https://news.detik.com/kolom/d-4319471/ketika-polarisasi-menyantap-nyawa-manusia?tag_
from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.161727548.1461498734.1543329199-594689212.1543329199
Selasa 27 November 2018, 15:36 WIB
Sentilan Iqbal Aji Daryono
Ketika Polarisasi Menyantap Nyawa
Manusia
Iqbal Aji Daryono - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4319471/ketika-polarisasi-menyantap-nyawa-manusia?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.161727548.1461498734.1543329199-594689212.1543329199#>
Iqbal Aji Daryono
<https://news.detik.com/kolom/d-4319471/ketika-polarisasi-menyantap-nyawa-manusia?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.161727548.1461498734.1543329199-594689212.1543329199#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4319471/ketika-polarisasi-menyantap-nyawa-manusia?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.161727548.1461498734.1543329199-594689212.1543329199#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4319471/ketika-polarisasi-menyantap-nyawa-manusia?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.161727548.1461498734.1543329199-594689212.1543329199#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4319471/ketika-polarisasi-menyantap-nyawa-manusia?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.161727548.1461498734.1543329199-594689212.1543329199#>
6 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4319471/ketika-polarisasi-menyantap-nyawa-manusia?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.161727548.1461498734.1543329199-594689212.1543329199#>
Ketika Polarisasi Menyantap Nyawa Manusia Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi:
Edi Wahyono/detikcom)
*Jakarta* - Akhirnya, polarisasi politik memakan korban nyawa. Berawal
dari "duel" di layar gawai terkait dukung-mendukung kubu politik, dua
lelaki di Sampang melanjutkan pertarungan mereka secara /offline/. Pisau
ditebaskan, pistol rakitan ditembakkan. Salah satu tersungkur, dan tewas
seketika.
Menjelang Pilpres 2014, kejadian yang hampir sama terjadi pula. Bermula
dari debat pendukung Jokowi vs pendukung Prabowo di medan Twitter, dua
pemuda di Jakarta bersepakat menyelesaikannya dengan gebuk-gebukan.
Untung cuma tangan kosong, sehingga tak perlu ada nyawa melayang.
Cuma dua kasus ekstrem itulah yang saya ketahui, mudah-mudahan tak ada
yang lain lagi. Selebihnya, berbagai perkelahian kata-kata dan baku
pukul ejekan terus berjalan. Sebagian masih dalam koridor kesehatan
sosial, sebagian lainnya sudah membawa kepada perpecahan.
Rasanya, kalau kita bicara tentang perpecahan dan efek negatif pada
kohesi sosial, tiba-tiba kalimat kita jadi terkesan moralis dan
agak-agak norak-utopis. Padahal, dengan bukti nyata tumpasnya nyawa
manusia, pantaskah situasi seperti ini dibiarkan terus begini-begini saja?
Lalu, siapa yang salah? Tentu saja banyak sekali pihak yang bersalah.
Jujur, barangkali saya juga termasuk di dalamnya, karena saya pun sering
terlibat dalam keributan di media sosial.
Namun, pernyataan Raja Juli Antoni yang merespons kasus Sampang tersebut
cukup menarik. Sekjen partai yang kerap di-/bully/ di mana-mana itu
menduga bahwa ini merupakan dampak dari kelakuan elite politik yang
kerap mempertontonkan gaya agresif untuk menyerang lawan politik.
Hmmm, baik, mari kita bicarakan para elite terlebih dahulu.
Beberapa bulan lalu, saya seforum dengan salah seorang elite politik
nasional. Selepas forum, dia menceritakan banyak hal di belakang layar.
"Sebenarnya, kami ini ya biasa saja kalau di belakang, Mas. Ngobrol
biasa, merokok bersama. Nah, tapi kalau Si X dan Si Y, mereka memang
marahan beneran hahaha," katanya sambil menyebut dua nama tokoh yang
kerap saling berhantaman di media massa. Soal seperti itu saya rasa
sebagian orang sudah tahu.
Satu hal yang bagi saya sendiri agak baru adalah cerita berikutnya,
tentang bagaimana para pengelola program dialog politik di televisi
memang menghendaki suasana panas penuh gontok-gontokan.
"Jadi, kalau dialognya adem-adem saja, waktu kami rehat iklan,
/host/-nya akan bilang, 'Ayo Pak, kurang panas nih, nanti /rating/ kita
jatuh,' begitu. Maka berantemlah kami pada sesi setelahnya, dengan
kata-kata yang lebih keras dan tajam."
