https://www.antaranews.com/berita/772192/narasi-stabilitas-dan-persatuan-menjelang-pilpres-2019
Artikel <https://www.antaranews.com/slug/artikel>
Narasi stabilitas dan persatuan
menjelang Pilpres 2019
Selasa, 27 November 2018 19:12 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) menyapa peserta saat menghadiri
peresmian pembukaan Muktamar ke-17 Pemuda Muhammadiyah di Sportorium
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, DI Yogyakarta, Senin
(26/11/2018). (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/wsj.)
Jakarta (ANTARA News) - Bukan kebetulan tampaknya ketika Presiden Joko
Widodo mengangkat narasi stabilitas dan Wakil Presiden berbicara tentang
persatuan pada momen menjelang Pemilihan Presiden 2019.
Narasi politik dalam lima bulan ke depan memang tak jauh-jauh dari
persoalan stabilitas dan persatuan. Semua elemen masyarakat layak
diingatkan untuk waspada bahwa perebutan kursi kekuasaan puncak nasional
yang digelar April tahun depan tak boleh mengguncang stabilitas dan
mengoyak persatuan.
Di hari yang sama di tempat yang berbeda, kedua pemimpin nasional itu
jelas punya pandangan yang muaranya searah dan setujuan bahwa pemilihan
umum, ajang menentukan para pemimpin bangsa, adalah fase untuk memajukan
bangsa dan menyejahterahkan rakyat.
Presiden Jokowi di hadapan 430 Komandan Resor Militer dan Komandan
Distrik Militer se-Indonesia mengatakan stabilitas perlu dijaga bersama
dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa mewujudkan stabilitas
itu dengan menghadirkan rasa aman. Dalam konteks Pilpres 2019, sikap
netral anggota TNI memiliki peran besar menjaga stabilitas.
Sementara itu, di hadapan pemimpin pemuda Muhammadiyah, Wapres Jusuf
Kalla menekankan pentingnya sikap saling menghargai perbedaan-perbedaan
pilihan politik. Sikap itu antara lain bisa diekspresikan oleh pemimpin
organisasi masyarakat untuk tidak memaksakan anggotanya memilih
capres-cawapres tertentu menyongsong Pilpres 2019.
Narasi stabilitas yang diangkat Jokowi memang krusial ketika suhu
politik kian menghangat bahkan memanas seiring dengan semakin dekatnya
tanggal pencoblosan. Lepasnya kendali aparat terhadap situasi sosial
yang stabil jelas membahayakan demokrasi.
Efek lanjut atas hilangnya kendali terhadap stabilitas secara langsung
akan mengoyak persatuan. Mudah untuk menfantasikan dampak destruktif
macam apa yang akan terjadi jika prasyarat pembangunan itu, yakni
stabilitas dan persatuan, terkoyak.
Itu sebabnya para cendekiawan, pemikir dan pengamat politik sejak awal
mengimbau para elite politik untuk berkampanye dengan adu program dan
bukannya mengusung propaganda politik identitas, terutama yang berbasis
isu keagamaan.
Harus diakui bahwa usaha untuk menyeret nilai-nilai keagamaan ke dalam
wacana politik menjelang perebutan kekuasaan sempat diisyaratkan oleh
pendukung kedua kubu masing-masing pasangan capres-cawapres.
Namun dinamika politik yang dalam batas-batas tertentu bisa dipandang
sebagai paradoks seperti preferensi pemilihan sosok ulama dalam
pencapresan justru berdampak positif terhadap melemahnya gairah
meningkatkan intensitas propaganda politik identitas.
Maka hadirlah situsasi politik berupa semakin gencarnya suara-suara dari
aktivis prodemokrasi yang menyatakan bahwa penautan politik dan agama
hanya mendestruksi demokrasi.
