https://news.detik.com/kolom/d-4340240/menjamin-kedaulatan-rakyat-tanpa-korupsi?tag_
from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.38912160.200151186.1544626269-460825298.1544626269
Rabu 12 Desember 2018, 15:10 WIB
Kolom
Menjamin Kedaulatan Rakyat Tanpa
Korupsi
Helmi Chandra SY - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4340240/menjamin-kedaulatan-rakyat-tanpa-korupsi?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.38912160.200151186.1544626269-460825298.1544626269#>
Helmi Chandra SY
<https://news.detik.com/kolom/d-4340240/menjamin-kedaulatan-rakyat-tanpa-korupsi?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.38912160.200151186.1544626269-460825298.1544626269#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4340240/menjamin-kedaulatan-rakyat-tanpa-korupsi?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.38912160.200151186.1544626269-460825298.1544626269#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4340240/menjamin-kedaulatan-rakyat-tanpa-korupsi?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.38912160.200151186.1544626269-460825298.1544626269#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4340240/menjamin-kedaulatan-rakyat-tanpa-korupsi?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.38912160.200151186.1544626269-460825298.1544626269#>
1 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4340240/menjamin-kedaulatan-rakyat-tanpa-korupsi?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.38912160.200151186.1544626269-460825298.1544626269#>
Menjamin Kedaulatan Rakyat Tanpa Korupsi Aksi ICW peringati Hari
Antikorupsi Sedunia dan menyongsong Pemilu 2019 (Foto: Zunita Amalia Putri)
*Jakarta* - Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan
hukum dalam sebuah negara. Salah satu bentuk kedaulatan dalam negara
adalah kedaulatan rakyat yang dicetuskan oleh John Locke kemudian
dilanjutkan oleh J.J Rousseau. Kedaulatan rakyat pada hakikatnya sejalan
dengan makna demokrasi sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Demokrasi ataupun kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada
di tangan rakyat; negara diperintah oleh rakyat melalui perantara
wakil-wakilnya yang dipilih langsung oleh rakyat.
Secara eksplisit UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia menganut paham
demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan
rakyat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar. Sejalan dengan itu tokoh proklamator Bung
Hatta berpendapat bahwa para pejabat pemerintah harus meyakini terlebih
dahulu tentang kebenaran prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi
sebagai dasar Indonesia merdeka (Muhammad Hatta:1952). Kebenaran di sini
yaitu dalam arti stabil dan kuat bertahan dalam menghadapi setiap
gangguan inkonstitusional, sehingga proses pembangunan dapat berlangsung
dengan lancar.
Untuk menjalankan demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut
ada semacam konsensus, bahwa sebagus apapun sebuah pemerintahan
dibentuk, tidak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang
memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh rakyat. Pelaksanaan
pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinya tetap sama untuk semua
masyarakat yang demokratis. Dalam hal ini pemilihan umum (pemilu)
merupakan bagian esensial dalam demokrasi.
UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan pengertian pemilu
adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD
serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini tentu menggambarkan
betapa pentingnya pemilu sebagai kanal untuk menyalurkan kedaulatan
rakyat dalam menentukan wakil-wakilnya, serta pemimpin yang akan
ditentukan sendiri oleh rakyat sebagai pemegang mutlak kedaulatan
tersebut yang harus bersih terutama dari korupsi.
Maka dalam penyelenggaraan pemilu yang merupakan perwujudan kedaulatan
rakyat tersebut setidaknya ada tiga aspek yang harus bersih sehingga
menjamin kedaulatan rakyat tanpa korupsi. Pertama, penyelenggara
berintegritas. Penyelenggara pemilu di Indonesia adalah KPU, Bawaslu,
dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.
Lembaga-lembaga ini harus bersih mulai dari perekrutan keanggotaannya
hingga pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
Sebagai gambaran, Pasal 23 UU Pemilu menjelaskan bahwa dalam perekrutan
anggotanya KPU diseleksi oleh Tim Seleksi yang dilakukan secara terbuka
dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tahapan. Mulai dari
mengumumkan pendaftaran bakal calon melalui media massa nasional,
menerima pendaftaran bakal calon, melakukan penelitian administrasi,
mengumumkan hasil penelitian administrasi, hingga melakukan seleksi
tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap
pancasila, UUD 1945, serta pengetahuan mengenai pemilu.
