Artikel <https://www.antaranews.com/slug/artikel>
Jokowi dan Sang Kiai
Minggu, 26 Agustus 2018 10:53 WIB
Jokowi dan Sang Kiai
Calon presiden petahana Joko Widodo (kedua kiri) bergandengan tangan
dengan calon wakil presiden Ma'ruf Amin (ketiga kanan) usai menyampaikan
pidato politik di Gedung Joang 45, Jakarta, Jumat (10/8/2018). Joko
Widodo menyampaikan pidato politik sebelum mendaftarkan diri ke KPU
untuk Pilpres 2019. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18).
Denpasar (ANTARA News) - Ini bicara soal NU, bukan soal politik
praktis, apalagi soal parpol. Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi)
berniat kembali memasuki Pilpres 2019 dan menjatuhkan pilihan pada tokoh
"puncak" NU KH Ma`ruf Amin (Rais Syuriah PBNU), maka sejumlah asumsi pun
menumpuki persoalan itu.
Asumsi-asumsi yang berkembang di luar asumsi Jokowi sebagai capres itu
pun bersahut-sahutan dalam dinamika tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang
politikus hingga tokoh NU non-politikus, apalagi jejaring media sosial
meningkahi asumsi itu dengan begitu liar hingga mirip konflik dengan
diri sendiri.
Pantas saja, seorang warganet (netizen) pun menyindir dengan istilah
"pilpres" NU. "Saya kira, pilpres Indonesia, ternyata `pilpres NU` ya,
karena saya bukan anggota NU, ya saya tidak ikut-ikut," ucapnya.
Nah, agaknya asumsi-asumsi itu menambah kegaduhan yang tidak
perlu. Sebut saja, tokoh-tokoh di balik asumsi-asumsi itu antara lain
Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, Yenny Wahid, KH Said Aqil Sirodj, dan
orang-orang di sekeliling mereka.
Celakanya, kegaduhan medsos pun menyeret NU secara jam`iyah
(organisatoris) masuk ke dalam "kubangan" liar itu.
Padahal, asumsi-asumsi dan medsos yang "bermain" dalam dinamika mirip
konflik dengan diri sendiri itu semakin menjauh dari "faktor X" yang
menjadi penyebab sesungguhnya dari kegagalan Prof Mahfud MD hingga
"takdir" bergulir kepada sang kiai.
Tidak banyak pihak yang tahu bahwa "takdir" mengarah kepada sang kiai
bukan karena rekayasa, apalagi lantas dialamatkan sebagai "kesalahan"
sang kiai, sebab semuanya bersumber dari "debat kusir" parpol-parpol
pendukung Jokowi hingga/injury time/.
Nama KH Ma`ruf Amin disodorkan sebagai alternatif yang paling banyak
diterima semua pihak, karena saat Presiden Jokowi menyodorkan nama
Mahfud MD justru terjadi penolakan dari parpol-parpol pendukung Jokowi
dengan 2-3 alasan yang paling kuat, meski Jokowi cenderung ke Mahfud.
Alasan yang disebut-sebut oleh sebuah sumber adalah sosok Mahfud MD
itu menjadi "ancaman" pasca-Pilpres bagi eksistensi tiga-empat parpol,
lalu sosoknya juga dianggap berpotensi menjadi "capres" pasca-Jokowi,
dan sosoknya pun mengkhawatirkan karena "berani" dan "tahu" hukum dan
konstitusi.
Walhasil, penolakan terhadap Mahfud MD memojokkan Jokowi dalam posisi
terancam tidak bisa mencalonkan diri dan "takdir" pun mengarah ke KH
Ma`ruf Amin (konon, disodorkan politikus NU) yang akhirnya diterima
semua parpol pendukung Jokowi, sehingga Jokowi pun harus menerimanya.
Artinya, pilihan Jokowi jatuh kepada sang kiai bukan datang dengan
tiba-tiba dan karena rekayasa pihak tertentu, karena sesungguhnya
pilihan Jokowi kepada Mahfud MD sudah "hampir pasti" dan Mahfud MD pun
sudah "dipersiapkan" untuk deklarasi. Hal itu dibenarkan Mahfud MD sendiri.
Namun, "parpol besar" menolak Mahfud MD dengan berbagai alasan dan
sosok sang kiai-lah yang menjadi "kata sepakat" dari parpol-parpol
pendukung.
