https://news.detik.com/kolom/d-4264056/kebenaran-yang-rapuh?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.177708269.971095150.1540028772-231505514.1540028762
Jumat 19 Oktober 2018, 13:40 WIB
Kolom
Kebenaran yang Rapuh
Joko Santoso - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4264056/kebenaran-yang-rapuh?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.177708269.971095150.1540028772-231505514.1540028762#>
Joko Santoso
<https://news.detik.com/kolom/d-4264056/kebenaran-yang-rapuh?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.177708269.971095150.1540028772-231505514.1540028762#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4264056/kebenaran-yang-rapuh?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.177708269.971095150.1540028772-231505514.1540028762#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4264056/kebenaran-yang-rapuh?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.177708269.971095150.1540028772-231505514.1540028762#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4264056/kebenaran-yang-rapuh?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.177708269.971095150.1540028772-231505514.1540028762#>
0 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4264056/kebenaran-yang-rapuh?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.177708269.971095150.1540028772-231505514.1540028762#>
Kebenaran yang Rapuh Foto: Thinkstock
<https://news.detik.com/kolom/d-4264056/kebenaran-yang-rapuh?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.177708269.971095150.1540028772-231505514.1540028762#>
<https://news.detik.com/kolom/d-4264056/kebenaran-yang-rapuh?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.177708269.971095150.1540028772-231505514.1540028762#>
<https://news.detik.com/kolom/d-4264056/kebenaran-yang-rapuh?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.177708269.971095150.1540028772-231505514.1540028762#>
<https://news.detik.com/kolom/d-4264056/kebenaran-yang-rapuh?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.177708269.971095150.1540028772-231505514.1540028762#>
*Jakarta* -
Semoga orang Indonesia tidak pernah menganggap bahwa media sosial
(/Facebook, Instagram, Twitter/, dll) adalah sebuah negara (/cyber
state/?). Itulah doa saya setiap kali melihat perdebatan sengit mengenai
apa pun (mayoritas, minoritas, pilkada, pilpres, dll) yang dikaitkan
dengan negara dan bangsa di media sosial.
Dalam survei yang dikeluarkan oleh /Internet World Stats: Usage and
Population Statistics/, Indonesia menempati posisi 5 pada /Top 20
Internet Countries - 2018 With the Highest Number of Internet Users/,
dengan angka pengguna mencapai kurang lebih 143 juta. Pengguna paling
banyak adalah Cina yang mencapai angka kurang lebih 772 juta, sedangkan
yang terendah adalah Mesir dengan pengguna kurang lebih 48 juta.
Hampir seperdua penduduk Indonesia adalah pengguna internet, dan mungkin
juga sudah bertambah. Fungsi sebagian besarnya sangat mungkin adalah
sebagai corong media atas dirinya sendiri (melalui media sosial). Apakah
yang separuh itu sudah merupakan indikasi bahwa dalam sebuah negara
terdapat negara yaitu negara siber?
Negara siber ini tentunya tidak utuh sebagai Indonesia. Warga negaranya
bisa siapa saja dan sulit dideteksi. Namun, topiknya jelas adalah
Indonesia --apa pun tentang Indonesia. Atau, kesadarannya adalah
kesadaran atas keindonesiaan. Kesadaran ini boleh dibilang adalah
kesadaran yang "serba ada". Warganya bisa sesukanya memposisikan diri
dalam memandang segala hal. Selain serba ada juga "serba bisa".
Kesadaran ini artinya kesadaran yang terbuka.
Jika kita mengingat kembali cita-cita Rabindranath Tagore bahwa dunia
ini bisa menjadi satu saja dengan pengetahuan dan bebas dari tendensi
politik, sepertinya berbanding terbalik dengan negara siber. Kesadaran
siber adalah kesadaran atas segala hal yang serba ada dan segala yang
serba bisa, dan justru sarat akan politik. Warga siber dimudahkan dengan
segala kemungkinan informasi atau teks yang berkelindan (/hypertext/).
Teks-teks tersebut tersebar dalam bentuknya yang masif, berubah-ubah
dalam sekian detik, dan sangat aktif (huruf, gambar, video). Teks-teks
dipilih oleh warganya dengan dua kemungkinan, sesuai representasi
dirinya atau berseberangan dengannya. Yang pertama menunjukkan
keberpihakannya, yang berikutnya menunjukkan oposisinya. Meskipun,
keberpihakan itu --atau juga oposisi yang ditunjukkan-- bisa berubah
pula dalam hitungan detik.
