Mewaspadai Kutukan Infrastruktur
Oleh :
Ronny P. Sasmita
Rabu, 14 November 2018 07:30 WIB
Pengunjung melihat salah satu stan pembangunan jalan tol di pameran
Indonesia Infrastruktur Week (IIW) 2018, Kemayoran, Jakarta, 1 November
2018. IIW 2018 mengadopsi konsep Show Within a Show dengan membawa enam
pameran dagang vertikal dalam ruang lingkup sektor infrastruktur, yaitu
InfraEnergy Indonesia, InfraPorts Indonesia, InfraSecurity Indonesia,
InfraRail Indonesia, InfraWater Indonesia, dan Special Economic &
Industrial Zones (SEIZ). TEMPO/Muhammad HIdayatPengunjung melihat salah
satu stan pembangunan jalan tol di pameran Indonesia Infrastruktur Week
(IIW) 2018, Kemayoran, Jakarta, 1 November 2018. IIW 2018 mengadopsi
konsep Show Within a Show dengan membawa enam pameran dagang vertikal
dalam ruang lingkup sektor infrastruktur, yaitu InfraEnergy Indonesia,
InfraPorts Indonesia, InfraSecurity Indonesia, InfraRail Indonesia,
InfraWater Indonesia, dan Special Economic & Industrial Zones (SEIZ).
TEMPO/Muhammad HIdayat
*Ronny P. Sasmita*
/Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia/
Keyakinan kita terhadap konsep infrastruktur harus terus diuji.
Perkembangan data-data pendukung harus selalu dipantau. Selama
setidaknya empat tahun jor-joran membangun infrastruktur, apakah
kapasitas produksi nasional kita ikut terangkat naik atau justru
melandai? Apakah kontribusi industri terhadap produk domestik bruto
meningkat? Apakah ekspor kita berkembang secara signifikan atau malah
sebaliknya?
Di sisi lain, justru ada data yang terlihat bergerak pesimistis. Karena
kemasifan proyek infrastruktur, impor barang konsumsi rata-rata naik
27-30 persen, impor barang modal dan bahan baku penolong juga bergerak
pada angka di atas itu. Maka, ada baiknya kita melihat sisi lain, bahwa
infrastruktur memang tak melulu segaris dengan peningkatan kapasitas
produksi nasional jika kebijakan-kebijakan intermediasinya tak diarahkan
ke sana.
Jalan tol tentu tak serta-merta membantu peningkatan produksi komoditas
unggulan kita jika urusan produksinya tak diurus. Pelabuhan tak membantu
meningkatkan jalur ekspor kita jika produksi produk ekspornya tak naik.
Cabai yang ditanam petani tak serta-merta berbuah enam kali lipat karena
kita membangun jalan desa atau jalan tol. Jika mode produksi dalam
negeri tak dibenahi, justru infrastruktur akan jadi "kutukan" bagi
produksi dalam negeri.
Lihat saja inflasi desa. Badan Pusat Statistik berkali-kali mengatakan
inflasi desa acap tinggi karena terpapar barang-barang konsumsi dari
perkotaan. Artinya, infrastruktur sayangnya ikut melempangkan jalan bagi
produk impor masuk sampai ke pelosok desa. Dengan kata lain, jika
kapasitas komunitas, sumber daya manusia, dan kelembagaan di tingkat
pelosok tak ikut ditingkatkan, pasar bagi produk yang terpangkas biaya
distribusinya tersebut akan makin besar daya jalarnya.
Apalagi inflasi rendah yang dibangga-banggakan pemerintah ikut pula
merendahkan "harkat dan martabat" barang-barang negeri sendiri. Petani
bawang berteriak saat pemerintah berpesta pora atas inflasi rendah. Di
Brebes, Jawa Tengah, dan Alahan Panjang, Sumatera Barat, petani bawang
melepas hasil keringatnya di bawah harga pasar. Inflasi yang rendah akan
melibas produk-produk yang tak mampu bersaing dengan barang-barang impor
yang jauh lebih berdaya saing.
Tentu tak ada yang salah dengan proyek-proyek infrastruktur selama
kapasitas dan tata kelola produksi domestik juga dibangun secara matang
agar produksi kita bisa menikmati kemudahan distribusi. Lantas, apa
persoalannya? Dalam kacamata ekonomi politik, infrastruktur adalah
proyek. Ia bisa saja dibangun tanpa terkait dengan kepentingan
peningkatan produksi nasional, tapi justru terkait dengan kepentingan
"rente proyek".
Ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, proyek-proyek
infrastruktur justru menjadi pasar bagi aneka produk keuangan asing dan
badan usaha milik negara menjadi bantalannya. Data S&P menunjukkan bahwa
rata-rata utang 20 BUMN sudah 4,5 kali pendapatan sebelum bunga, pajak,
depresiasi, dan amortisasi (EBITDA). Bahkan ada BUMN karya dengan utang
6,5 kali EBITDA.
ADVERTISEMENT
Kedua, proyek infrastruktur menjadi pasar bagi barang modal dan bahan
baku penolong impor. Karena itu, kenaikan impor kedua bahan tersebut
sangat drastis. Sekitar 90 persen impor kita adalah barang modal dan
bahan baku penolong.
Persoalan produksi dalam negeri kita belum terurai dengan baik. Niat
menaikkan produksi berorientasi ekspor atau untuk pasar domestik masih
sangat bergantung pada barang dan bahan baku impor. Jika kondisi dan
tata kelola produksi dalam negeri diasumsikan "konstan" atau "bergerak
alamiah", lalu distribusinya diakselerasi dengan proyek-proyek
infrastruktur, yang menerima manfaat besar bukanlah pelaku produksi
dalam negeri, melainkan produsen dan pedagang barang dan bahan baku impor.
Ketiga, jika kapasitas dan tata kelola produksi domestik tak dibenahi,
infrastruktur tersebut justru menambah daya saing produk-produk impor
karena margin biaya distribusi domestiknya terpangkas. Inflasi rendah
akhirnya jadi alat bantu bagi barang impor yang murah dan melemahkan
daya saing produk lokal. Makin bergantung negeri ini pada barang
konsumsi, barang modal, serta bahan baku penolong dari luar negeri di
saat kapasitas dan tata kelola produksi dalam negeri carut-marut, makin
rentan ketahanan ekonomi kita ke depan.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
