Betul, sepanjang 4 tahun ini Jokowi rajin memelihara isu basi ini
dengan sering ujug-ujug curhat, "saya bukan PKI!" dalam pidatonya
di berbagai kesempatan, saat meresmikan bandara sekalipun.
"Padahal Jokowi sebelumnya juga kerap menyuarakan bantahannya
soal kabar tersebut."
Entah, apa "kerap" curhat PKI begini pertanda ketersesatan berpikir
atau justru upaya penyesatan. Yang pasti memang lucu jadinya
terus-terusan berilusi soal PKI seolah mau menutupi fakta tentang
kemiskinan dan pemiskinan Rakyat. Itulah persoalan nyata yang
dihadapi Rakyat: kemiskinan, bukan PKI, bukan komunisme atau
isu radikalisme lainnya. Berantaslah kemiskinan kalau memang takut
munculnya radikalisme.
Sesat pikirnya ada di penyebutan 'panglima tertinggi' ("Sebagai
panglima tertinggi" blabla..). Sebab, tidak ada undang-undang yang
menyebutkan "saya adalah panglima tertinggi", hahahaa.... Yang ada ialah,
amanat UUD'45 kepada Presiden RI untuk memegang
kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata (AD, AL, AU). Artinya,
UUD'45 tegas menyatakan Indonesia bukanlah negara militer yang
dipresideni seorang panglima. Indonesia adalah negara Kerakyatan yang
presidennya menjadi kuasa (penanggungjawab kebijakan dan operasional)
atas angkatan bersenjatanya. Sama seperti kewenangan presiden atas
aparat sipil.
Sifat kepanglimaan presiden baru muncul ketika negara dalam keadaan
darurat perang. Dalam situasi ini presiden sebagai pangti adalah
penanggungjawab atas keselamatan Rakyat, pengerahan angkatan serta
penggunaan senjata.
Sekalipun begitu, kewenangan presiden sebagai panglima tertinggi ini
tidak otomatis berlaku hirarkis kepada angkatan. Perintah pangti
kepada angkatan bersenjata tetap harus mendapat persetujuan Rakyat,
yang diwakilkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Sebaiknya jangan kipasi Rakyat & tentara dengan isapan-isapan jempol.
Lama-lama, tentara & Rakyat bisa marah lagi kepada partai.
--- ilmesengero@... wrote:
IsuPKI perlu dihidupkan oleh rezim neo-Mojopahitn untuk rakyat yang
maudibodohkan dapat dimanipulasi agar kekuasaan mereka, yaitu kaum
elitneo-Mojopahit bisa terus berkuasa melalui apa yang mereka namakanPesta
Demokrasi.
https://nasional.tempo.co/read/1133425/kontras-ada-sesat-pikir-dalam-memandang-isu-komunisme-dan-pki/full&view=ok
Kontras: Ada Sesat Pikir dalamMemandang Isu Komunisme dan PKI
Editor:Juli Hantoro
Sabtu,6 Oktober 2018 05:30 WIB
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Panglima TNI Marsekal HadiTjahjanto saat
mengikuti upacara peringatan HUT TNI ke-73 di MabesTNI, Cilangkap, Jakarta,
Jumat, 5 Oktober 2018. Perayaan HUT TNIke-73 ini diperingati dengan cukup
berbeda tanpa menggelar aksikendaraan alutsista milik tiga matra, yakni
Angkatan Udara, AngkatanLaut, dan Angkatan Darat. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak Tentara Nasional
Indonesia atau TNI memberantas ideologi komunisme dan warisan Partai Komunis
Indonesia (PKI). Ajakan itu ia ucapkan dalam pidato pada HUT TNI ke-73 di
Markas Besar Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 5 Oktober 2018.
Baca juga: Kisah Jess Melvin Menelusuri Pembunuhan Massal Pasca G30S 1965
–– ADVERTISEMENT ––
Jokowi menjelaskan ideologi yang dianut oleh Indonesia hanyalah Pancasila.
Sebabnya ideologi di luar itu dilarang.
"Sebagai panglima tertinggi Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat tugas
saya adalah bersama saudara-saudara menjaga NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan
Bhineka Tunggal Ika. Bersama-sama saudara-saudara melawan ideologi lain selain
Pancasila, memberantas komunisme dan warisan PKI (Partai Komunis Indonesia)
agar lenyap dari negeri Indonesia selamanya," katanya.
Pidato itu seakan ingin menepis isu yang beredar bahwa Jokowi adalah keturunan
PKI dan mewarisi paham komunisme. Padahal Jokowi sebelumnya juga kerap
menyuarakan bantahannya soal kabar tersebut.
Pesan Jokowi kepada TNI itu dianggap tak tepat lagi. Koordinator Komisi untuk
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Feri Kusuma mengatakan
pernyataan Jokowi itu malah akan menimbulkan masalah.
Feri mengatakan tak ada alasan lagi Jokowi mengungkit isu PKI dan komunisme
saat ini. Menurut dia, sebagai partai PKI telah berakhir sejak puluhan tahun
lalu. Ia tak mungkin muncul lagi. "Kementerian Hukum dan HAM pasti tidak akan
mengizinkan pembentukan partai tersebut lantaran ideologi yang tidak sesuai
dengan ideologi Indonesia," kata dia di Jakarta, Jumat 5 Oktober 2018.
Jika bicara ideologi, Feri mencatat tak ada bukti komunisme masih hidup. Dalam
TAP MPR dituliskan larangan terhadap ideologi marxisme, komunisme, dan
leninisme.
Baca juga: Komunisme dan PKI: Yang Telah Mati, yang Terus Dipolitisasi
Selain itu, Feri melihat ada sesat pikir dalam memandang PKI. Partai tersebut
masih dicap bersalah atas gerakan 30 September atau G30S 1965 sehingga mereka
ditumpas hingga ke akar-akarnya. Sementara sejumlah data justru menunjuk TNI
Angkatan Darat sebagai dalang dalam peristiwa tersebut.
Menurut Feri, Jokowi seharusnya meluruskan anggapan terkait PKI terlebih dulu
sebelum menyatakan ingin memberantas PKI dan komunisme. Dia menyarankan
pemerintah mengungkap kebenaran terkait kasus 1965-1966. "Dalam hal apa PKI
melakukan kejahatan, siapa korbannya," kata dia. Perdebatan mengenai PKI bisa
diselesaikan dengan pengungkapan kebenaran tersebut.
