https://tirto.id/sejarah-kotagede-pra-1965-kurusetra-pki-dan-muhammadiyah-dcl4
Sejarah Kotagede Pra-1965: Kurusetra
PKI dan Muhammadiyah
Kotagede; 1900. FOTO/Wikicommon
<https://tirto.id/sejarah-kotagede-pra-1965-kurusetra-pki-dan-muhammadiyah-dcl4>
Kotagede; 1900. FOTO/Wikicommon
Oleh: Fadrik Aziz Firdausi - 21 Desember 2018
Dibaca Normal 4 menit
/Kotagede yang tenang dihangatkan persaingan Muhammadiyah dan PKI.
Keduanya berebut massa perajin perak sebelum geger 1965./
tirto.id <https://tirto.id/> - Seminggu ini lini masa media sosial
diramaikan kasus pemotongan nisan salib di makam seorang warga Kotagede
bernama Albertus Slamet Sugihardi. Pemotongan salib dilakukan setelah
almarhum Slamet dimakamkan pada Senin (17/12/2018). Foto nisan salib
terpotong itu lantas viral dan mengundang perdebatan.
Bejo Mulyono, tokoh masyarakat Purbayan, tempat tinggal Slamet,
menjelaskan bahwa pemotongan nisan salib dilakukan karena pemakaman itu
akan dikhususkan untuk Muslim. Pemotongan nisan itu pun dilakukan
setelah ada kesepakatan antara warga dan keluarga almarhum.
"Artinya khusus yang makam itu. Walaupun belum resmi, tapi akan
dijadikan makam Muslim. Kemarin itu karena darurat, diperbolehkan, asal
makam [Slamet] dipinggirkan dan tidak ada simbol-simbol Nasrani karena
di sini mayoritas Islam," ujar Bejo kepada reporter /Tirto/di
Yogyakarta, Selasa (18/12/2018).
Selain melarang ada "simbol agama"—dalam hal ini di luar Islam—warga
kampung melarang penyelenggaraan misa atau ibadah pemakaman secara
Katolik di lokasi pemakaman dan di rumah almarhum. Buntutnya, misa arwah
dilakukan di Gereja Katolik Santo Paulus Pringgolayan pada Senin
(17/12/2018) sebelum pemakaman, atau sekitar pukul 12.00.
Bejo juga menyebut, pemotongan salib dan larangan misa arwah itu
dilakukan untuk "menghindari konflik
<https://tirto.id/duduk-perkara-pemotongan-nisan-salib-di-makam-purbayan-yogyakarta-dcea>".
Arena Konflik Sejak Dulu
Dalam sejarahnya, Kotagede memang kerap menjadi ajang konflik—dalam
bentuk dan skala yang bervariasi. Salah satu yang cukup diingat adalah
konflik ideologis di kota tua ini yang bermula dari masa pergerakan
nasional.
Kotagede adalah ibu kota pertama Kesultanan Mataram yang berdiri pada
pertengahan abad ke-16. Meski kemudian ibu kota kesultanan
berpindah-pindah, Kotagede tetap memiliki posisi penting hingga kini.
Kota ini juga menjadi persemayaman leluhur-leluhur pertama dinasti
Mataram. Tak heran jika kemudian ia menjadi objek ziarah bagi penganut
Islam maupun Kejawen.
Baca juga: Jalan Panjang Membangun Keraton Yogyakarta
<https://tirto.id/jalan-panjang-membangun-keraton-yogyakarta-cxW2>
Sementara itu dari aspek ekonomi, pusat kerajinan perak dan logam lain
adalah penggerak ekonomi Kotagede. Di masa lalu, tepatnya pada dekade
1920-an hingga 1930-an, kerajinan perak pernah amat berjaya. Ia menjadi
mata pencaharian sebagian besar warga Kotagede.
Sebagaimana dicatat H.J. van Mook dalam monograf klasiknya, /Kuta Gede/
(1972), lanskap sosial, ekonomi, dan budaya Kotagede sejak lampau
dibentuk oleh ketiga aspek itu.
Pada 1920-an, sebagaimana diamati van Mook, penduduk Kotagede terbagi
dalam empat lapis golongan. Golongan pertama adalah para elite yang
terdiri dari abdi dalem dan pamong praja. Di lapis kedua ada golongan
pedagang-pedagang kerajinan perak besar. Lalu ada golongan tukang perak
dan pedagang-pedagang kecil. Lapis paling bawah dari masyarakat Kotagede
diisi para buruh dan petani kecil yang tinggal di selatan kota (hlm. 19-21).
Dari sisi ideologis, golongan elite adalah penganut sinkretisme
Islam-Jawa yang kuat. Sementara itu paham keislaman Islam yang lebih
ortodoks—yang dapat diidentifikasi sebagai simpatisan
Muhammadiyah—banyak dianut kalangan lapis kedua dan ketiga.
