https://news.detik.com/kolom/d-4198893/jokowi-dan-suara-pengusaha
Rabu 05 September 2018, 15:48 WIB
Kolom
Jokowi dan Suara Pengusaha
Ahmad Erani Yustika - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4198893/jokowi-dan-suara-pengusaha#>
Ahmad Erani Yustika
<https://news.detik.com/kolom/d-4198893/jokowi-dan-suara-pengusaha#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4198893/jokowi-dan-suara-pengusaha#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4198893/jokowi-dan-suara-pengusaha#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4198893/jokowi-dan-suara-pengusaha#> 9
komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4198893/jokowi-dan-suara-pengusaha#>
Jokowi dan Suara Pengusaha Presiden Jokowi (Foto: Kris/Biro Pers Setpres)
*Jakarta* - "Tidak ada saran dan semua tak ada yang bisa memastikan apa
yang akan terjadi ke depan." Itu jawaban Presiden Cina Xi Jinping ketika
Presiden Joko Widodo menanyakan resep untuk menghadapi turbulensi
ekonomi sekarang. Kisah itu disampaikan oleh Presiden sebagai pengantar
diskusi dengan Ketua Kadin Rosan Roeslani dan 25 pengusaha generasi
kedua dan ketiga dari para pengusaha besar nasional (27/8). Pembuka
dialog itu dipilih oleh Presiden untuk mendeskripsikan bahwa situasi
ekonomi sekarang cukup terjal, bahkan negara semacam Cina yang amat
tangguh juga kelimpungan dan belum punya resep mapan untuk menyikapi
situasi yang terus bergerak. Segalanya belum pasti, kecuali
ketidakpastian itu sendiri.
Setelah narasi pembuka itu, Presiden menguraikan ragam kebijakan ekonomi
pemerintah yang telah dibuat agar kondisinya makin bugar dan kuat.
Kebijakan fiskal didesain sangat hati-hati, tidak ambisius mengejar
pertumbuhan ekonomi apabila risiko di baliknya dirasa besar. Defisit
fiskal terus diturunkan dari semula 2,6% pada 2015 menjadi 1,8% pada
2019 mendatang. Defisit keseimbangan primer terus turun dari Rp 142
triliun pada 2015 menjadi tinggal Rp 21 triliun pada 2019, bahkan
dimungkinkan akan seimbang atau surplus tahun depan. Seluruhnya itu
dilakukan untuk membangun kepercayaan publik dan pasar, yang hasilnya
sebagian besar telah dirasakan saat ini.
Di luar itu, Presiden juga menceritakan upayanya untuk memperkuat basis
produksi agar Indonesia menjadi negara produsen yang tangguh. Sejak lama
Indonesia dijerat oleh defisit neraca perdagangan (dan transaksi
berjalan), yang sebagian bersumber dari keringkihan produksi. Komoditas
yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri mesti diimpor. Banyak
bahan baku atau produk penolong yang potensial diproduksi di pasar
domestik, tetapi sampai sekarang sebagian belum dieksekusi. Beberapa
produk memang sudah dibikin, namun Presiden belum merasa puas. Ia
menginginkan persoalan defisit neraca transaksi berjalan ini dapat
diselesaikan secepatnya. Tak boleh lagi ditunda-tunda.
Setelah pengantar singkat tersebut, kurang dari 10 menit, pembicaraan
setelahnya menjadi panggung para tamu. Sekurangnya tiga hal besar yang
disampaikan. Pertama, Ketum Kadin menyampaikan apresiasi kepada
pemerintah atas pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Manfaat itu
langsung dirasakan oleh pengusaha. Logistik menjadi lebih mudah dan
murah, daya dukung investasi menjadi lebih lengkap, dan kemudahan usaha
mengalami peningkatan. Bahkan, John Riady --yang juga hadir dalam
pertemuan-- menyatakan para pengusaha sekarang memiliki optimisme yang
tinggi untuk menapaki hari-hari mendatang. Tentu saja tantangan selalu
akan muncul, namun dengan perbaikan yang dilakukan perkara itu bakal
bisa ditangani.
Kedua, mereka mengharapkan pemerintah bisa memapankan regulasi terkait
perizinan, kesempatan yang lebih besar kepada pelaku ekonomi swasta,
stabilitas nilai tukar, dan hilirisasi yang lebih intensif. Perizinan
sudah ada kemajuan, namun belum merata ke semua daerah, sehingga
diharapkan terdapat standar pelayanan dan kecepatan yang seragam.
