https://tirto.id/setahun-pemerintahan-anies-di-jakarta-039gemuk-tapi-tak-produktif039-c7fh
Setahun Pemerintahan Anies di
Jakarta: 'Gemuk tapi Tak Produktif'
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat Pulau D hasil reklamasi yang
disegel oleh Pemprov DKI, Jakarta, Kamis, (7/6/2018). tirto.id/Andrey
Gromico
Setahun Pemerintahan Anies di...
<https://tirto.id/setahun-pemerintahan-anies-di-jakarta-gemuk-tapi-tak-produktif-c7fh>
'Naturalisasi Sungai': Janji Manis...
<https://tirto.id/naturalisasi-sungai-janji-manis-anies-ingin-dki-meniru-singapura-c7fA>
Tertutup dan Pilah-Pilah: Upaya...
<https://tirto.id/tertutup-dan-pilah-pilah-upaya-anies-membalikkan-kebiasaan-ahok-c7gq>
Klaim 'Setahun Maju Bersama' Anies...
<https://tirto.id/klaim-setahun-maju-bersama-anies-yang-patut-dikritisi-c7gQ>
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat Pulau D hasil
reklamasi yang disegel oleh Pemprov DKI, Jakarta, Kamis,
(7/6/2018). tirto.id/Andrey Gromico
Oleh: Hendra Friana - 17 Oktober 2018
Dibaca Normal 3 menit
/Pemerintahan Anies perlu bekerja lebih efektif guna menjalankan
program-program kerja yang mereka anggap strategis bagi warga Jakarta./
tirto.id <https://tirto.id/> - Ketukan palu Ferial Sofian saat memimpin
rapat badan anggaran DPRD, 14 September lalu, bikin geram fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan. Muasalnya, Wakil Ketua DPRD fraksi
Demokrat itu membatalkan usulan penambahan sejumlah anggaran yang
diajukan oleh Dinas Sumber Daya Air dalam APBD-Perubahan 2018.
Puncaknya, para politikus dari PDIP melakukan aksi /walk out, /yang
dikompori oleh Gembong Warsono, ketua fraksi PDIP. Aksi itu sebagai
bentuk protes Gembong dan koleganya karena rapat tersebut menolak
penambahan anggaran untuk waduk dan sarana-prasarana sungai. Apalagi
ayunan palu Ferial dilakukan sebelum seluruh anggota sepakat.
"Makin enggak jelas ini rapat," kata ketua fraksi PDIP itu sambil
mengeluyur keluar bersama rekan-rekannya.
Ida Mahmudah, politikus PDIP yang melakukan /walk out/ paling akhir,
sempat mendebat agar usulan penambahan di Dinas SDA tetap diloloskan.
Alasannya: penambahan sudah dibahas dan diloloskan di tingkat komisi.
Kalaupun ada kesalahan dalam perencanaan penambahan anggaran, menurutnya
biar Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan rapor merah.
Tapi, pendapat itu dimentahkan oleh Ferial setelah Sekretaris DKI
Jakarta Saefullah mengakui ada kesalahan dalam perencanaan anggaran.
Jika tidak ditangguhkan, tambah Ferial, anggaran berpotensi tak terserap
karena gagal lelang dan dobel penganggaran di beberapa program.
Berbeda dari fraksi PDIP, para anggota fraksi lain sepakat pencoretan
anggaran. Ida Mahmudah, yang bersikukuh dengan pendapatnya, menyambar
mikrofon. "Izin pimpinan. Menurut saya rapat ini tidak/fair/. Saya
keluar dari ruangan," tukasnya.
Rapat Banggar hari itu ditutup dengan kegagalan penambahan anggaran di
Dinas SDA sebesar Rp120 miliar di APBD-Perubahan 2018.
Baca juga:
* Naturalisasi Sungai DKI Jakarta Terhambat Koordinasi dengan Pusat
<https://tirto.id/naturalisasi-sungai-dki-jakarta-terhambat-koordinasi-dengan-pusat-c5Vl>
* DPRD Sahkan APBD-P DKI Jakarta 2018 Senilai Rp 83 Triliun
<https://tirto.id/dprd-sahkan-apbd-p-dki-jakarta-2018-senilai-rp-83-triliun-c3ch>
Tak Bisa Pertahankan Program Anies Di Hadapan Dewan
Usai rapat itu, Sekretaris Dinas SDA Oo Rodiah mengakui penambahan
anggaran yang ditolak oleh dewan memang tak disertai perencanaan yang
matang.
