https://tirto.id/cara-minta-maaf-sekaligus-cuci-tangan-para-politikus-c4Q7
Cara Minta Maaf Sekaligus Cuci
Tangan Para Politikus
Ilustrasi politikus meminta maaf. iStockphoto/GettyImages
<https://tirto.id/cara-minta-maaf-sekaligus-cuci-tangan-para-politikus-c4Q7>
Ilustrasi politikus meminta maaf. iStockphoto/GettyImages
Oleh: Eddward S Kennedy - 5 Oktober 2018
Dibaca Normal 3 menit
/Bagaimana cara politikus meminta maaf ketika mereka terbukti melakukan
kesalahan?/
tirto.id <https://tirto.id/> - Ada sebuah lelucon klasik
<https://www.physics.byu.edu/faculty/colton/personal/jokes/jokes-politicians.html>
mengenai watak pembohong yang menjadi stereotip para politikus.
Suatu hari, sebuah bus yang tengah mengangkut para politikus mengalami
kecelakaan hingga terperosok ke dalam area persawahan. Mengetahui hal
tersebut, si pemilik sawah pun segera bergegas mengecek keadaan. Tak
lama berselang, ia menggali lubang besar dan memutuskan untuk mengubur
seluruh politikus di dalam bus itu.
Beberapa hari setelahnya, aparat setempat yang melihat bangkai bus di
area tersebut lalu mendatangi si pemilik sawah. Ia bertanya:
“Memangnya mereka semua (sudah pasti) tewas?”
“Yah, beberapa orang memang bilang masih hidup. Tapi, Anda tahu lah,
politikus suka berbohong.”
Ada banyak guyonan satire yang menyentil kegemaran berbohong para
politikus. Apa boleh bikin, selama ini mereka memang kadung dianggap
lekat dengan watak tipu-tipu. Seorang satiris legendaris dari Amerika,
H.L Mencken, pernah melontarkan sindiran yang genial terkait watak
politikus ini:
“Jika seorang politikus menemukan seorang kanibal dalam konstituennya,
ia akan menjanjikan (daging) misionaris untuk santapan mereka.”
Namun yang menyebalkan dari politikus bukan sekadar kebiasaan mereka
yang gemar berbohong, melainkan juga dari bagaimana cara mereka meminta
maaf usai terbongkarnya kebohongan tersebut. Ada beberapa contoh yang
memperlihatkan bagaimana buruknya cara politikus dalam meminta maaf.
Salah satunya seperti yang pernah dilakukan oleh senator Amerika di
negara bagian Louisiana, David Vitter. Usai terbongkarnya skandal Vitter
dengan bintang porno Stormy Daniels
<https://www.bayoubrief.com/2018/01/17/the-true-story-of-stormy-daniels-versus-david-vitter/>,
senator dari Partai Republik yang bertugas sepanjang periode 2005-2017
tersebut kemudian menyatakan maaf yang, bagi banyak orang, hanyalah
basa-basi belaka.
“Saya menghaturkan permintaan maaf jika telah mengecewakan banyak
pihak,” demikian ucap Vitter.
*Baca juga:* Stormy Daniels: Anunya Donald Trump Seperti Jamur Payung
<https://tirto.id/stormy-daniels-anunya-donald-trump-seperti-jamur-payung%E2%80%A6-c1nG>
Harry Shearer, seorang satiris Amerika dan juga penyiar radio, memiliki
istilah tersendiri untuk menyindir perilaku para politikus yang kerap
meminta maaf dengan cara pengandaian sebagaimana dilakukan Vitter. Ia
menyebutnya: “Ifpology
<http://techmagazine-821469-yahoopartner.tumblr.com/post/129608125739/2015-will-be-a-year-of-apologies-maybe-yours>”.
Fauxpology dan Seni Meminta Maaf Ala Politikus
Meminta maaf adalah cara terbaik untuk mengembalikan keretakan sebuah
relasi. Hal ini tentunya juga berlaku bagi politikus. Permohonan maaf
yang jernih dapat meminimalisir efek kekecewaan para pemilihnya. Namun,
pada kenyataannya, amat jarang politikus meminta maaf dengan
sungguh-sungguh.
David Litt, dalam opininya di /Daily Beast/ yang berjudul "Why
Politicians Don’t Just Say, ‘Yes, I F*cked Up’
<https://www.thedailybeast.com/why-politicians-dont-just-say-yes-i-fcked-up>",
secara sarkastis menyebut ada beberapa alasan kenapa para politikus
enggan meminta maaf. Alasan utamanya: karena mereka (akan) sering
berbuat salah.