Karena semangat komunal yang kuat, hampir tak ada gesekan berarti di
antara kedua golongan ini. Namun, pada 1920-an, van Mook mulai mengamati
bahwa dinamika masyarakat Kotagede mulai menghangat lantaran masuknya
komunisme di kalangan golongan lapis ketiga.
“Meskipun hubungan antara madjikan dan tukang ramah seperti kebiasaannja
dalam industri Djawa, namun banjak daripada mereka telah sangat
merasakan tekanan tahun-tahun krisis dan mungkin djuga karena itu maka
diantara mereka pada waktu2 terachir ini menganut “komunisme” ialah
pergerakan jang nampak mendapat perlawanan agak keras dan tetap
(kontinu) dari pihak orang jang berada, seperti dapat diduga,” tulis van
Mook (hlm. 21).
Baca juga: Sejarah Kotagede: Gelap-Terang Hubungan PKI dan Muhammadiyah
<https://tirto.id/sejarah-kotagede-gelap-terang-hubungan-pki-dan-muhammadiyah-dcg3>
Muhammadiyah vs PKI
Muhammadiyah dan PKI sebenarnya bukanlah organisasi sosial-politik
pertama yang bercokol di Kotagede. Sejak 1910 Budi Utomo sudah
mendirikan cabang di Kotagede, lalu disusul Sarekat Islam setahun
kemudian. Warga Muslim juga memiliki organisasi lokal bernama Syarekatul
Mubtadi yang berdiri bersamaan dengan Budi Utomo.
Syarekatul Mubtadi lalu melebur dengan Muhammadiyah pada 1923. Dalam
waktu yang hampir bersamaan, PKI juga melebarkan sayap ke Kotagede. Pada
tahun-tahun selanjutnya, Muhammadiyah dan PKI-lah yang mengisi dinamika
politik lokal Kotagede.
Sebagaimana sinyalemen yang dicatat van Mook, antogonisme kedua
organisasi ini di permukaan tampak seperti pertentangan antarkelas
sosial. Namun, menurut Mitsuo Nakamura, akar gesekan Muhammadiyah dan
PKI bisa jadi jauh lebih dalam. Karena saat itu pemimpin komunis
Kotagede masih dapat dihitung jari dan mereka bukanlah golongan miskin.
Di antara anggota awal PKI Kotagede kala itu adalah seorang sekretaris
desa yang berasal dari keluarga bekel yang cukup makmur. Lalu ada
seorang prajurit keraton yang kerabat salah satu saudagar besar. Lainnya
adalah para pegawai pemerintah bergaji lumayan besar menurut standar
lokal dan pengrajin perak yang cukup kaya.
Menurut Nakamura, gesekan antara Muhammadiyah dan PKI kala itu lebih
disebabkan oleh perbedaan pilihan politik dan soal keagamaan.
“PKI menganjurkan aksi langsung untuk menggoyang kuasa rezim kolonial
Belanda. Sementara Muhammadiyah, meski tak kurang antikolonial, tak
ingin terlibat dalam aksi-aksi politik,” tulis Nakamura dalam /The
Crescent Arise over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah
Movement in a Central Javanese Town /(2012: 73).
Muhammadiyah, lanjut Nakamura, lebih mementingkan pendidikan religius
daripada aksi politik. Muhammadiyah membebaskan anggotanya untuk
menyuarakan aspirasi politik atau terlibat dalam politik praktis, namun
mencegah keterlibatan organisasi. Para pengurus Muhammadiyah kala itu
tak ingin politik merusak gerakan utama mereka di ranah pendidikan agama.
Konflik terbuka di antara PKI dan Muhammadiyah terjadi pada 1924.
Mulanya adalah aksi pembubaran rapat umum PKI di Yogyakarta oleh
orang-orang Sarekat Islam dan Muhammadiyah pada Agustus. Muhammadiyah
kembali merecoki acara PKI pada Desember.
Kala itu PKI menggelar kongres nasional di sebuah pendopo dekat pasar
utama Kotagede. Mulanya, Kongres yang dihelat pada 11-15 Desember itu
berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Situasi jadi memanas kala PKI
menggelar propaganda terbuka pada 14 Desember. Kader-kader Muhammadiyah
dan PKI hampir saja terlibat bentrokan kalau saja polisi tak berjaga di
sana.
Seturut laporan Residen Kotagede Diengemans yang dikutip Nakamura dalam
studinya, konflik di antara Muhammadiyah dan PKI sebenarnya adalah hal
baru. Orang-orang PKI memang tak suka kepada beberapa pimpinan
Muhammadiyah, tapi bukan hendak menyerang Islam. Pun demikian Haji Ahmad
Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dikenal sangat toleran oleh orang-orang PKI.
Baca juga: Kiai Dahlan & Muhammadiyah: Usaha Melumat Kejumudan Umat
<https://tirto.id/kiai-dahlan-muhammadiyah-usaha-melumat-kejumudan-umat-cAcw>
“Banyak titik-titik kesepakatan di antara PKI dan Muhammadiyah yang tak
lagi diindahkan oleh pimpinan Muhammadiyah sekarang. Karena aksi ceroboh
beberapa pimpinan Muhammadiyah, PKI dan Sarekat Rakyat kini mengambil
sikap oposisi terhadap Muhammadiyah,” tulis Nakamura (hlm. 75).
