https://nasional.tempo.co/read/1140379/mantan-ketua-mk-kritik-pgi-soal-ruu-pesantren-
perlu-didengar/full&view=ok
<https://nasional.tempo.co/read/1140379/mantan-ketua-mk-kritik-pgi-soal-ruu-pesantren-perlu-didengar/full&view=ok>
Mantan Ketua MK: Kritik PGI soal RUU Pesantren
Perlu Didengar
Reporter:
Irsyan Hasyim (Kontributor)
Editor:
Amirullah
Sabtu, 27 Oktober 2018 08:24 WIB
Ketua Pembina Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Jimly Asshiddiqie memberi
sambutan saat pelantikan mahasiswa baru OSMA 2018 di Universitas Al
Azhar, Jakarta, 22 September 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
<https://statik.tempo.co/data/2018/09/22/id_735416/735416_720.jpg>
Ketua Pembina Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Jimly Asshiddiqie memberi
sambutan saat pelantikan mahasiswa baru OSMA 2018 di Universitas Al
Azhar, Jakarta, 22 September 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly
Asshiddiqie menyarankan pemerintah dan DPR untuk mendengarkan kritik
dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI
<https://nasional.tempo.co/read/1140236/pgi-kritik-dua-pasal-dalam-ruu-pesantren-dan-pendidikan-agama>
terkait Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Ini
terkait keberatan PGI atas beberapa pasal yang mengatur kegiatan ibadah
sekolah Minggu dan katekisasi oleh geraja.
*Baca: PGI Kritik Dua Pasal dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Agama
<https://nasional.tempo.co/read/1140236/pgi-kritik-dua-pasal-dalam-ruu-pesantren-dan-pendidikan-agama>*
"Kritik itu ada baiknya didengarkan. Kita harus lebih banyak mendengar,
karena itulah esensi dari demokrasi," ujar Jimly di Universitas
Indonesia, Kamis, 25 Oktober 2018.
Demokrasi, kata Jimly, harus bersifat deliberatif dan partisipatif.
Artinya jangan yang memilih suara lebih banyak ingin menentukan sendiri.
"Suara mayoritas belum tentu benar. Suara mayoritas belum tentu adil.
Makanya kita juga harus dengar pendapat minoritas. Siapa tahu ada wisdom
yang diperlukan di situ,” kata Jimly.
Menurut Jimly, kebiasaan di Indonesia itu ingin mengatur segala hal
secara terperinci. Akhirnya terlalu banyak aturan yang berlaku. "Ini
cenderung kita menjadi over regulated society," ungkap dia.
Ia menjelaskan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan harus dievaluasi,
terutama pasal-pasal yang dikritik PGI. Apakah memang harus buatkan
undang-undang atau tidak. "Kalau memang perlu sampai seberapa jauh
diatur. Itulah perlunya kita diskusi terbuka dengan PGI. Dari
kelompok-kelompok yang lain juga harus kita dengar," ujar Jimly.
*Baca: PGI Protes RUU Pesantren dan Pendidikan Agama Pasal-pasal Ini
<https://nasional.tempo.co/read/1140367/pgi-protes-ruu-pesantren-dan-pendidikan-agama-pasal-pasal-ini/full&view=ok>*
PGI memprotes RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Mereka keberatan
atas pasal 69 dan 70 yang mengatur kegiatan ibadah sekolah Minggu dan
katekisasi.
Dalam dua pasal ini, RUU mengatur soal minimal anak didik sekolah Minggu
dan katekisasi serta mewajiban mereka untuk mengantongi izin dari kantor
Kementerian Agama tingkat Kabupaten/ Kota.
“Sekolah minggu memang memakai kata sekolah, tapi sekolah Minggu dan
katekisasi itu adalah bagian dari peribadahan gereja," kata Sekretaris
Umum PGI, Gomar Gultom saat dihubungi Tempo, Jumat, 26 Oktober 2018.
Menurut Gomar, sebagai sebuah peribadahan gereja, maka sekolah minggu
tidak bisa dibatasi jumlahnya. "Ini dibatasi 15 orang. Disebutkan juga
harus dapat izin dari Kemenag. Masa untuk beribadah minta izin," ujarnya.
------------------------------------------------------------------------
# PGI <https://www.tempo.co/tag/pgi>
# RUU Pesantren dan Pendidikan Agama
<https://www.tempo.co/tag/ruu-pesantren-dan-pendidikan-agama>
# Jimly Asshiddiqie <https://www.tempo.co/tag/jimly-asshiddiqie>