Sesungguhnya tak sulit untuk memahami kenapa perebutan kekuasaan
berlangsung gegap gempita seolah jadi pertaruhan hidup mati para
pendukung garis keras masing-masing kubu. Salah satu faktor yang
mendorong hadirnya iklim semacam itu adalah pemegang kekuasaan di sini
adalah pembuka akses bagi sumber-sumber politik dan ekonomi yang
berpeluang untuk dieksploitasi, baik secara sah maupun korup.
Itulah sebabnya ikhtiar merebut kekuasaan cenderung dilakukan dengan
segala cara, jika memungkinkan digunakanlah cara-cara yang tak etis,
yang berisiko bahkan bagi persatuan bangsa, lewat cara-cara adu domba,
memecah belah umat dan sebagainya.
Melalui tiga kali pengalaman pilpres secara langsung, yang berhasil
dilewati rakyat tanpa terjadi perpecahan yang berarti, diharapkan
pilpres secara langsung keempat pun terselenggara dengan aman, damai dan
tentu saja demokratis.
Stabilitas dan persatuan tetap terjaga, terpelihara dengan faktor
penentu utamanya adalah publik itu sendiri. Kenapa demikian? Sebab,
ketika stabilitas dan persatuan itu lebih banyak diserahkan penjagaannya
kepada aparat keamanan dan militer, seperti pengalaman traumatis di era
otokratik sebelum Reformasi Mei 1998, kecenderungan ekses terjadinya
pengerdilan demokrasi berpeluang hadir.
Terlalu tragis bila lepasnya kendali atas stabilitas dan terkoyaknya
persatuan itu diakibatkan oleh pertarungan politik domestik di antara
anak bangsa. Ketika situasi global saat ini berada dalam ancaman
tekanan, baik oleh efek perang dagang negara raksasa penguasa ekonomi
global maupun oleh ancaman ekologis yang kian mencemaskan, sinergi di
antara anasir anak bangsa justru diperlukan.
Namun, yang juga tak kalah pentingnya untuk dicegah agar jangan sampai
terjadi adalah persatuan oligarkhis di antara kaum elite politik akibat
seruan untuk persatuan yang kelebihan dosis. Hal semacam ini sangat
mungkin terjadi setelah pertarungan kekuasaan berlangsung. Pada poin
ini, yang menjadi korban tak lain dan tak bukan adalah kepentingan
publik yang tak masuk dalam lingkaran elite politik.
Di sinilah esensi politik, perjalanan dari perebutan kekuasaan yang
dilewati dengan mempertahankan persatuan menuju fase pembagian kekuasaan
di antara elite politik dengan menghindari oligarkhi politik yang
memunggungi kepentingan publik. Para pengamat politik selalu
mengingatkan perkara ini.
Untuk saat ini, saat menjelang Pilpres 2019, pertaruhannya memang jauh
lebih besar ketimbang apa yang akan jadi kemungkinan untuk dikorbankan
di momen setelah perhelatan perebutan kekuasaan terjadi.
Jika, yang dipertaruhkan saat ini di tengah suhu politik yang memanas
selama kampanye adalah persatuan anak bangsa, begitu Pilpres berlalu
dengan damai dan demokratis yang jadi pertaruhan adalah dilupakannya
janji-janji politik yang ditebar selama masa kampanye.
Namun, dengan semakin berdaya dan tercerahkannya kekuatan sipil dan
publik yang kian dewasa dalam berdemokrasi, kemungkinan-kemungkinan
buruk itu bisa diminimalisasi, kalau bukan dihindari sama sekali.*
*Baca juga: Gubernur: Wali Nagari dilarang dukung calon presiden
<https://www.antaranews.com/berita/771989/gubernur-wali-nagari-dilarang-dukung-calon-presiden>
Baca juga: Haedar pastikan Muhammadiyah tetap berjarak dengan politik
praktis
<https://www.antaranews.com/berita/771937/haedar-pastikan-muhammadiyah-tetap-berjarak-dengan-politik-praktis>*
Pewarta: Mulyo Sunyoto
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2018
* TAGS:
* pilpres <https://www.antaranews.com/tag/pilpres>
* pemilu <https://www.antaranews.com/tag/pemilu>