Percekcokan antara Muhammadiyah dan PKI di Kotagede baru berakhir pada
1926. Di beberapa kota di Hindia Belanda, PKI melancarkan serangkaian
pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Tanpa kematangan rencana,
pemberontakan itu gagal dan kemudian banyak kader PKI ditangkap dan
dibuang ke Digul.
Sebelum G30S
PKI kembali aktif di Kotagede usai Proklamasi. PKI, bersama PNI, menjadi
organisasi politik yang pertama hadir di Kotagede kala itu. Namun,
dibanding PKI, PNI adalah entitas politik yang baru dikenal di Kotagede.
Menurut Mutiah Amini dalam “Komunis di Kota Santri: Politik Lokal
Kotagede pada 1950-1960-an” yang termuat dalam bunga rampai /Antara
Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an/ (2011), PNI menancapkan
pengaruhnya di Kotagede dengan memanfaatkan orang-orang Muhammadiyah.
“PNI dapat tumbuh di Kotagede karena pengurus PNI Kotagede kebanyakan
simpatisan gerakan Muhammadiyah [...] Namun, PNI memiliki kelemahan
dalam hal kegiatannya yang kurang menyentuh masyarakat bawah sehingga
PNI Kotagede juga hanya menjadi populer di kalangan masyarakat
menengah-atas,” tulis Mutiah (hlm. 275).
Partai lain tempat orang Muhammadiyah mengekspresikan aspirasi
politiknya tentu saja Masyumi. Namun, dinamika hubungan Muhammadiyah dan
PKI pada periode ini tak banyak diketahui hingga usainya revolusi pada 1950.
Baca juga: Masyumi dan Ilusi Persatuan Umat Islam
<https://tirto.id/masyumi-dan-ilusi-persatuan-umat-islam-czHP>
Kala itu industri kerajinan perak di Kotagede sedang mencoba bangkit
lagi. Jumlah buruh kerajinan perak meningkat lagi selama dekade 1950-an.
Kelompok inilah yang dimanfaatkan oleh PKI dan Masyumi untuk menggaet
anggota. Menurut Mutiah Amini, hanya dua organisasi buruh yang mengakar
kuat di Kotagede pascarevolusi, yaitu Sentral Organisasi Buruh Seluruh
Indonesia (SOBSI) yang berafiliasi dengan PKI dan Serikat Buruh Islam
Indonesia (SBII) yang berafiliasi dengan Masyumi.
“Meskipun SBII dapat menarik simpati buruh perak, popularitasnya masuh
jauh di bawah SOBSI. Mayoritas buruh perak adalah anggota SOBSI sebab
organisasi ini paling gencar dalam mencari massa dan memberikan
janji-janji perbaikan kesejahteraan, sementara SBII lebih populer di
kalangan komunitas Muslim,” tulis Mutiah (hlm. 279).
Infografik Melotre Kotagede
Meskipun secara kasat mata anggota PKI Kotagede terus meningkat, tetapi
pada Pemilu 1955 PKI tetap tak bisa melampaui perolehan suara Masyumi.
Di Kotagede, dengan jumlah pemilih sekira 5.000 orang, PKI dan Masyumi
sama-sama meraup sepertiga total suara. PNI yang secara nasional
merupakan pemenang pemilu dan menempati posisi ketiga di Kotagede, harus
puas berbagi sepertiga suara sisanya dengan partai-partai gurem lain.
Kejadian serupa juga terjadi pada Pemilu Daerah 1957. Seturut Nakamura,
kali ini PKI berhasil unggul dari Masyumi meski dengan selisih tipis.
Sejak itu, perkembangan PKI di Kotagede tak terbendung. Lebih-lebih saat
Masyumi dibubarkan Presiden Sukarno pada 1960.
“Di lapangan koperasi produksi perak, pimpinannya pun berganti dari
sebelumnya diisi koalisi PKI-Masyumi, kini jadi koalisi PKI-PNI. Dalam
kenangan orang-orang Kotagede, periode Demokrasi Terpimpin diingat
sebagai ‘jaman PKI’,” tulis Nakamura (hlm. 123).
Sejak Masyumi dibubarkan, Muhammadiyah di Kotagede justru mengalami
peningkatan anggota. Menjelang 1965, mubalig-mubalig Muhammadiyah-lah
yang mencoba mengimbangi propaganda PKI yang kian radikal.
Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA
<https://tirto.id/q/sejarah-indonesia-dwA?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Fadrik Aziz Firdausi
<https://tirto.id/author/fadrikazizfirdausi?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
(tirto.id - Politik)
Penulis: Fadrik Aziz Firdausi
Editor: Ivan Aulia Ahsan
Akar gesekan Muhammadiyah dan PKI jauh lebih dalam dari pertentangan kelas.
