan warga setempat yang sebagian besar bekerja sebagai buruh bangunan. "Kalau sudah begini, dimana mau dapat penghasilan," ujarnya. Begitu juga disampaikan Nursa`ad, yang membuka penginapan gratis bagi para pendaki di Kaki Gunung Rinjani, jalur Senaru, Kabupaten Lombok Utara. Dia melihat bantuan itu masih ada menumpuk di desa, namun anehnya tidak disalurkan secara merata. "Sebenarnya bantuan itu ada, tapi yang kita terima cuma tiga mi instan dan dua gelas beras, itu pun dapat dua pekan yang lalu," ujarnya. Hal senada juga disampaikan oleh Munawir Haris, Ketua Yayasan Anak Pantai yang ada di Dusun Pelabuhan Pandan Tengah, Desa Pelabuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Saat ditemui Antara, dia mengaku kecewa dengan kabar yang menyiarkan pemerintah telah bekerja dan menyalurkan bantuan logistik bagi korban gempa hingga ke pelosok daerah yang sulit terjangkau dengan kendaraan besar. Padahal untuk menuju desanya yang berada di pesisir pantai Timur Laut Pulau Lombok tidak sulit. Kawasan yang berada dekat dengan episentrum gempa dahsyat pada Minggu (19/8) itu terdapat di antara jalur utama provinsi. Dari hasil pengamatan timnya di lapangan, warganya dan dusun maupun desa tetangganya belum juga merasakan adanya peran pemerintah sejak gempa pertama yang terjadi pada akhir Juli lalu. "Kita ini seperti anak ayam kehilangan induk, kemana pemerintah. Ini bukan maksud mendiskreditkan pemerintah, tapi memang begitu kondisinya di lapangan," kata Haris. Karena itu, pemerintah disarankan untuk kembali memantau bantuan yang telah disalurkan ke desa. Dengan mengandalkan peran dan fungsi tiga pilar, kades, babinsa maupun bhabinkamtibmas dinilai warga belum maksimal untuk mengawasi penyalurannya. "Begini saja, sekarang siapa yang tidak butuh, apalagi sekarang musim dingin, terpal dan selimut, harga mahal dan sulit kita dapat. Jadi harus benar-benar di monitor, jangan asal lepas-lepas saja," kata Rozikin, korban gempa asal Dusun Ceking, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah. Rozikin yang mendedikasikan dirinya ikut bergabung dalam tim relawan desa di wilayahnya ini turut menyampaikan hal yang sama dengan warga dari daerah lainnya. Pascagempa akhir Juli lalu yang meluluhlantahkan daerahnya ini mengaku belum mendapatkan bantuan serta penanganan dari pemerintah. "Apalagi pascagempa Minggu (19/8) kemarin, semakin banyak yang roboh. Belum ada bantuan, parah," ucapnya.* Baca juga: Mensos segera rehabilitasi Lombok setelah gempa Baca juga: BNPB: Tanggap darurat penanganan gempa Lombok berakhir Pewarta: Dhimas Budi Pratama Editor: Erafzon Saptiyulda SAS
