Pertemuan IMF-WB <https://www.antaranews.com/slug/pertemuan-imf-wb>
Paradigma baru pembiayaan infrastruktur
Minggu, 14 Oktober 2018 21:09 WIB
Paradigma baru pembiayaan infrastruktur
Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan sambutan pada acara
penandatanganan Kerja sama Kesepakatan Investasi untuk Pembiayaan
Infrastruktur di sela-sela rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank
Group 2018 di Hotel Inaya, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018). Pada
kegiatan yang diikuti sejumlah perusahaan BUMN, swasta nasional, dan
asing tersebut terdapat kesepakatan investasi senilai USD13.5 miliar
dari 19 proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. (ANTARA
FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Jefri Tarigan/kye)
Nusa Dua (ANTARA News) - Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional
dan Grup Bank Dunia (IMF-WBG) 2018 mengemukakan gagasan bahwa percepatan
pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan paradigma baru pembiayaan
infrastruktur.
Upaya membangun infrastruktur seperti jalan tol, bandar udara,
pelabuhan, dan pembangkit listrik gencar dilakukan pemerintah untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen.
Sekitar 60 persen dari total pendanaan pembangunan infrastruktur atau
setara 181 miliar dolar AS berasal dari pendanaan pihak swasta dan 31
persen dari total pendanaan atau setara 94 miliar dolar berasal dari BUMN.
Salah satu kunci kesuksesan pembangunan infrastruktur adalah pembiayaan
yang tidak hanya bergantung kepada pemerintah melainkan didukung oleh
pembiayaan swasta.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng menjelaskan setidaknya
terdapat tiga hal penting dalam paradigma baru pembiayaan infrastruktur.
Pertama, perlu adanya peralihan dari pembiayaan anggaran negara ke
sektor swasta.
Hal tersebut diperlukan mengingat sumber pembiayaan infrastruktur dalam
APBN sangat terbatas sehingga pendanaan dari sektor swasta sangat penting.
Sugeng berpendapat bahwa pembiayaan campuran (blended finance) yang
melibatkan antara lain kerja sama pemerintah dan swasta, dana sosial,
dan hibah menjadi penting.
Kemudian, paradigma baru yang kedua yaitu sekuritisasi atau menjadikan
proyek infrastruktur sebagai aset dalam investasi portofolio.
Sekuritisasi atau menguangkan aset-aset infrastruktur ke pasar modal
menjadi salah satu prioritas untuk mampu memicu arus modal masuk.
Terakhir, paradigma baru pembiayaan infrastruktur yang ketiga yaitu
perlunya perluasan basis investor dengan melibatkan investor retail dan
pengembangan institusional dengan melibatkan asuransi dan dana pensiun.
Sugeng juga mengemukakan bahwa kebutuhan instrumen lindung nilai
(hedging) bagi investasi jangka panjang dibutuhkan. Apabila investor
asing jangka panjang datang ke Indonesia namun tidak ada instrumen
lindung nilai, maka hal tersebut dianggap sebagai risiko karena bagian
dari bentuk ketidakpastian.
Paradigma baru pembiayaan infrastruktur terimplementasi dalam Forum
Investasi Infrastruktur yang menjadi bagian Pertemuan Tahunan IMF-WB
2018. Indonesia melalui 14 BUMN meraup 13,5 miliar dolar AS atau setara
Rp202,5 triliun.
Sebanyak 80 persen kesepakatan investasi dan pembiayaan itu berupa
kemitraan strategis (strategic partnership), sedangkan sisanya merupakan
pembiayaan proyek dan investasi pasar modal. Kerja sama investasi ini
memungkinkan 14 BUMN mendapatkan dana segar dari investor.
Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas Silvano Rumantir menegaskan kerja
sama ini bukan utang, sehingga kontrol dari proyek itu tetap ada di BUMN.
PT Pertamina Persero mendapatkan investasi dengan nilai terbesar, yakni
6,5 miliar dolar AS untuk membangun proyek pabrik bahan baku petrokimia
berskala internasional dengan perusahaan minyak dan gas Taiwan, CPC
Corporation.