Seorang politikus (Litt menggunakan istilah “elected officials”) akan
kerap berhadapan dengan situasi yang menekan mereka untuk mengambil
keputusan sulit. Repotnya, keputusan yang telah mereka pilih itu
memiliki peluang besar untuk ditafsirkan berbeda sesuai dengan situasi
politik. Itu artinya, elektabilitas seorang politikus acap dipertaruhkan
dalam tiap pengambilan keputusan.
Melalui logika tersebut, maka menjadi wajar bagi politikus jika mereka
amat jarang meminta maaf, terlebih mengakui tiap kesalahan yang mereka
perbuat, sekalipun itu memiliki risiko hukum tinggi. Sebaliknya, mereka
justru lebih sibuk mencari cara agar publik melupakan kesalahan mereka
atau menunjukkan bahwa kesalahan tersebut bukanlah akibat dari sikap
yang mereka tempuh.
“Para politikus telah terbiasa melatih naluri mereka untuk menghindari
rasa bersalah. Dalam sebuah lingkungan kerja dengan tekanan tinggi, Anda
tentu tidak ingin berada di kubu yang terbukti berbuat salah, apalagi
menjadi satu-satunya orang yang disalahkan,” tulis Litt.
*Baca Juga:* Para Pendusta Berkacamata Kuda
<https://tirto.id/para-pendusta-berkacamata-kuda-clcj>
Pada prinsipnya, sebagaimana tertuang dalam riset "Cross Cultural Speech
Acts Realization Project
<http://socling.genlingnw.ru/files/smrp/CSARP%20Blum-Kulka.pdf>" yang
dibuat Tel Aviv University, permintaan maaf (seorang politikus)
sebaiknya dilakukan dengan efektif, padat, jelas, tanpa alasan, serta
menunjukkan sikap untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini
amat penting dilakukan meski pengucapannya tidak mencakup semua kalangan.
Dalam esainya yang berjudul "What an Apology Must Do
<https://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_an_apology_must_do>",
Aaron Lazare, seorang profesor psikiatri di University of Massachusetts
Medical School, menjelaskan bahwa permintaan maaf yang efektif harus
mencakup setidaknya salah satu dari empat poin berikut ini:
* Pengakuan yang valid atas suatu kesalahan, siapa pelakunya, siapa
korbannya. Pelaku harus mengakuinya dengan jelas.
* Penjelasan yang efektif, apakah kesalahan tersebut tidak disengaja
atau memang dilakukan atas alasan personal. Pelaku wajib memastikan
ia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.
* Ekspresi penyesalan, rasa malu, dan kerendahan hati untuk mengakui
bahwa kesalahannya telah mengakibatkan penderitaan bagi korban.
* Memberikan ganti rugi, baik dalam kompensasi berupa barang atau
secara simbolis yang menegaskan kesalahan pelaku.
Salah satu contoh permintaan maaf efektif yang konkret pernah dilakukan
oleh mantan Ketua DPR Amerika periode 1995-1999, Newt Gingrich. Saat
dituduh melakukan pelanggaran etika
<https://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2012/feb/07/restore-our-future/did-newt-gingrich-pay-300000-ethics-fine-back-1990/>
dan dihukum denda sebesar 300 ribu dolar, Gingrich segera meminta maaf
dan memutuskan untuk mengundurkan diri
<http://edition.cnn.com/ALLPOLITICS/stories/1998/11/06/gingrich/> dari
jabatannya.
Hal yang sama juga ditunjukkan Barack Obama usai terbukti bersalah
karena menuduh Hillary Clinton mendapat kucuran dana dari grup pebisnis
India-Amerika saat masa kampanyePilpres AS 2007 berlangsung. Kasus ini
kemudian dikenal dengan sebutan: D-Punjab Memo
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/18/AR2007061801752.html>.
“Kampanye kami membuat kesalahan. Meskipun saya tidak mengetahui isi
memo tersebut sebelum didistribusikan, saya menganggap ini kesalahan
dari keseluruhan kampanye. Saya bertanggung jawab atas kesalahan
tersebut. Kami telah mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah
kesalahan seperti ini terjadi lagi," kata Obama.
Sementara itu, jika ingin melihat watak politikus arogan yang amat
jarang meminta maaf kendati begitu sering (dianggap) melakukan
kesalahan, tiada orang yang tepat untuk dirujuk selain Donald Trump.