/See/? Anda tahu sekarang, bahwa ternyata media pun dengan sengaja ambil
peran besar dalam panasnya situasi pertempuran kedua kubu dalam
polarisasi ini. Apa yang sebenarnya adem ayem saja, ternyata dipaksa
jadi panas. Semua demi /rating/ acara televisi, sebab /rating/ berarti
iklan, dan iklan berarti uang.
Sementara itu, para penonton dialog tersebut dari berbagai kalangan
membawa suasana pertarungan hingga ke kehidupan riil mereka. Dalam
segenap keterbatasan akses informasi, mereka menyangka bahwa apa yang
mereka tonton itu betulan, lalu dalam semangat yang begitu
partisipatoris mereka melanjutkan semuanya hingga ke titik darah
penghabisan.
Pendek kata, banyak dialog dan debat politik di televisi itu
sesungguhnya berkelas sama belaka dengan sinetron. Bedanya, selepas
menonton sinetron biasa, masyarakat awam tidak bertengkar beneran dengan
tetangga. Lain halnya dengan apa yang mereka jalani seusai menyimak
"sinetron-sinetron politik" itu.
Jadi, siapa yang kurang ajar di sini?
Selain media yang memang menghendaki suasana mendidih demi akumulasi
kapital, para elite politik rasa-rasanya tidak memiliki semangat dan
nilai moral dalam edukasi publik. Secara retorika memang mereka punya.
Namun, orientasi pendidikan publik itu baru akan mereka laksanakan kelak
setelah mereka menang dan memegang tampuk kekuasaan.
"Visi pendidikan kami nanti adalah...." Nanti, nanti./Lha wong/ mereka
itu sebenarnya bisa mendidik publik sejak sekarang /lho/, sejak masa
kampanye!
Tapi, apa mereka mau? Tentu saja sulit. Dalam masa kampanye, cara apa
pun akan ditempuh. Ada sumber daya belasan ribu triliun rupiah yang akan
bisa diakses oleh sang pemenang pertarungan. Jadi yang penting menang
dulu, sedangkan rencana yang baik-baik ditaruh belakangan. Bagaimana mau
mendidik publik dengan serius sejak sekarang, kalau bagi pihak lawan toh
segala cara dihalalkan?
Begitu kira-kira jalan pikiran para elite, dalam imajinasi saya.
Saya ambil contoh dunia media sosial. Dalam media-media alias pers
resmi, sebrutal-brutalnya kampanye negatif tetap masih ada kekang-kekang
yang mengontrolnya. Ada Dewan Pers, ada sekian kode etik, ada lingkungan
sosial sesama jurnalis, ada kritik dari penonton atau pembaca. Namun,
dalam media sosial, batasan-batasan itu tidak ada.
Sialnya, di era pasca-kebenaran, publik sering tidak mampu membedakan
antara informasi dari media resmi dan informasi dari medsos. Landasan
pengetahuan publik belum sampai ke sana, sehingga kabar dari mana pun
dianggap sama saja derajatnya.
Di saat yang sama, medsos mampu melakukan penetrasi dengan jauh lebih
lincah daripada media resmi, masuk ke celah-celah sempit perbincangan
massa buih, menyodorkan informasi dengan berbagai /framing/ dan
aneka/hoax/-nya.
Jelas, medsos punya kemampuan yang tidak dimiliki media-media pers
resmi. Ada sebagian yang jelas melanggar hukum sehingga dicokok polisi,
namun lebih banyak yang tidak.
Nah, dengan kekuatan sedahsyat itu, politisi mana yang mau mengabaikan
medsos sebagai instrumen tempur mereka? Rasanya hanya politisi bodoh dan
lugu yang tidak menggunakan medsos semaksimal mungkin!
Hasilnya, selain memakai akun-akun medsos resmi, para aktor politik juga
menyusun kekuatan pasukan medsos siluman. Wilayah ini sangat
remang-remang, tidak dapat diverifikasi secara legal, tapi banyak orang
menyaksikan.