Soal asumsi politis selebihnya hanya ibarat bumbu penyedap untuk meracik
masakan menjadi gurih, kendati Jokowi tidak terlibat di dalamnya.
*Baca juga:Bursa cawapres, PKB: Mahfud tidak representasikan NU
<https://www.antaranews.com/berita/726097/bursa-cawapres-pkb-mahfud-tidak-representasikan-nu>*
Oleh karena itu, debat kusir dengan setumpuk asumsi liar seputar
pencalonan sang kiai itu menjadi tidak relevan dengan fakta yang sudah
terjadi, apalagi "faktor X" sesungguhnya lebih mirip "takdir" yang
mengarah kepada sosok sang kiai. Faktor sebenarnya hanya Jokowi yang tahu.
Namun, asumsi liar itu tidak perlu segaduh itu bila ada "tabayyun"
(klarifikasi) langsung kepada Jokowi dan ada "kebijakan" menyikapi
ujaran media sosial, sehingga mendidik masyarakat, karena karakter
capres (kompetensi, kejujuran, komitmen) justru lebih penting daripada
asumsi liar yang menyulut "permusuhan" antar-pelempar asumsi itu akibat
kebencian di antara mereka.
Dalam konteks NU, ormas keagamaan yang diperkirakan mewadahi 91 juta
warga masyarakat itu tidak berada dalam posisi menyodorkan (minta)
cawapres, namun NU dalam posisi ditawari, sehingga posisi NU dalam
konteks Khittah NU cukup "aman". Itulah mungkin yang disebut dengan
"Takdir NU".
Faktanya, penetapan orang NU sebagai cawapres itu justru terjadi
saat/injury time/dan inisiatif bukan dari NU, karena paginya masih belum
ada nama sang kiai, tapi KH Said Aqil, KH Ma`ruf Amin, dan Muhaimin
Iskandar justru baru dipanggil secara terpisah menjelang siang.
Jokowi dalam posisi terpojok, karena parpol pendukung saling menolak
cawapres yang disodorkan pihak lain. Pada detik-detik terakhir itulah,
Jokowi menjadi sangat mandiri dalam bersikap dan dia justru melihat
"potensi" NU, sehingga dipanggillah KH Ma`ruf Amin, KH Said Aqil, dan
Muhaimin Iskandar. Prabowo juga menghadapi nasib serupa, hingga
"tiba-tiba" muncullah Sandiaga Uno.
* Baca juga:NU usulkan islah nasional di hadapan Prabowo
<https://www.antaranews.com/berita/444385/nu-usulkan-islah-nasional-di-hadapan-prabowo>*
*Ancaman NU-NKRI*
Lantas apakah NU berpolitik? Faktanya, NU tidak meminta jabatan itu.
Kalau pun pilihan jatuh pada NU, maka NU bisa menjalankan mekanismenya
sendiri yakni menaikkan Wakil Rais Syuriah (KH Miftachul Akhyar) sebagai
Plt Rais Syuriah untuk menggantikan KH Ma`ruf Amin.
Fakta lain, KH Said Aqil Sirodj juga terbukti tetap menjaga netralitas
NU dengan menerima "tamu" Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga
Uno. Artinya, NU tetap dalam koridor Khittah NU, meski ada calon yang
"diambil" dari NU langsung yakni sang kiai.
Namun, satu "pekerjaan rumah" adalah netralitas itu juga dikembangkan
pengurus NU dalam kapasitas sebagai pribadi, karena bila ketua umum NU
mendukung capres tertentu dalam kapasitas pribadi atau kelembagaan/NU
pun, maka sama saja dengan tidak bersikap netral dan bahkan bisa
terkesan "memanfaatkan" NU, karena "pribadi" dan "ketua umum" adalah
posisi yang menyatu.
Batasan Rais Syuriah atau Ketua Umum sebagai pengurus dan sebagai
pribadi itu berada dalam batas yang tipis, karena itu siapa pun yang
menjadi "orang nomer satu" di lingkungan NU hendaknya menahan diri dalam
menyampaikan dukungan dalam kaitan politik praktis agar tidak "merusak"
Khittah NU. Dalam konteks ini, Komisi Politik (Komisi "Maslahah Ammah")
bagi NU menjadi gagasan penting.