*Prospek investasi*
Usaha untuk terus melibatkan pihak swasta dalam proyek infrastruktur
membutuhkan prospek investasi jangka panjang yang positif.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan
prospek investasi jangka panjang Indonesia cerah selama aspek demografi,
teknologi, dan peningkatan produktivitas terus bisa dijaga.
Ia menjelaskan bahwa selama ini cukup banyak investor asing, perusahaan
asuransi, dan reksadana yang tertarik untuk mempelajari
instrumen-instrumen pembiayaan infrastruktur seperti sekuritisasi.
Tom mengatakan pemerintah tengah mengupayakan untuk menarik investor
yang menanamkan modalnya jangka panjang, sehingga langkah untuk menjaga
dan meningkatkan fundamental ekonomi menjadi penting. Penguatan
fundamental melalui sektor infrastruktur telah mulai dijalankan oleh
pemerintah untuk mendukung produktivitas dan efisiensi dari perekonomian.
Ditemui di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018, Deputy Chairman and
Chief Executive HSBC Asia Pacific Peter Wong mengatakan bahwa Indonesia
memiliki potensi untuk merealisasikan pembangunan proyek infrastruktur
dengan melihat kebutuhan sektor swasta.
Namun demikian, terdapat beberapa isu yang menjadi salah satu faktor
penghambat peningkatan keterlibatan sektor swasta, di antaranya
keterbatasan kapasitas sumber daya dalam penyelesaian proyek berskala besar..
Selama ini, BUMN dengan dukungan Kementerian BUMN berupaya untuk
meningkatkan kapasitas sumber daya dengan mencari sumber pendanaan dari
pasar keuangan melalui berbagai inovasi instrumen pembiayaan dan
membangun kemitraan dengan sektor swasta lainnya.
Melalui kemitraan strategis, BUMN diharapkan juga mendapatkan
pembelajaran dari keahlian sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur
dengan kualitas sesuai dengan standar internasional.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Sumit Dutta
menjelaskan bahwa pemerintah dan pihak swasta membutuhkan skema
pembiayaan yang solutif demi menunjang keberlanjutan pembangunan proyek
infrastruktur di masa mendatang.
*Skema inovatif*
Pemerintah terus mengupayakan skema inovatif melengkapi pembiayaan
konservatif dari APBN untuk membantu mengatasi permasalahan pembiayaan
dalam membangun infrastruktur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan
bahwa pemerintah telah menerbitkan berbagai produk keuangan inovatif
untuk infrastruktur, misalnya, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset (KIK-EBA), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan Komodo Bond.
Pemerintah mendorong penerbitan instrumen pembiayaan infrastruktur
alternatif lainnya, seperti Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dan
Obligasi Pemerintah Daerah. Peraturan untuk skema konsesi terbatas
(limited concession scheme/LCS) juga tengah dikembangkan.
Darmin melanjutkan bahwa pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan
untuk meningkatkan kepercayaan bagi investor dengan menyediakan
kemudahan dan berbagai alternatif transaksi lindung nilai terhadap
risiko nilai tukar rupiah. Beberapa contohnya adalah call spread options
dan domestic non-deliverable forward.
Terlepas dari inisiatif-inisiatif tersebut, pemerintah menyadari bahwa
kerja sama dengan dunia internasional juga masih diperlukan untuk terus
mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif.*
*Baca juga:Tekan tensi perang dagang, hentikan "masa kelam"
<https://www.antaranews.com/berita/758377/tekan-tensi-perang-dagang-hentikan-masa-kelam>
Baca juga:Kolaborasi pemerintah-swasta-donor jawaban atas keraguan
berinvestasi SDGs
<https://www.antaranews.com/berita/758409/kolaborasi-pemerintah-swasta-donor-jawaban-atas-keraguan-berinvestasi-sdgs>*
Pewarta:Calvin Basuki
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