Saya juga sedikit mengerti wilayah itu, karena saya pun mengenal
beberapa pemainnya, bukan cuma dari satu kubu. (Bahkan saya sendiri
pernah ditawari masuk ke sebuah tim untuk melejitkan nama seorang tokoh,
dengan tarif sangat menggiurkan, dengan syarat harus mau membikin berita
dusta ini-itu. Hampir saya tergoda, untunglah saya ingat bahwa tanpa
ikut bisnis begituan pun /alhamdulillah/ saya masih bisa makan.)
Ringkasnya, perang opini dengan menghalalkan segala cara itu dijalankan
lewat pasukan-pasukan medsos siluman, akun-akun bodong, akun-akun riil
tapi berbayar, yang tidak terkekang dengan ketat oleh beragam aturan.
Bagaimana bisa kita mengharapkan nilai-nilai moral dalam edukasi publik
dapat berjalan?
Lalu, bagaimana solusinya?
Saya selalu membayangkan cara paling efektif, yaitu solusi struktural.
Harus ada pemantauan tegas atas pengerahan akun-akun siluman,
sebagaimana pengaturan tegas yang telah berhasil dijalankan pada slot
iklan para politisi di media massa. Repotnya, memantau akun siluman tak
bedanya memantau politik uang. Sulit, sangat remang-remang.
Solusi lain adalah rekayasa sosial. Langsung di hadapan Pak Ketua KPU
saya pernah menyampaikan, jika para aktor politik diam-diam bisa
mengerahkan laskar medsos siluman yang kian menjauhkan publik dari
kesehatan jiwa komunal, kenapa pihak pemangku kebijakan yang terkait
dengan ini tidak bisa menjalankan rekayasa yang sama, namun dari arah
yang berbeda?
Konkretnya, negara (tolong bedakan antara "negara" dan "rezim") sangat
bisa menyusun kekuatan, katakanlah pasukan medsos /buzzer/ "kewarasan".
Kewarasan di sini jangan diterjemahkan sebagai netralitas, sebab sikap
netral dalam politik elektoral justru akan menjadi kegagalan negara
dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres.
Kewarasan yang saya maksudkan adalah: punya preferensi politik, tapi
masih bisa "diajak rembukan", masih bisa saling berteman, masih bisa
bercandaan, dan menolak sikap-sikap dehumanisasi dalam melihat lawan.
Sesederhana itu, meski di hari ini terbukti sangat banyak orang yang
tidak mampu atau tidak sudi melakukannya.
Jika dengan sebuah skema rekayasa sosial langkah itu dapat dijalankan,
akan ada sedikit perimbangan yang masif dalam peta besar kericuhan media
sosial.
Sekilas ide itu memang /nggak/ mutu dan menggelikan. Sayangnya, saya
belum bisa menemukan gagasan lain yang jitu dan bersifat solusi struktural.
Jika tindakan struktural tidak dijalankan, saya khawatir yang berjalan
hanya langkah-langkah sporadis dari sedikit orang, juga dari beberapa
komunitas yang bervisi panjang. Semua itu tidak terkoordinasi dengan
baik, tidak bersinergi satu sama lain, dan tentu kalah cepat dibanding
gelombang "industri polarisasi" yang terorganisasi rapi dan memutar uang
miliaran.
Sampai kejadian demi kejadian yang kian mengerikan terpampang lagi dan
lagi, rasanya solusi-solusi struktural memang tidak akan terpikirkan.
Sembari itu, yang dapat kita jalankan sebatas sikap-sikap personal.
Oh ya, nanti malam saya mau berjumpa kopi darat dengan seorang ustaz
dari Palembang, yang datang ke Jogja untuk mengikuti Muktamar Pemuda
Muhammadiyah. Kami berbeda pilihan politik, namun kami bertekad
membuktikan bahwa kami sama-sama suka kopi, sama-sama doyan sate
kambing, dan tak perlu gebuk-gebukan dalam membela kubu pilihan.
Cuma ini yang bisa kami lakukan, dan saya tahu: inilah selemah-lemahnya
iman.
*Iqbal* *Aji Daryono* /esais, tinggal di Bantul/
*(mmu/mmu)*
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar
tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini
<https://news.detik.com/kolom/kirim> sekarang!
cebong kampret <https://www.detik.com/tag/cebong-kampret/> kampanye
<https://www.detik.com/tag/kampanye/> pilpres 2019
<https://www.detik.com/tag/pilpres-2019/> media sosial
<https://www.detik.com/tag/media-sosial/>
