Jadi, betul, Jokowi mulai main kasar? -
Akui Kasar, BIN Minta Maaf Pengusiran Neno Warisman Agustus 28, 2018 09:41 Jakarta,Aktual.com – Badan Intelejen Negara (BIN) akhirnya angkat bicara tentangpembubaran deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, pada Minggu (26/8)kemarin. Jurubicara BIN, Wawan Purwanto pun membantah adanya tindakan intimidasi yangdilakukan kepada salah satu penggerak deklarasi #2019GantiPresiden, NenoWarisman, saat dipulangkan secara paksa dari Pekanbaru, Riau, ke Jakarta padaSabtu (25/8) lalu. Wawan berdalih,yang ada hanya imbauan agar tak meneruskan acara karena saat itu kondisi sudahtak kondusif. “Dalamkondisi lelah karena berjaga 24 jam, bisa saja orang jadi emosi, capai,akhirnya ada gesekan, gampang marah. Tapi itu risiko sebuah tugas di lapanganmaupun pemantau,” ujarnya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (27/8)malam. Iamenambahkan, pihaknya meminta maaf jika penanganan deklarasi #2019GantiPresidenjustru menimbulkan masalah baru. Menurutnya, pembubaran ini semata-matadilakukan untuk mencegah terjadinya bentrok dan jatuhnya korban. “Olehkarenanya ya mohon dimaafkan andai kata ada sikap yang dirasa kasar, tapi inisemua untuk evaluasi bersama, sebagai wujud kecintaan kita kepada Tanah Air,”katanya. Lebihlanjut, menurut Wawan, jika memang ada yang kurang, kritik dan saran akanditerima mereka. Pihaknya akan menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi. “Kalau adasesuatu yang dirasakan, dia merasa diperlakukan beginilah, sampaikan. Karenaitu ada evaluasi, evaluasi bersama. Tidak ada yang sempurna secara sistemik danini untuk kebaikan ke depan,” ujar Wawan. (Teuku Wildan) On Monday, August 27, 2018, 5:36:08 AM GMT+7, ajeg wrote: Panik karena dukungan37% semakin menipis lalu mulai main kasar. Apa 100 jubir yang disiapkan masih dirasa kurang sehingga harus mengerahkan alat negara? Bukannya menjaga ketentraman selama berlangsungnya Asian Games, malah bikin kegaduhan baru. - Minta TNI-Polri Sosialisasi Kinerja Pemerintah, Jokowi Berpotensi LanggarUU dan Konstitusi 24 August 2018 PolitikToday – Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilaiPresiden Jokowi berpotensi melanggar UU dan konstitusi. Penilaian inidisampaikan menanggapi perintah Jokowi kepada anggota TNI dan Polri untukmenjelaskan capaian kinerja pemerintah. Karenaitu, Ferdinand meminta Jokowi untuk lebih banyak belajar mengenai arti alatnegara. Terutama dalam menggunakan TNI dan Polri. Ferdinandmenyebut menginstruksikan TNI dan Polri menjelaskan kinerja pemerintahmerupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Sebab, TNI dan Polri, memiliki tugasmenegakkan kedaulatan NKRI, memeberikan perlindungan, memelihara keamanan danketertiban bukan bertugas sebagai penerjemah pemerintah yang berbau kampanye. “Semualembaga harus tunduk pada aturan dalam UU sebagai turunan dari Konstitusi.Presiden tidak boleh melanggar konstitusi dan UU. TNI Polri tidak bolehberkampanye,” ujar Ferdinand seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya @LawanPolitikJKW, Kamis(24/8/2018). SambungFerdinand, dalam Pilpres 2019, Jokowi merupakan peserta. Karena itu, narasikampanye Jokowi tidak jauh dari capaian kerja selama ini. Dengan memintaTNI-Polri menjelaskan kinerja pemerintah, sama saja menyuruh alat negaramenjadi juru kampanye Jokowi. “Inimelanggar UU dan Konstitusi. Yang mulia presiden @jokowi, mari kita lakukanDemokrasi ini dengan adil, jujur dan transparan. Kekuasaan itu amanah, sekerasapapun upaya kita, jika Allah tidak berkehendak maka itu tidak akan jadi. Makajangan kita bawa bangsa ini ke dalam situasi tak menentu dengan menabraki UU.Kasihan bangsa,” tuturnya. (rt)