Selain itu, ada satu hal yang menjadi mitos dalam pola kesadaran yang
demikian, yaitu kebenaran (/truth/).
*Mitos Siber*
Donald Trump pernah dikritik oleh /Huffington Post/ yang menyebut bahwa
Trump itu didorong oleh "emosi", bukan "fakta", pada saat kampanye
pemenangan dirinya. Media tersebut menandai dua kemungkinan atas
kesadaran yang berkembang dalam kultur media sosial. Yaitu kesadaran
yang didasari emosi, atau kesadaran yang didasarkan pada fakta-fakta.
Dua-duanya mungkin juga beriringan.
Apakah dorongan emosi memang lebih besar mendominasi kesadaran ketimbang
berusaha menemukan fakta-fakta dan menyajikannya sebagai teks siber?
Barangkali tidak semua teks memang didasarkan pada emosi semata yang
bisa berujung pada provokasi dan aksi-aksi lanjutan (yang berbahaya).
Ada beberapa fakta yang memang sesuai kebenaran di sekelilingnya.
Sayangnya, kultur internet yang hiperteks itu tidak kuasa juga
menyediakan filter (yang rapat dan baik) untuk membuat
klasifikasi-klasifikasi yang jelas mengenai emosi dan fakta tersebut.
Artinya, menemukan kebenaran di dalam lingkaran emosi adalah pekerjaan
sulit. Apalagi emosi sudah menyentuh provokasi dan aksi. Apa yang bohong
(/fake/) dalam emosi bisa diterima sebagai kenyataan. Oleh karena itu,
membayangkan sebuah negara yang setiap hari tumbuh dan berkembang dengan
didominasi oleh emosi, misalnya, adalah hal yang menimbulkan kengerian.
Dunia siber menyediakan kebenaran dalam posisinya yang rapuh. Ia mungkin
benar sebagai fakta, tetapi sudah berpijak pada dasar yang emotif
(didorong hasrat-hasrat politis yang masif). Apakah sesuatu yang emotif
itu selalu merupakan kesalahan besar, dan sebaliknya fakta adalah
kebenaran mutlak? Jawabannya tentu bukan pada salah-benarnya dua hal
tersebut, tetapi pada posisi politisnya sebagai sebuah teks siber.
*Nasionalisme Siber*
Kesadaran atas nasionalisme di dunia siber saya kira perlu dipikirkan
dengan serius. Saya tentu berpendapat bahwa nasionalisme siber itu
perlu, bahkan sangat perlu. Ini perlu (sekali lagi) terlepas apakah
media sosial sudah dianggap sebagai sebuah institusi atau representasi
dari negara atau belum.
Pertama, nasionalisme siber berusaha mengatasi subjektivitas yang bias
(/subjective bias/). Artinya, subjek-subjek (siapa pun: media, kelompok,
personal, dll) haruslah "tunduk" pada semangat keindonesiaan. Apa pun
kepentingan subjeknya, haruslah didasarkan kepada kepentingan bersama
(Indonesia). Alasannya, yang sering terjadi adalah kepentingan bersama
dijadikan alasan untuk kepentingan pribadi.
Kedua, nasionalisme siber berupaya mengatasi budaya emotif ("/like/",
"/love/", "/laugher/") dan berbagi (/share/), tetapi nir-berpikir.
Alasannya, berpikir tentang kepentingan bersama yaitu Indonesia masih
jauh lebih baik ketimbang secara emosional memenangkan hasrat dan
kepentingan sendiri. Selain itu, membagikan teks dengan hasrat dan emosi
pribadi hampir pasti berujung kepada pecah belah.
Ketiga, nasionalisme siber berusaha mengatasi angan-angan atau imaji
tentang suatu negara dalam representasi hiperteks (kelindan teks).
Ketika warganet menganggap bahwa media sosial adalah representasi dari
negara, maka imaji atas bangsa terletak pada imaji itu sendiri. Artinya,
landasan pokoknya hampir tidak ada selain hanya imajinasi. Oleh
karenanya, kita sering berdebat atau bahkan mencibir di media sosial,
meskipun kita sama-sama --entah sadar atau tidak-- sedang bermimpi di
dalam mimpi.
*Joko Santoso* /pengamat dan peneliti budaya, media, bahasa, dan sastra;
dosen Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Sarjanawiyata
Tamansiswa Yogyakarta/
*(mmu/mmu)*
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar
tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini
<https://news.detik.com/kolom/kirim> sekarang!