Untuk pembangunan prasarana aliran sungai/kali Barat, Tengah, dan Timur,
misalnya, kekurangan anggaran baru diketahui setelah APBD 2018
ditetapkan. Saat proses perencanaan dan pembahasan anggaran, hal-hal itu
tidak dibahas dan dimasukkan dalam komponen perubahan.
"Kekurangan anggaran itu terkait program gubernur untuk naturalisasi.
Kita butuh tambahan untuk pengadaan tanaman. Karena kami, kan, harus
menghijaukan dan mengembalikan lagi seperti di awal," ungkap Rodiah.
Namun, setelah penambahan anggaran diusulkan, Tim Anggaran Pemerintah
Daerah gagal mempertahankan argumen agar program itu tetap diloloskan.
Padahal, program yang diusulkan untuk mendapat penambahan adalah salah
satu program strategis daerah: pengendalian banjir melalui naturalisasi
sungai, pembangunan waduk/situ/embung, dan tanggul pantai.
Baca juga:
* Anies Ingin Sungai yang Dinormalisasi, Ahok Tetap Dinaturalisasi
<https://tirto.id/anies-ingin-sungai-yang-dinormalisasi-ahok-tetap-dinaturalisasi-c538>
Satu program strategis ini ditangani oleh tiga tim. Pembangunan waduk
dan naturalisasi sungai dikawal oleh Tim Percepatan Pembangunan (TGUPP)
yang dikomandoi oleh Amin Subekti. Salah satu tugas tim ini melakukan
pemantauan program prioritas gubernur, dari perencanaan hingga penganggaran.
Kedua, Tim Koordinasi Pembangunan Strategis Daerah yang diketuai oleh
Saefullah. Tim ini harus memastikan program-program strategis daerah
berjalan cepat, efektif, optimal, tepat waktu, dan tepat kualitas.
Terakhir, Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi
Terintegrasi, yang di dalamnya ada kelompok kerja penganggaran dan
keuangan, yang dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Gembong Warsono dari fraksi PDIP menilai apa yang dilakukan para Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)—yang melaksanakan fungsi pemerintahan
Anies Baswedan di DKI Jakarta—membuktikan bahwa tim yang dibentuk Anies
selama ini tak punya peran signifikan.
Mereka terbukti tak bisa mengantisipasi ada kesalahan dalam perencanaan
program-program strategis daerah. "Dalam perencanaan, timnya sudah
banyak. Ada yang mengawasi korupsi segala macam. Mau apalagi? Ngurus
dari program saja enggak bisa," katanya.
Menurut Gembong, perencanaan itu hanya salah satu dari sejumlah masalah
yang tak bisa diselesaikan Anies dengan belasan tim yang ia bentuk.
Selain perencanaan, proses pelaksanaan program juga tak terkawal dengan
baik.
Pemerintahan Anies di Jakarta semakin gemuk, kata Gembong, "tapi tak
produktif."
Baca juga:
* Politikus Gerindra Kritik TGUPP: Tak Jelas & Tak Bisa Dievaluasi
<https://tirto.id/politikus-gerindra-kritik-tgupp-tak-jelas-tak-bisa-dievaluasi-cJWv>
Hal ini terlihat dari sejumlah program yang mandek dan akhirnya tak
terserap. Dinas Sumber Daya Air Jakarta, yang dikomandoi oleh Teguh
Hendarwan, ini memang dapat rapor merah dalam penyerapan anggaran.
Berdasarkan data yang diakses /Tirto/ dari situs publik.bappedadki.net
<http://publik.bapedadki.net/pb/default.aspx?y=2018&skpdid=7013>,
anggaran yang terserap baru mencapai 25,13 persen dari Rp3,27 triliun
per-17 Oktober 2018.
Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD fraksi PKS, menyampaikan seharusnya
proses perencanaan bisa lebih matang sebab ketiga tim terlibat dalam
penyisiran usulan anggaran. Sehingga program berjalan lancar sejak
perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Sayangnya, hal itu tak
dilakukan dengan baik oleh tim-tim yang telah dibentuk Anies.
"Kita menilainya mudah saja, dari serapan anggaran yang ada," kata
Triwisaksana. Sebagai anggota dewan, ia mengkritisi kinerja Tim
Percepatan Pembangunan yang tak bisa dipantau oleh DPRD.
"Dengan dikelompokkan ke dalam tim gubernur, mendapatkan dana dari APBD,
itu harusnya jauh lebih efektif karena bisa diawasi langsung oleh
gubernur," imbuhnya.
