*KPK Kaji Aliran Dana Suap PLTU Riau-1 ke Munaslub Golkar*
*Joko Panji Sasongko*, CNN Indonesia | Rabu, 05/09/2018 14:29 WIB
KPK Kaji Aliran Dana Suap PLTU Riau-1 ke Munaslub GolkarWakil Ketua KPK
Saut Situmorang. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Saut Situmorang menyatakan pihaknya masih menyelidiki dugaan aliran dana
suap proyek P*LTU Riau-1*
<https://www.cnnindonesia.com/search/?query=pltu+riau-1>untuk
kepentingan Munaslub Partai*Golkar*
<https://www.cnnindonesia.com/search/?query=pltu+riau-1>2017.
Atas dasar itu, ia mengaku, KPK belum dapat memastikan soal keterlibatan
Ketum Golkar Airlangga Hartarto dalam kasus tersebut. Penyidik harus
mengantongi setidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup untuk
menentukan keterlibatan seseorang dalam kasus ini.
"Kan kita harus buktikan dulu bahwa itu hasil dari korupsi. Nah begitu,
digunakan ke mana (uang suap ini)," ujar Saut di Gedung DPR, Jakarta,
Rabu (5/9).
Saut mengatakan sejauh ini penyidik KPK masih menelusuri penggunaan uang
suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limeted Johannes B.
Kotjo selaku pemagang proyek PLTU Riau-1 kepada politisi Golkar Eni
Maulani Saragih dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham.
Sebelum ada temuan penyidik KPK yang mengarah pada bukti aliran suap
untuk kepentingan Munaslub Golkar, Saut mengklaim, tidak akan menduga
lebih jauh keterlibatan Airlangga. Namun aliran dana itu tetap
dipelajari lebih dalam.
"Aliran dana seperti itu nanti kami pelajari palan-pelan. Kalau
diomong-omong juga, kalau kami tidak bisa buktikan gimana?" ujarnya.
Lihat juga:
Pakar Hukum: Golkar Bisa Ditetapkan Tersangka Korupsi
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180904210503-12-327707/pakar-hukum-golkar-bisa-ditetapkan-tersangka-korupsi/>
Di sisi lain, Saut juga menyampaikan KPK tengah mempelajari dugaan
tindak pidana korporasi yang diduga dilakukan oleh Golkar.
Namun, ia kembali menyatakan belum dapat memastikan apakah Golkar selaku
institusi partai bisa dikenakan pidana akibat korupsi PLTU Riau-1.
Sebab, ia menyebut institusi partai berbeda dengan perusahaan yang
berorientasi pada keuntungan.
"Dari definisi kan korporasi itu organisasi, sekumpulan orang yang
memiliki maksud, niat, dan tujuan yang sama. Nanti kami lihat pada
norma-norma yang harus diperdebatkan," ujar Saut.
Sebelumnya, Eni mengaku sebagian uang suap Rp2 miliar yang diterima dari
Kotjo digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar. Namun, Eni tak menyebut
secara pasti jumlah uang suap yang masuk ke kegiatan partai berlambang
pohon beringin itu.
"Yang pasti tadi memang ada yang mungkin saya terima Rp2 miliar itu
sebagian memang saya inikan, gunakan untuk munaslub," kata Eni usai
diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/8).
Eni juga mengaku diperintahkan oleh ketua umum Golkar untuk mengawal
proyek pembangkit listrik milik PT PLN. Namun, Eni juga tak menyebut
siapa ketua umum Golkar yang memerintahkan untuk mengawal proyek
tersebut. Ia mengaku hanya menjalankan tugas partai.
Lihat juga:
Golkar Bisa Dijerat KPK Jadi Tersangka Jika Terima Suap PLTU
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180903190747-12-327297/golkar-bisa-dijerat-kpk-jadi-tersangka-jika-terima-suap-pltu/>
Dalam kasus ini, Eni diduga bersama-sama Idrus menerima hadiah atau
janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari
Kotjo secara bertahap.
Penyerahan uang kepada Eni tersebut dilakukan secara bertahap dengan
rincian Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp2,25 miliar pada
Maret-Juni 2018.
Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo menggarap
proyek senilai US$900juta. Namun, proyek tersebut dihentikan sementara
setelah mencuatnya kasus dugaan suap ini.
KPK Kaji Aliran Dana Suap PLTU Riau-1 ke Munaslub GolkarKetua DPP Golkar
Bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily.
(CNNIndonesia/Adhi Wicaksono).
*Golkar Bantah*
Ketua DPP Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily
sebelumnya sudah membantah pernyataan itu.
Ace mengatakan sudah mengkonfirmasi langsung kepada Ketua Panitia
Penyelenggara (OC) Munaslub Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita,
dan Ketua Panitia Pengarah (SC) Ibnu Munzir.
"Keduanya tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dari Eni M. Saragih
untuk pembiayaan Munaslub 2017 tersebut," kata Ace
kepada/CNNIndonesia.com/, Jumat (31/8).
Lihat juga:
KPK Yakin Bisa Buktikan Aliran Suap PLTU Riau-1 ke Golkar
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180831201702-12-326675/kpk-yakin-bisa-buktikan-aliran-suap-pltu-riau-1-ke-golkar/>
Ace mengatakan pernyataan Eni hanya bersifat sepihak dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Golkar juga membantah ada dana berasal dari Eni
ditujukan buat SC dan pembayaran sewa hotel serta katering.
"Untuk penyediaan katering atau makanan peserta itu ditangani oleh
Panitia OC bukan SC. Tugas SC itu mengarahkan dan menyiapkan materi
Sidang, bukan menyiapkan katering dan sewa hotel," kata dia.
Ace menegaskan Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto
menekankan kampanye pemerintahan bersih. Karena itu setiap sumber
pendapatan Golkar diakui Ace bisa dipertanggungjawabkan.
"Dan masuk ke rekening resmi Partai Golkar. Selain itu, Pak Airlangga
selalu meminta kepada seluruh kader untuk tidak melakukan tindakan tidak
terpuji termasuk korupsi," ujar dia.*(osc)*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
