https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4287306/kinerja-kementan-di-mata-akademisi
Minggu, 04 Nov 2018 21:28 WIB
Kinerja Kementan di Mata Akademisi
Moch Prima Fauzi - detikFinance
Share *0*
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4287306/kinerja-kementan-di-mata-akademisi#>
Tweet *0*
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4287306/kinerja-kementan-di-mata-akademisi#>
Share *0*
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4287306/kinerja-kementan-di-mata-akademisi#>
1 komentar
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4287306/kinerja-kementan-di-mata-akademisi#komentar>
Foto: Dok Kementan Foto: Dok Kementan
*Jakarta* - Akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi
menilai kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjaga ketahanan
pangan Indonesia. Menurutnya dalam empat tahun terakhir, Menteri
Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, menghasilkan berbagai prestasi
reformasi birokrasi dan capaian makro pertanian.
Gandhi mencontohkan pasokan beras cukup aman karena telah surplus.
Menurut catatan BPS dengan metode KSA, kata dia, pasokan beras surplus
2,8 juta ton. Data stok BULOG juga menunjukkan ada 2,4 juta ton beras.
"Fakta prestasi tersendiri, surplus 2,8 juta ton, merupakan hasil nyata
penyediaan pasokan beras. Berbagai program perbaikan irigasi, bantuan
alat alat, pupuk benih, asuransi pertanian dan lainnya memacu semangat
petani dan memberikan citra positif bagi petani. Ini wujud nyata
Pemerintah telah hadir ditengah tengah petani," tegas Gandhi dalam
keterangan tertulis, Minggu (4/11/2018).
Selanjutnya, Gandhi menyebutkan capaian kinerja ekspor yang didorong
dengan berbagai kemudahan regulasi dan pelayanan jemput bola oleh
Kementan telah membuahkan hasil.
Dia mengatakan, dari data BPS kinerja ekspor pertanian 2017 sebesar Rp
441 triliun atau naik 24% dibandingkan 2016 sebesar Rp 385 triliun.
Pertanian menurunkan inflasi bahan makanan menjadi 1,26% pada 2017 atau
turun sebesar 88,9% dibandingkan 2013 sebesar 11,35%.
"Saya menilai dampak kebijakan regulasi dengan mencabut 291 Permentan,
mampu mendongkrak investasi tahun 2017 menjadi Rp 45,9 triliun naik 14%
pertahun dibandingkan 2013 sebesar Rp 29,3 triliun. Ini dari data BKPM,"
tutur Gandhi.
Selain itu investasi yang tepat serta alokasi APBN yang fokus juga
dikatakan Gandhi telah berdampak pada pertumbuhan PDB pertanian 2017.
Ini, kata dia, sesuai sumber BPS sebesar Rl 1.344 triliun naik Rp 350
triliun dibandingkan 2013 sebesar Rp 995 triliun. Data BPS pun
menunjukkan kemiskinan di pedesaan pada Maret 2018 sebesar 15,81 juta
jiwa menurun 10,88C% dibandingkan Maret 2013 sebesar 17,74 juta jiwa.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan sektor
pertanian Indonesia kini sudah sangat maju sehingga mampu panen tiga
kali dalam setahun. Karena itu ia mengingatkan pemerintah tidak
menjadikan musim paceklik sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan impor
beras di masa mendatang.
"Kondisi sekarang sudah berubah. Dengan terobosan dan persiapan yang
dilakukan Kementerian Pertanian, meski musim paceklik, di beberapa
daerah petani masih bisa menanam. Panen yang biasanya cuma dua kali
dalam setahun, kini bertambah menjadi tiga kali," katanya.
Menurut Edhy, paceklik bukan sesuatu yang tidak bisa prediksi. Pasalnya,
pada periode lalu 2015, Indonesia pernah mengalami paceklik terpanjang
sejarah pertanian, yaitu elnino.
"Tapi, alhamdulillah panen para petani kita malah meningkat. Padahal
elnino saat itu, ada kebakaran lahan, tapi produksi tetap ada kok,"
tegasnya.
Ia pun tak setuju jika Indonesia disebut bakal kekurangan stok beras
saat musim paceklik. Sebab, kata dia, impor justru akan melemahkan
semangat petani.
"Impor yang dilakukan akan menggerus harga beras produksi petani," ucapnya
Kepala Bagian Pengadaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Toto Sumanto
menjelaskan berbagai program reformasi Kementan termasuk di dalamnya
revolusi mentan menghasilkan prestasi.
Pertama, penghargaan National Procurement Award 2018 kategori Instansi
Terbaik dalam pembinaan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang
dan jasa, diberikan oleh LKPP.
Kedua, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, atas kinerja
laporan keuangan selama dua tahun berturut turut 2016-2017. WTP
merupakan opini tertinggi tidak pernah dicapai pada periode sebelumnya.
*(ega/zlf)*
kementan <https://www.detik.com/tag/kementan/>