Baca juga:
* Dulu Mengkritik, Kini Anies Diam Ditanya Serapan Anggaran Rendah
<https://tirto.id/dulu-mengkritik-kini-anies-diam-ditanya-serapan-anggaran-rendah-cGMx>
* Penyerapan Anggaran Rendah, Sekda DKI Panggil Para Pimpinan SKPD
<https://tirto.id/penyerapan-anggaran-rendah-sekda-dki-panggil-para-pimpinan-skpd-c3pw>
*
Infografik HL Indepth Setahun Anies
*
Perencanaan Buruk, Anggaran Tak Terserap
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Amin Subekti irit bicara saat
dikonfirmasi terkait kinerja timnya dalam mengawal program strategis
gubernur. Ia mengakui masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki di
sejumlah program strategis daerah.
Salah satunya program naturalisasi sungai yang perencanaannya
dipermasalahkan oleh dewan. "Ya... kita perbaiki yang belum diterima.
Kita perbaiki saja," ucapnya saat ditemui /Tirto/ usia peluncuran
program DP Nol Rupiah di Duren Sawit, Jakarta Timur.
Menurut Amin, program prioritas yang dikawal oleh timnya bukan cuma
naturalisasi. Ia menyebut ada 60 kegiatan strategis daerah yang
tugas-tugasnya kerap bersinggungan dengan tim lain yang dibentuk gubernur.
Untuk mengawal program, dari perencanaan sampai selesai, ia juga dibantu
oleh banyak staf pada masing-masing bidang. "Pokoknya ada cukup banyak
kami turunkan mengelola isu-isu di lapangan. Kegiatan Strategis Daerah
itu masing-masing ada yang mengawal," katanya.
Selain itu, timnya telah mendata sejumlah masalah dalam program
strategis, terutama yang membuat proses lelang terlambat dan serapan
anggarannya rendah. "Yang bisa dilakukan paling gini: kalau kemarin
tender itu, kan, hampir semuanya nunggu APBD disahkan, terus
(dimulainya) di pertengahan tahun. Sekarang, yang kami akan /push/ itu
adalah tender-tender dilakukan pada awal tahun," terangnya.
Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Blessmiyanda menyampaikan
pihaknya sedang mendata program-program yang akan dilelang pada APBD
2019. Sehingga, setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas
Plafon Anggaran Sementara selesai (KUA-PPAS), lelang dapat dilakukan
lebih awal dan penyerapan bisa didorong lebih maksimal, menurut
Blessmiyanda.
Baca juga:
* Kronologi dan Kontroversi Penyusunan RAPBD DKI 2018
<https://tirto.id/kronologi-dan-kontroversi-penyusunan-rapbd-dki-2018-cARN>
Namun, ia menekankan hal itu hanya bisa dilakukan jika proses
perencanaan berjalan dengan baik. "Pada yang kurang tepat itu akan
berpengaruh pada lelang, misalnya harga komponen ternyata yang
di-/input/ berbeda dengan harga saat ini. Enggak ada penyedia yang mau,"
katanya, menjelaskan.
Ia mencontohkan lelang Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Dinas
Sumber Daya Air yang berkali-kali gagal hingga anggaran tak terserap.
Padahal, pembangunan IPAL merupakan salah satu kegiatan strategis yang
pelaksanaannya diawasi oleh Tim Percepatan Pembangunan dan Tim
Koordinasi Pembangunan Strategis Daerah.
Karena itulah, lagi-lagi, kinerja SKPD yang kini dikawal oleh berbagai
tim bentukan gubernur harus lebih cepat dan optimal dalam sisi
perencanaan. Dengan pengawalan dari kedua tim percepatan pembangunan dan
tim anggaran pemerintah daerah, perencanaan harus sudah matang dalam
pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Namun, jika sudah masuk ke pembahasan KUA-PPAS tetapi perencanaan
program belum matang, penolakan anggaran akan terjadi berulang-ulang.
"Perencanaan harus dari Januari. Karena KUA-PPAS dibahas bulan April.
Jadi, kalau ada salah dalam perencanaan, langsung ketahuan dan langsung
diperbaiki. Kalau KUA-PPAS, kan, sudah proses politik. Itu yang membuat
kita enggak bisa /fight/," tandas Blessmiyanda.
Baca juga artikel terkait PEMERINTAHAN ANIES
<https://tirto.id/q/pemerintahan-anies-qP4?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
<https://tirto.id/author/hendrafriana?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
(tirto.id - Indepth)
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Fahri Salam
Dinas Sumber Daya Air Jakarta, yang bertanggung jawab mengatasi banjir,
termasuk rendah serapan anggarannya.
