Re: [GELORA45] Jokowi minta TNI-Polri 'kampanyekan' kinerja pemerintah

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

 

 Memang keren Jokowi ini, tentara & polisi pun disuruhnya 


ikut kampanye. Betul sekali, menjelangpemilu adalah momen 


paling tepat untuk ngecap.




Terpaksa Rakyat harus berani waspada nih. Capres petahana 


melibatkan TNI-Polri begini bisa-bisa sekali memperpanjang 


masa jabatan, 2-3 dasawarsa dikuasai.

"Berkaitandengan program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak 
kitalakukan. Saya titip ke seluruh perwira, juga ikut menyosialisasikan, 
ikutdisampaikan (ke masyarakat) pada momen-momen yang tepat untuk 
menyampaikanitu," ujar Jokowi.

-


 

JokowiDiminta Jelaskan soal Permintaan TNI-Polri Sosialisasikan Program 
Pemerintah



DYLANAPRIALDO RACHMANKompas.com -25/08/2018, 18:27 WIB
JAKARTA,KOMPAS.com - Ketua SETARA Institute Hendardi mengingatkan Presiden Joko 
Widodountuk bijaksana terkait permintaannya kepada perwira TNI- Polri untuk 
ikutmenyosialisasikan pencapaian program kerja pemerintah selama ini. 
Iamenyarankan Jokowi untuk menjelaskan lebih rinci terkait permintaan tersebut.

"Tanpapenjelasan lebih detail, pernyataan Jokowi akan mengundang kontroversi 
yangjustru akan melemahkan kepemimpinan Jokowi dalam menjaga integritas 
sistemketatanegaraan," kata Hendardi dalam keterangan persnya, Jumat(24/8/2018).

Hendardikhawatir kontroversi pernyataan tersebut nantinya akan menimbulkan 
kegaduhanbaru di tahun politik ini.

Menurut dia,ada dua perspektif yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan 
tersebut bisamengingatkan masyarakat akan doktrin Dwi Fungsi TNI dan Polri pada 
era OrdeBaru. Pada waktu itu, Presiden Soeharto memanfaatkan dua institusi itu 
untukmemenangkan kontestasi politik sekaligus menjaga stabilitas keamanan.


"PermintaanJokowi dalam batas-batas tertentu bisa dikualifikasi sebagai 
pelanggaran UUDNegara RI Tahun 1945," kata dia.

Pada pasal 30ayat (3) dan (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa TNI adalah alat 
pertahanan negara,sedangkan Polri adalah aparat keamanan dan penegak hukum. 
Hendardi memaparkan,hubungan presiden dengan TNI dan Polri merupakan hubungan 
kenegaraan dalamkapasitasnya sebagai kepala negara.


"JikaTNI dan Polri diminta menyosialisasikan kinerja pemerintah, maka TNI dan 
Polribisa dianggap melanggar konstitusi. Dua institusi ini bukanlah anggota 
kabinetyang berkewajiban mensosialisasikan kinerja pemerintah," ungkapnya.

Ia mengingatkannetralitas TNI dan Polri menuntut semua pihak untuk tidak 
sedikitpun menyeretdua institusi ini pada setiap hajatan politik. Mereka hanya 
ditugaskan gujamemastikan keamanan negara terjaga dan terciptanya penegakan 
hukum yang adil.


Namun, disisi lain, Hendardi sendiri menilai wajar Jokowi meminta perwira TNI 
dan Polrimelakukan hal tersebut. Ia melihat Jokowi juga bermaksud agar TNI dan 
Polrimenjaga stabilitas keamanan dengan memastikan hoaks atau ujaran 
kebencianterkait kinerja pemerintah bisa diluruskan.

"Jadipermintaan ini dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keamanan. 
Sebagaimanadiketahui, materi hoaks menjelang pemilu bukan hanya soal identitas 
SARA tetapijuga informasi capaian kinerja pemerintah yang dipalsukan dengan 
tujuanmembangun kebencian pada presiden yang berkuasa," papar dia.

PresidenJoko Widodo meminta perwira TNI/Polri untuk ikut menyosialisasikan 
pencapaianprogram kerja pemerintah selama ini.Hal itu diungkapkan ketika 
berpidato dihadapan 243 orang Sekolah Staf dan Komando TNI dan Sekolah Staf dan 
PimpinanTinggu (Sespimti) Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

"Berkaitandengan program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak 
kitalakukan. Saya titip ke seluruh perwira, juga ikut menyosialisasikan, 
ikutdisampaikan (ke masyarakat) pada momen-momen yang tepat untuk 
menyampaikanitu," ujar Jokowi.

Secarakhusus, Jokowi menekankan pada pemerataan pembangunan yang dilaksanakan 
padapemerintahannya.

Penulis :Dylan Aprialdo Rachmann
Editor : Sabrina Asril



On Monday, August 27, 2018, 5:36:08 AM GMT+7, ajeg wrote:


Panik karena dukungan37% semakin menipis lalu mulai main kasar.

Apa 100 jubir yang disiapkan masih dirasa kurang sehingga harus

mengerahkan alat negara?




Bukannya menjaga ketentraman selama berlangsungnya Asian Games,

malah bikin kegaduhan baru.

-

Minta TNI-Polri Sosialisasi Kinerja Pemerintah, Jokowi Berpotensi LanggarUU dan 
Konstitusi




24 August 2018




PolitikToday – Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilaiPresiden 
Jokowi berpotensi melanggar UU dan konstitusi. Penilaian inidisampaikan 
menanggapi perintah Jokowi kepada anggota TNI dan Polri untukmenjelaskan 
capaian kinerja pemerintah.


Karenaitu, Ferdinand meminta Jokowi untuk lebih banyak belajar mengenai arti 
alatnegara. Terutama dalam menggunakan TNI dan Polri.


Ferdinandmenyebut menginstruksikan TNI dan Polri menjelaskan kinerja 
pemerintahmerupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Sebab, TNI dan Polri, 
memiliki tugasmenegakkan kedaulatan NKRI, memeberikan perlindungan, memelihara 
keamanan danketertiban bukan bertugas sebagai penerjemah pemerintah yang berbau 
kampanye.


“Semualembaga harus tunduk pada aturan dalam UU sebagai turunan dari 
Konstitusi.Presiden tidak boleh melanggar konstitusi dan UU. TNI Polri tidak 
bolehberkampanye,” ujar Ferdinand seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya 
@LawanPolitikJKW, Kamis(24/8/2018).


SambungFerdinand, dalam Pilpres 2019, Jokowi merupakan peserta. Karena itu, 
narasikampanye Jokowi tidak jauh dari capaian kerja selama ini. Dengan 
memintaTNI-Polri menjelaskan kinerja pemerintah, sama saja menyuruh alat 
negaramenjadi juru kampanye Jokowi.


“Inimelanggar UU dan Konstitusi. Yang mulia presiden @jokowi, mari kita 
lakukanDemokrasi ini dengan adil, jujur dan transparan. Kekuasaan itu amanah, 
sekerasapapun upaya kita, jika Allah tidak berkehendak maka itu tidak akan 
jadi. Makajangan kita bawa bangsa ini ke dalam situasi tak menentu dengan 
menabraki UU.Kasihan bangsa,” tuturnya.


(rt)