http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1565-paradoks-antiulama
/*Paradoks Antiulama*/
Penulis: *Media Indonesia* Pada: Jumat, 21 Des 2018, 05:00 WIB Editorial
MI <http://mediaindonesia.com/editorials>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1565-paradoks-antiulama>
<http://twitter.com/home/?status=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1565-paradoks-antiulama>
JUNGKIR balik fakta dan narasi demi kepentingan elektoral semakin
meresahkan di Tanah Air. Kondisinya bahkan pantas disebut berbahaya
karena sudah merusak prinsip keadilan dan kesejajaran di mata hukum.
Inilah yang terlihat dari narasi antiulama atas upaya penegakan hukum
terhadap kasus penganiayaan pada dua anak oleh seorang yang dianggap
tokoh agama. Penyidikan yang memang merupakan bagian dari proses sistem
hukum yang benar justru dicaci maki sebagai kriminalisasi terhadap ulama.
Padahal, dengan alat bukti yang ada, proses penyelidikan dan selanjutnya
penyidikan ialah keharusan. Tidak dijalaninya proses tersebut justru
merupakan kegagalan penegakan hukum.
Karena itu, kita pantas marah atas pihak yang terus mengeluarkan narasi
negatif atas segala sistem yang telah berjalan baik. Permainan kotor ini
bisa merusak tatanan negara dan sosial.
Tujuan para pemain narasi busuk ini pun tidak sulit dibaca. Sesungguhnya
tidak ada keluhuran dan kepentingan bersama yang dibela. Dalam kasus ini
ataupun berbagai kasus sebelumnya, tidak ada sama sekali nasib korban
yang disinggung. Para anak yang jelas-jelas mendapat penganiayaan,
misalnya, tidak ada satu pembelaan terhadap mereka.
Justru mereka langsung melompat logika dan korelasi dengan menempatkan
pemerintah sebagai yang bersalah. Dalam berbagai kasus, kesimpulan yang
dibuat tetaplah sama, yakni bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.
Maka, semestinya kita bisa berpikir jika subjek-subjek yang dibela dan
dielukan sesungguhnya hanya media untuk sasaran tembak yang sama, yakni
kubu lawan di Pilpres 2019. Maka, tujuan akhirnya hanyalah suara para
pemilih.
Kepentingan elektoral ini pula yang terbaca dari narasi negatif terhadap
kinerja dan keteladanan pemimpin negara. Bahkan dalam sikap Presiden
Jokowi yang begitu menghargai kekuatan Indonesia sebagai negara muslim
terbesar di dunia.
Presiden menunjukkan sikap itu dengan mendukung setiap sendi umat Islam
untuk terus berkembang dan ikut memberi sumbangsih positif bagi bangsa.
Penetapan Hari Santri Nasional dan juga kunjungan ke berbagai pesantren
dan ulama hanyalah sedikit contoh tersebut.
Bukan sekadar slogan dan pencitraan, lewat berbagai kunjungan itu
Presiden berbagi ide dan program untuk kemajuan kebudayaan hingga
perekonomian umat.
Namun, tetap saja demi kepentingan elektoral, langkah positif Presiden
itu dijungkirbalikkan. Bahkan Presiden terus dituding antiulama dan
islamofobia. Serangan narasi itu bahkan bukan lagi pengaburan fakta,
melainkan sudah merupakan murni hoaks.
Karena itu, permainan kotor hoaks semestinya bukan hanya musuh untuk
kubu yang dirugikan, melainkan juga bagi seluruh bangsa. Seperti yang
sudah berulang kali dikemukakan para ahli politik dan tata negara,
dampak dari pabrikasi hoaks tidak berhenti saat pemilu usai.
Kerusakan yang diakibatkan akan berdampak jauh, bahkan bergenerasi sebab
mereka telah merusak nilai-nilai kebenaran dan keluhuran.
