*Kalau benar dari 51% saham Freeport, Inalum dapat 26%, Papua 10 % dan sisanya tentu saja dibagi-bagikan kepada elit rezim neo-Mojopahit serta konco bin sahabat, maka oleh karena itu mereka kasak-kusuk memberi berbagai pernyataan, menteri-menteri yang tidak ada hubungan dengan pertambngan turut bicara. Dibalik pernyatan mereka terkandung hasrat mendapat porsi kwe Freeport. Pada haketnya rezim neo-Mojopahit tidak banyak bedanya dari zaman kekuasaan Suharto dalam mengeruk kekayaan rakyat daerah.*
*Satu hal yang umum mungkin tidak bannyak ketahui ialah bahwa pada perjanjian yang ditandatangani antara GAM dan rezim neo-Mojopahit di Helsinki, ditentukan bagi hasil kekayaan yang dikeruk di Aceh yaitu Aceh mendapat 70% dan Jakarta mendapat 30%. Hingga kini perjanjian tsb tidak pernah dipenuhi oleh rezim neo-Mojopahit.* *Pengalaman adalah guru terbaik kata pepatah, jadi melihat gerak-gerik rezim neo-Mojopahit agaknya tidak keliru kalau dikatakan untuk rakyat Papua secara jernih akan memperoleh 10% bagi hasil Freeport hanya menjadi impian di horison.* *https://finance.detik.com/energi/d-4314669/gubernur-papua-tolak-proposal-divestasi-saham-freeport-dari-inalum?_ga=2.88573085.702487032.1542260259-1979196698.1530083092 <https://finance.detik.com/energi/d-4314669/gubernur-papua-tolak-proposal-divestasi-saham-freeport-dari-inalum?_ga=2.88573085.702487032.1542260259-1979196698.1530083092>* Jumat, 23 Nov 2018 20:36 WIB Gubernur Papua Tolak Proposal Divestasi Saham Freeport dari Inalum Hans Henricus BS Aron - detikFinance [image: Gubernur Papua Lukas Enembe/Foto: Wilpret Siagian] Gubernur Papua Lukas Enembe/Foto: Wilpret Siagian *FOKUS BERITA* Sah! RI Caplok Freeport <https://finance.detik.com/indeksfokus/2441/sah-ri-caplok-freeport> *Jakarta* - Upaya berbagi porsi saham PT Freeport Indonesia dengan Pemda Papua mulai bermasalah. Seperti dikutip dari *Antara*, Gubernur Papua Lukas Enembe menolak proposal divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia yang diajukan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum. Pertemuan antara Gubernur Papua dan pihak Inalum berlangsung di Timika, Kabupaten Mimika, Kamis malam (22/11). *Baca juga: *Terbitkan Surat Utang Rp 58 T, Bos Inalum: Terbesar di Indonesia <https://finance.detik.com/read/2018/11/16/125602/4304605/1034/terbitkan-surat-utang-rp-58-t-bos-inalum-terbesar-di-indonesia> "Ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yakni (skema) perusahaan atau badan usaha milik daerah (BUMD), tetapi (ini) kepemilikan 26 persen milik Inalum, 10 persen nanti milik Papua, dan sisa saham lainnya kami tidak tahu milik siapa," kata Lukas dalam siaran pers kepada Antara di Jayapura, Kamis. Menurut Lukas pembahasan proposal di Timika ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Jakarta pada 12 November 2018. Saat itu Inalum menyodorkan proposal divestasi Freeport Indonesia, namun, sekarang ini, isinya sudah di luar kesepakatan sebelumnya dengan Menteri Keuangan. *Baca juga: *Utang Cair, Inalum Bayar Saham Freeport Setelah Urusan Izin Beres <https://finance.detik.com/read/2018/11/16/133812/4304693/1034/utang-cair-inalum-bayar-saham-freeport-setelah-urusan-izin-beres> "Jadi, pertemuan sebelumnya dengan Menteri Keuangan disepakati jika hendak membuat BUMD atau perusahaan baru, maka harus dibahas dan disepakati bersama, bahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sudah menyiapkan nama BUMD tersebut serta sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan," jelas Lukas. Nah, yang bikin Lukas menolak proposal Inalum karena kesepakatan sebelumnya diubah dengan proposal baru. Dalam proposal baru itu disodorkan nama perusahaan daerah adalah PT Indocopper Investama, yang sebelumnya merupakan perusahaan milik Aburizal Bakrie dan sempat memegang saham Freeport, sebelum dijual lagi ke PT Freeport Indonesia. "Jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik untuk diulang kembali, sehingga kami minta agar pembentukan perusahaan BUMD ini harus dibahas ulang," tegas Lukas. *Baca juga: *Transaksi Saham Freeport Beres Bulan Depan? Ini Kata Pemerintah <https://finance.detik.com/read/2018/11/23/180918/4314510/1034/transaksi-saham-freeport-beres-bulan-depan-ini-kata-pemerintah> Dia menambahkan apabila Inalum keberatan dengan kesepakatan sebelumnya, seharusnya disampaikan dulu ke Pemprov Papua, sehingga bisa dicari investor lain untuk divestasi saham Freeport Indonesia ini. "Dalam divestasi saham tersebut, pemerintah melalui Inalum bersedia membeli saham sebesar 51 persen kepada Freeport Indonesia, kemudian 10 persen saham untuk Pemprov Papua itu, PT Inalum akan mengambil deviden miliknya Bumi Cenderawasih. Kami sudah minta untuk perlunya duduk bicara kembali, karena dirasa belum bicara soal kepemilikan hak ulayat," ujarnya. *(hns/dna)*