Infografik Tips minta maaf buat para politikus
Ada banyak sisi kontroversial Trump yang hadir lewat sikap maupun
ucapan-ucapannya. Namun orang ini, mengutip istilah David Wolpe, seorang
Rabbi dari Max Webb of Sinai Temple di Los Angeles yang menulis sebuah
esai di/TIME /yang berjudul "The Power of Politicians Who Say 'I'm
Sorry' <http://time.com/3992721/politics-and-apologies/>", sepertinya
memang “karakter yang sulit mengucapkan kata maaf”.
Di dalam esainya tersebut, Wolpe juga menduga bahwa dalam kehidupan
politik sepertinya memang terdapat semacam budaya enggan meminta maaf
dan mengakui kesalahan. “Epidemic of unapologetics”, demikian istilah
yang digunakan Wolpe. Kalimat “Saya minta maaf jika ada yang
tersinggung”, bagi Wolpe, sesungguhnya adalah cara lain untuk
mengatakan, “Saya minta maaf karena Anda sangat sensitif”.
Ketika para politikus meminta maaf di muka publik, mereka akan berusaha
mati-matian menjaga martabatnya dengan mengaburkan kesalahan yang telah
diperbuat. Dengan kata lain, mereka hanya meminta maaf sekadarnya tapi
menolak bertanggung jawab. Ada istilah menarik untuk menyebut hal itu:
“Fauxpology
<https://books.google.co.id/books?id=f-oaDAAAQBAJ&pg=PT170&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>”.
Mengatakan "saya minta maaf telah membuat Anda kesal” kepada seseorang
yang tersinggung oleh sebuah pernyataan adalah bentuk dari “fauxpology”,
atau istilah linguistiknya: “Non-apology apology”.
Permintaan maaf tersebut pada dasarnya tidak mengakui adanya kesalahan
dan secara tersirat justru menunjukkan pihak yang tersinggunglah yang
terlampau sensitif. Bentuk lain dari “fauxpology” adalah dengan tidak
meminta maaf secara langsung kepada pihak yang dirugikan, melainkan
ditujukan secara umum, seperti kalimat "kepada siapa pun yang telah
tersinggung".
*Baca Juga:* Asal-Usul Isu Dugaan Penganiayaan Ratna Sarumpaet
<https://tirto.id/asal-usul-isu-dugaan-penganiayaan-ratna-sarumpaet-c4rp>
Dalam dunia politik Amerika, ada sebuah frase yang lazim digunakan para
pejabat di Washington saban mengucapkan permintaan maaf: “Mistakes Were
Made <https://www.nytimes.com/2007/03/14/washington/14mistakes.html>”.
Frase ini kurang lebih dapat diartikan sebagai suatu sikap retoris dalam
mengakui kesalahan, namun di saat bersamaan tidak bersedia bertanggung
jawab atau menunjukkan siapa pelaku yang bersalah.
Oleh John M. Broder dalam esainya di /New York //Times/, frase tersebut
disindir sebagai "classic Washington linguistic construct
<https://www.nytimes.com/2007/03/14/washington/14mistakes.html>".
Sementara William Safire
<https://books.google.co.id/books?id=q6ARDAAAQBAJ&pg=PA431&lpg=PA431&dq=passive-evasive+way+of+acknowledging+error+while+distancing+the+speaker+from+responsibility+for+it&source=bl&ots=PuClKeE3rz&sig=_E9kdGvYaxBPjswq3TkEGl5jU3M&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=passive-evasive%20way%20of%20acknowledging%20error%20while%20distancing%20the%20speaker%20from%20responsibility%20for%20it&f=false>,
salah seorang penulis kenamaan Amerika, menyebut bahwa frase itu
merupakan “cara seorang pejabat mengakui kesalahan sambil menghindar
untuk bertanggung jawab terhadap kesalahannya.”
Sepertinya dunia politik Indonesia juga cukup identik dengan kebiasaan
tersebut. Terutama ketika belum lama ini segerombolan politikus
berapi-api membela seorang aktris yang dianggap telah dikeroyok.
Kemudian, ketika kabar pengeroyokan itu bohong belaka, mereka berkata:
kebaikan kami adalah kelemahan kami. Sebuah upaya meminta maaf sembari
tak mau mengaku salah.
Baca juga artikel terkait POLITIKUS
<https://tirto.id/q/politikus-fw1?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Eddward S Kennedy
<https://tirto.id/author/addwardkennedy?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
(tirto.id - Politik)
Penulis: Eddward S Kennedy
Editor: Nuran Wibisono
Fauxpologi adalah istilah untuk menyebut permintaan maaf tapi menolak
untuk bertanggung jawab.