Setelah itu masih ada tahapan tes psikologi, mengumumkan melalui media
massa nasional daftar nama bakal calon yang lulus seleksi tertulis dan
tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat,
melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan
pemilu, dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.
Hingga pada akhirnya tim seleksi menetapkan 14 (empat belas) nama calon
anggota KPU dalam rapat pleno untuk disampaikan kepada Presiden.
Dari panjangnya rangkaian perekrutan dan proses seleksi anggota KPU
tentu sudah dapat dikatakan mengarah pada pembentukan penyelenggara yang
berintegritas, karena melibatkan masyarakat sebagai tim seleksi untuk
melacak rekam jejak setiap bakal calon. Namun, dalam pelaksanaan tugas
dan kewenangan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu masih jauh dari
kata sempurna jika berkaca dari banyaknya gugatan yang ditujukan
terhadap hasil kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu.
Kedua, pemilih berintegritas. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang
sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau
sudah pernah kawin. Syarat ini tentu bukan hanya sekadar angka kosong
tanpa arti karena pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih
tentu telah dianggap cukup dewasa untuk menentukan pilihannya terhadap
wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang memiliki rekam jejak dan pribadi
bersih.
Sikap kritis tentu sangat diharapkan agar pemilih tidak hanya mampu
menentukan pilihan yang bersih, tetapi juga akan mendorong untuk
bersikap menolak segala bentuk /money politics./ Bagaimana mungkin
mengharapkan pemilu akan menghasilkan pemimpin berintegritas, jika
pemilih yang diberikan kedaulatan penuh untuk menentukan pilihan masih
tergiur dengan /money politics/ sehingga menutup mata dari calon-calon
yang tidak berintegritas?
Ketiga, peserta pemilu berintegritas. Ini tentu merupakan faktor
fundamental dari semua aspek yang dibutuhkan untuk menjamin kedaulatan
rakyat yang bersih dari korupsi. Kasus korupsi yang telah dilakukan
penindakan oleh KPK pada 2018 mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya dengan rincian kasus yang melibatkan DPR dan DPRD sebanyak 2
kasus, pemerintah provinsi 17 kasus, pemkab/pemkot 61 kasus, dan jika
ditotal di semua instansi baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif
maka sepanjang tahun ini sudah sebanyak 93 kasus korupsi yang terungkap.
Tentu ini fakta yang mencederai proses demokrasi di negeri ini karena
mereka yang korupsi terutama para pejabat yang dipilih secara langsung
oleh rakyat sebagai peserta pemilu secara nyata telah mengkhianati
kepercayaan rakyat yang memilihnya. Dan, yang paling menyakitkan sadar
atau tidak tentu semua perbuatan korupsi itu menjadi bukti bahwa
kedaulatan rakyat dirusak dan dinodai sehingga tidak lagi akan dipandang
sebagai alat kendali dalam membangun dan menata kehidupan politik dalam
negara.
Karena itu, menyongsong pemilu serentak yang tinggal beberapa bulan
lagi, perlu kiranya memantau kembali serta proaktif mengawasi semua
aspek penyelenggaraannya agar dapat menjamin kedaulatan rakyat bersih
dari korupsi. Jika tidak, rakyat hanya jadi paket dagangan setiap kali
ada pemilu. Harapannya, pemilu tahun depan harus mampu dijadikan
momentum oleh rakyat untuk menghukum peserta pemilu yang berkhianat
karena korupsi, dan memberikan legitimasi baru kepada peserta pemilu
yang siap mengemban amanah rakyat tanpa rekam jejak korupsi.
*Helmi Chandra SY* /dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,
peneliti Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI)/
*(mmu/mmu)*
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar
tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini
<https://news.detik.com/kolom/kirim> sekarang!
pemilu <https://www.detik.com/tag/pemilu/> kedaulatan rakyat
<https://www.detik.com/tag/kedaulatan-rakyat/> korupsi
<https://www.detik.com/tag/korupsi/>