Anindya Bakrie dalam kesempatan itu menyampaikan, para pengusaha ini
tidak cengeng karena sudah pernah melalui ragam persoalan dalam 20 tahun
terakhir, yang paling penting pemerintah membangun lingkungan ekonomi
yang bagus dan mendesain kebijakan secara konsisten. Bila ini dikerjakan
dengan sistematis, maka pembangunan ekonomi akan kian gesit.
Ketiga, kebutuhan menyelenggarakan kepastian hukum dan menyiapkan tenaga
kerja yang berkualitas. Di lapangan masih dijumpai praktik perlakuan
hukum yang berlainan, sehingga membingungkan pelaku bisnis. Regulasi
yang ada tidak selamanya ditegakkan dengan standar yang seragam.
Demikian pula cukup kerap terjadi aturan berubah sehingga menyulitkan
dunia usaha melakukan perencanaan bisnis. Sementara itu, di tengah
kenaikan prospek ekonomi yang makin bagus, pengusaha mengeluhkan
terbatasnya tenaga kerja terampil. Diperlukan kerja sama antara dunia
usaha, kampus, dan pemerintah (pusat dan daerah) untuk membangun peta
kebutuhan tenaga kerja yang utuh demi kepentingan di masa depan.
Menanggapi persoalan, pernyataan, dan masukan dari para pengusaha
tersebut, Presiden secara runtut menyampaikan ide dasar perubahan
ekonomi yang telah dan akan terus dijalankan. Sumber daya fiskal akan
senantiasa disusun dengan penajaman dan kredibilitas yang makin tinggi.
Infrastruktur selama 4 tahun terakhir dialokasikan dengan sangat besar
untuk mendorong pertumbuhan dalam jangka panjang. Di luar itu, mulai
2019 pembangunan manusia ditambah alokasinya agar kualitas tenaga kerja
makin meningkat. Kompleksitas ekonomi yang kian tinggi mesti diimbangi
dengan mutu manusia yang makin baik pula. Politik anggaran harus menuju
ke arah sana.
Regulasi mesti disederhanakan, tak boleh lagi melampaui kebutuhan
sehingga disinsentif bagi pembangunan ekonomi/investasi. Pemerintah
terus menyisir aneka regulasi yang berpotensi menghambat pembangunan.
Birokrasi bekerja berdasarkan target dan capaian yang terukur, bukan
berbasis kegiatan dan prosedur yang telah ditunaikan. Kecepatan menjadi
ideologi kerja. Tiap persoalan yang muncul ditangani dengan sigap, tidak
boleh dibiarkan dan menjadi beban pembangunan. Banyak program yang
sebelumnya tidak berjalan karena adanya pengabaian persoalan tersebut,
seperti yang kerap terjadi pada pembebasan lahan untuk pembangunan
infrastruktur.
Satu lagi topik favorit yang selalu disampaikan Presiden adalah isu
keadilan ekonomi. Indonesia adalah negara yang memiliki lebih dari
17.000 pulau. Tidak mungkin yang dibangun hanya Jawa dan Sumatera.
Seluruh wilayah mesti disantuni dengan pembangunan, dari mulai pelayanan
sosial dasar, aktivitas ekonomi sampai kebutuhan hidup tersier lainnya.
Presiden amat senang dengan data yang menunjukkan indeks ketimpangan
yang makin turun. Pencapaian ini mesti terus berlanjut karena merupakan
mandat konstitusi. Para pengusaha diharapkan turut terlibat dalam usaha
membangun keadilan ekonomi ini, khususnya membangun wilayah Indonesia
Bagian Timur, memajukan desa-desa, dan mendongkrak pendapatan golongan
ekonomi lemah.
Dialog tersebut begitu produktif dan rileks karena dibangun dengan
pondasi kepercayaan. Seluruh persoalan diungkap secara terbuka dan
ditanggapi dengan kesungguhan hati, sesekali dengan ekspresi jenaka.
Para pengusaha menceritakan apresiasi dan tantangan yang dihadapi,
sedangkan Presiden memberikan komitmen untuk terus melakukan perbaikan
demi mengawal kemajuan negeri.
*Ahmad Erani Yustika* /Staf Khusus Presiden; Guru Besar FEB Universitas
Brawijaya/
*(mmu/mmu)
*
