DPRD Minta Anggaran ke Anies Baswedan, Simak Saat Ahok Menolak
Reporter:
M Yusuf Manurung
Editor:
Zacharias Wuragil
Kamis, 30 Agustus 2018 08:14 WIB
0KOMENTAR
<https://metro.tempo.co/read/1121912/dprd-minta-anggaran-ke-anies-baswedan-simak-saat-ahok-menolak/full&view=ok#comments>
000
#
#
#
#
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bersalaman dengan anggota DPRD saat
menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 20 November 2017.
TEMPO/Subekti.
<https://statik.tempo.co/data/2017/11/20/id_664041/664041_720.jpg>
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bersalaman dengan anggota DPRD saat
menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 20 November 2017.
TEMPO/Subekti.
Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta
meminta GubernurAnies Baswedan
<https://www.tempo.co/tag/anies-baswedan>menyediakan anggaran
Pokok-pokok Pikiran atau Pokir. Permintaan terkait penjaringan aspirasi
dari masyarakat itu pernah diajukan dalam pembahasan APBD 2015 di era
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan ditolak disertai catatan:
Pemahaman Nenek Lu! .
Baca:
Tak Setuju Dirut Baru, Ketua DPRD Tak Setuju Tambah Modal PAM Jaya
<https://metro.tempo.co/read/1121795/ketua-dprd-tolak-tambah-anggaran-pam-jaya-karena-soal-asal-dirut/full&view=ok>
Permintaan untuk kembali dibahas di RAPBD Perubahan 2018 diajukan di
antaranya oleh anggota DPRD Fraksi Hanura Syafruddin. Dia
mengungkapkannya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) sejak dua hari lalu.
Syarifudin mengatakan, anggaran Pokir diajukan untuk membantu
mengeksekusi masalah warga yang didengar anggota DPRD DKI selama masa
reses. Contohnya, pembangunan pos RW, menambal jalan, atau masalah yang
menurutnya sulit dituntaskan dengan hanya mengandalkan program dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Baca:
Jadi Tersangka, Kepala Dinas Sebut Jalankan Perintah Ahok
<https://metro.tempo.co/read/1121882/jadi-tersangka-kadis-tata-air-dki-sebut-jalankan-perintah-ahok>
"Selama ini SKPD hanya menerima masukan secara general, tetapi kalau di
lingkungan warga itu kan banyak sekali kebutuhan yang tidak tersentuh,"
kata Syarifudin pada Kamis 20 Agustus 2018.
Saat itu Syarifudin berujar, anggaran Pokir tidak akan dipegang oleh
dewan melainkan oleh Bappeda. Warga yang punya masalah, ujarnya,
mengirimkan proposal, kemudian direkomendasikan oleh dewan untuk
dieksekusi. “Nanti Bappeda bersama dinas terkait juga yang akan terjun
ke lapangan,” katanya.
ADVERTISEMENT
Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai anggaran Pokir sebagai satu
jalan keluar atas setiap keluhan warga. Menurut dia, adanya anggaran di
Bappeda itu juga digunakan untuk berjaga-jaga. “Sehingga SKPD tidak ada
alasan bahwa tidak ada anggaran,” kata Gembong.
Baca:
Anies Baswedan: Tidak Cukup Hanya Kerja Kerja Kerja
<https://metro.tempo.co/read/1121175/anies-baswedan-tidak-cukup-hanya-kerja-kerja-kerja>
Belum ada tanggapan dari Anies Baswedan hingga artikel ini dibuat.
Sedang Ahok, pada masanya, menyatakan pokok pikiran semestinya sudah
masuk dalam msuyawarah rencana pembangunan atau musrenbang di tingkat
kelurahan.Ahok <https://www.tempo.co/tag/ahok>juga mengkritik besarnya
anggaran triliunan rupiah yang diusulkan DPRD pada saat itu yang
disebutnya tak masuk akal sehat.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