Terlepas dari asumsi yang berkembang dan "takdir" yang mengarah kepada
sang kiai, agaknya dialektika yang berkembang di tubuh NU dapat dipahami
dengan merujuk buku "NU dan Islam Indonesia" oleh pakar NU Prof Dr M Ali
Haidar dari FISIP Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Menurut Ali Haidar, dialektika di tubuh NU itu dapat dipahami dari
logika berpikir NU yakni logika fiqih. Logika fiqih (hukum Islam) itu
sangat fleksibel sesuai dengan situasi yang berkembang, kecuali untuk
prinsip-prinsip Islam yang sudah baku, seperti sholat, zakat, puasa,
haji, dan "kewajiban" lain.
Dalam bidang sosial-kemasyarakatan, perbedaan itu berkembang dari
waktu ke waktu, bahkan KH As`ad Syamsul Arifin dari Situbondo pernah
"mufarroqoh" (memisahkan diri dari barisan yang ada) dengan Ketua Umum
PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Saat itu, Kiai As`ad menganggap Gus Dur sebagai imam yang batal,
sehingga makmum bisa memisahkan diri. Tidak hanya itu, ratusan kiai pun
pernah "mengadili" Gus Dur, karena cucu pendiri NU itu mendirikan LSM
"Forum Demokrasi" yang mengkritisi pemerintah Orde Baru.
Dalam pandangan Ali Haidar, hal yang menarik dari NU adalah perbedaan
pendapat yang terjadi itu sama-sama didasari dengan argumentasi yang
sama yakni untuk kepentingan agama, termasuk perubahan sikap NU dari
waktu ke waktu juga menggunakan argumentasi kepentingan agama.
"Argumentasi ushul fiqh yang dipegang kukuh NU itu antara lain dar`u
al-mafasid muqaddam `ala jalb al-mashalih (menghindarkan keburukan jauh
lebih diutamakan daripada meraih kebaikan)," kata pengamat NU yang
bukunya dipuji almarhum cucu pendiri NU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
*Baca juga:PDI P: Penetapan Ma'ruf Amin melalui dialog pemimpin
<https://www.antaranews.com/berita/737623/pdi-p-penetapan-maruf-amin-melalui-dialog-pemimpin>*
Senada dengan itu, Nakamura (2001) dalam makalah berjudul "The Radical
Transformation of Nahdlatul Ulama in Indonesia" menyebut perilaku
politik NU pada 1970-hingga 1990-an kerap melawan arus dari
kecenderungan umum, membangun relasi antara organisasi kemasyarakatan
dan pemerintah.
Bahkan, Robin Bush (1999) memberi analog untuk tradisi politik NU
yang tidak melulu mengikuti/textbook/itu sebagai "NU pintar bermain
dansa, sehingga susah dijerat atau dipaku (dipatok) pada posisi tertentu".
Dalam bahasa yang senada, pengajar FISIP UIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Dr
Burhanuddin Muhtadi, menyebut konsistensi NU justru terletak pada
inkonsistensinya. Inilah eksotisme NU yang kadang menampilkan wajah ambigu.
"Saya lebih suka menyebutnya sebagai `kekecualian`
atau/exceptionalism/NU. Metamorfosis NU yang bisa berubah 180 derajat
itulah yang membuat kebhinnekaan kita seperti mendapat jaminan. Inilah
amal jariah terbesar NU bagi bangsa yang majemuk," katanya.
Artinya, perbedaan pendapat di kalangan NU merupakan dinamika yang
biasa terjadi dalam organisasi para ulama yang memiliki kelenturan ala
fiqih itu, namun NU harus mewaspadai "ancaman" ideologi yang
menghalalkan segala cara untuk "mematikan" 2-N (NU dan NKRI).
Ke depan, NU-NKRI harus bergandengan tangan untuk memblokade
"ancaman" ideologi yang umumnya menggunakan uang untuk misi non-muslim
atau misi muslim transnasional, karena itu NU harus melakukan penguatan
ideologis dalam bingkai "/fiqih oriented/" lebih maksimal dan pemerintah
(NKRI) harus melakukan pengentasan kemiskinan yang jadi "pintu masuk"
ideologi anti-Pancasila itu.
*Baca juga:Said Aqil: Mahfud MD tidak pernah minta Kartu NU
<https://www.antaranews.com/berita/738079/said-aqil-mahfud-md-tidak-pernah-minta-kartu-nu>*
*Baca juga:PB NU proses pengganti Rais Aam Ma'ruf Amin
<https://www.antaranews.com/berita/736947/pb-nu-proses-pengganti-rais-aam-maruf-amin>*
Pewarta:Edy M Yakub
Editor: Dewanti Lestari
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
