*Neoliberal Versus Populisme Kanan?*
http://www.berdikarionline.com/neoliberal-versus-populisme-kanan/
<http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.berdikarionline.com%2Fneoliberal-versus-populisme-kanan%2F>
*Tahun 2017 lalu, banyak orang terpapar kepanikan seiring lolosnya
kandidat Marine Le Pen ke putaran kedua pilpres Prancis. Marine Le
Pen adalah pemimpin Front Nasional yang lahir dari klan politik
ultra-kanan. Meski lebih moderat ketimbang sang ayah—Jean-Marie Le
Pen, atribut sebagai politisi rasis tetap melekat padanya. Di
putaran kedua Le Pen berhadapan dengan Emmanuel Macron, politisi
muda yang mengaku bukan dari aliran kiri ataupun kanan. Posisinya
lebih dikenal dengan sebutan centris (tengah), yang pada hakikatnya
adalah liberal.*
Akibat kepanikan atas lolosnya Le Pen itu, banyak politisi , baik yang
aliran tengah maupun kiri serta-merta mengkanalisasi dukungannya pada
Macron. Argumentasinya jelas,/the//lesser evil/, mending pilih yang
liberal ketimbang jatuh ke ultra-kanan.
Tapi argumentasi ini dibantah oleh Slavoj Zizek, filosuf progresif asal
Slovenia. Dalam artikelnya “/Don’t Believe the Liberals – there is no
real choice between Le Pen and Marcon/”, Zizek menganggap situasi di
pilpres Prancis ini sebagai “pemerasan” atau paksaan kaum liberal yang
tidak menjanjikan suatu prospek yang lebih maju bagi masyarakat. Zizek
bahkan menunjuk neoliberalisme itu sendiri sebagai penyebab munculnya
populisme kanan yang dipersoalkan. Jadi ketika orang harus memilih
Macron untuk menghadang Le Pen, maka orang memilih “sebab” untuk
menghadang “akibat”. Seumpama coklat yang disarankan untuk dikonsumsi
orang sembelit, sementara coklat itu sendiri adalah penyebab sembelit.
Situasi yang digambarkan oleh Zizek di atas merupakan kenyataan yang
terjadi di banyak negara sejak berakhirnya era perang dingin. Polarisasi
politik cenderung melahirkan kekuatan konservatif di satu sisi dengan
liberal di sisi yang lain. Kekuatan yang lebih progresif hanya bermain
di pinggiran.
Sekarang, dalam konteks politik Indonesia di Pilpres 2019,
kita/digendoruwoi/oleh bangkitnya populisme kanan yang konon
direpresentasikan oleh figur calon presiden Prabowo Subianto. Pengertian
populisme kanan di sini adalah perpaduan antara retorika ekonomi populis
(anti elit mapan) dengan politik identitas (suku, ras, agama). Karena
(ketakutan) itu, calon pemilih digiring untuk mendukung capres lain,
yakni Joko Widodo. Selain bersikap lebih plural, didukung kelompok
minoritas serta banyak unsur demokratis lain, Jokowi juga tercitrakan
sebagai sosok yang “bersih, kerja, dan merakyat”.
Apakah memang demikian realitasnya?
Kita mulai membedah dari sisi Prabowo Subianto. Bila ditelisik lebih
mendalam, retorika ekonomi populis di satu sisi dan permainan politik
identitas di sisi lain, tidak dilakoni oleh entitas yang sama. Di dalam
kubu ini terdapat unsur-unsur yang memainkan politik identitas, dan
mereka nyaris sama sekali tidak bicara tentang ekonomi yang populis;
atau setidaknya, tidak memiliki pemahaman yang sama tentang persoalan
ekonomi sebagaimana PS. Demikian sebaliknya, unsur yang mengangkat
retorika ekonomi populis (dalam hal ini didominasi oleh figur PS) sangat
jarang mengangkat politik identitas sebagai jualannya. Prabowo berbeda
dibandingkan Le Pen atau Donald Trump yang mengkombinasikan dua hal
tersebut dalam satu hembusan nafas politiknya.
Apa yang terjadi dalam kubu ini sekadar pragmatisme saling memanfaatkan.
PS yang sangat ingin berkuasa mengambil resiko melalui jalan kolaborasi
dengan unsur-unsur yang mengusung politik identitas. Sementara
unsur-unsur tersebut memanfaatkan ambisi Prabowo dengan tujuan politik
mereka sendiri yang lebih strategis.
Di sisi lain, di kubu Joko Widodo, belum ada suatu terobosan penting
yang dapat menjadi landasan bagi implementasi kedaulatan, kemandirian
dan kepribadian nasional (Tri Sakti) sebagaimana yang dijanjikan. Upaya
yang dilakukan sejauh ini masih bersifat normatif, sesuai dengan kaidah
paraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di bidang politik,
ekonomi, maupun budaya.
Terlepas dari sejumlah prestasi yang sudah sering dibahas dan dipuja
oleh para pendukungnya, Jokowi sendiri adalah seorang centris (liberal)
dengan wajah yang lebih merakyat. Kesimpulan ini bukan didasarkan pada
platform di atas kertas yang didaftarkan ke KPU, melainkan di atas
fakta banyaknya kebijakan liberal yang diterapkan selama hampir satu
periode kekuasaannya. Selain itu, Jokowi bukan hanya didukung oleh
kelompok minoritas dan banyak unsur demokratis, tetapi juga oleh
kekuatan modal besar yang selama ini menguasai banyak sektor bisnis
strategis.
Bila tesis bahwa neoliberalisme lah yang melahirkan populisme kanan itu
benar adanya, maka persoalannya justru ada pada pemerintahan Jokowi.
Prabowo punya andil dengan memberi ruang, tapi ruang yang lebih besar
justru disediakan oleh situasi ketimpangan sosial, penguasaan lahan dan
sumber daya ekonomi oleh segelintir pemodal, serta tingginya biaya
pendidikan dan kesehatan yang terkomersialisasi. Persoalan ekonomi ini
yang harus menjadi perhatian, pendiskusian serius, dan ditemukan jalan
keluarnya.
*Dominggus Oktavianus**,*/Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik
(PRD)/
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
