Anggaran Tak Terserap Rp 70 T, Jokowi Minta Kementerian Evaluasi

Reporter:


       Bisnis.com

Editor:


       Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Kamis, 6 Desember 2018 09:42 WIB

Presiden Jokowi (kiri) berbincang dengan pengurus Dewan Adat Melayu Riau di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018. Gelar yang akan disematkan kepada Jokowi yakni Datuk Seri Setia Amanah Negara. ANTARA/Wahyu Putro APresiden Jokowi (kiri) berbincang dengan pengurus Dewan Adat Melayu Riau di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018. Gelar yang akan disematkan kepada Jokowi yakni Datuk Seri Setia Amanah Negara. ANTARA/Wahyu Putro A

*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Presiden Joko Widodo atau Jokowi <https://bisnis.tempo.co/read/1117825/jokowi-alokasikan-anggaran-kesehatan-2019-rp-122-triliun> meminta semua kementerian dan lembaga mengevaluasi dokumen perencanaan, penganggaran, hingga implementasi kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi naiknya anggaran yang tidak terserap.

*Baca:*Jokowi Serahkan DIPA 2019 Kementerian dan Lembaga Pekan Depan <https://bisnis.tempo.co/read/1152508/jokowi-serahkan-dipa-2019-kementerian-dan-lembaga-pekan-depan>

Permintaan Jokowi merespons catatan Kementerian Keuangan soal jumlah anggaran yang tidak terbelanjakan mencapai lebih dari Rp 70 triliun setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir. Jika dirinci, anggaran belanja pegawai yang tidak terbelanjakan sebesar Rp 9,9 triliun, belanja barang yang tidak terserap sekitar Rp 31 triliun, sedangkan belanja modal yang tidak terserap sekitar Rp 32 triliun tiap tahunnya selama 10 tahun terakhir.

"Jadi saya mau membuat angka satu dekade supaya kementerian lembaga memiliki pemahaman kemampuan belanja mereka. Supaya para menteri mengetahui bagaimana kita menggunakan APBN secara baik atau tidak," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu, 5 Desember 2018.

Adapun penyerapan belanja pegawai rata-rata mencapai 95,6 persen, belanja barang hanya terserap 86,4 persen, dan serapan belanja modal sekitar 84,4 persen setiap tahun selama 10 tahun terakhir. Dari data tersebut pula, Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian lembaga terus melakukan evaluasi dan penelitian detil terhadap seluruh perencanaan anggaran.

*Baca:*Jokowi Pertanyakan Hasil Riset dengan Anggaran Rp 24,9 Triliun <https://bisnis.tempo.co/read/1077794/jokowi-pertanyakan-hasil-riset-dengan-anggaran-rp-249-triliun>

ADVERTISEMENT

Ke depan, evaluasi itu juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi kementerian lembaga bisa menggunakan anggaran secara efektif dan lebih terserap. "Bapak PresidenJokowi <https://www.tempo.co/tag/jokowi>sampai menyampaikan bahwa kalau ada direktorat jenderal yang tidak menyerap, ya itu segera dikoreksi saja. Jadi artinya  memang harus melihat sampai detail kepada dokumen anggaran dan pelaksanaannya," kata Sri Mulyani.

*BISNIS*



---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com

Kirim email ke