https://news.detik.com/kolom/d-4353971/paradoks-populisme
Jumat 21 Desember 2018, 14:16 WIB
Kolom
Paradoks Populisme
Fahrul Muzaqqi - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4353971/paradoks-populisme#>
Fahrul Muzaqqi <https://news.detik.com/kolom/d-4353971/paradoks-populisme#>
Share *0* <https://news.detik.com/kolom/d-4353971/paradoks-populisme#>
Tweet <https://news.detik.com/kolom/d-4353971/paradoks-populisme#> Share
*0* <https://news.detik.com/kolom/d-4353971/paradoks-populisme#> 2
komentar <https://news.detik.com/kolom/d-4353971/paradoks-populisme#>
Paradoks Populisme Reuni 212 sebagai bagian dari tren gerakan populisme
(Foto: detikcom)
*Jakarta* - Di pengujung 2018 ini media-media di Tanah Air diramaikan
dengan tiga adegan aksi kolosal dalam dan luar negeri. Pertama, Aksi
Gilets Jaunes (rompi kuning) di Prancis yang melibatkan massa sekitar 75
ribu orang. Mereka memprotes kenaikan harga BBM di Prancis awal tahun
depan. Kedua, Aksi 212 di Monas yang konon diklaim melibatkan massa
hingga jutaan. Aksi ini merupakan reuni dari aksi serupa pada 2016 lalu
untuk mengekspresikan kekuatan politik Islam konservatif.
Ketiga, Aksi 812 di Kuala Lumpur yang melibatkan lebih dari 50 ribu
orang yang memprotes rencana pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB
perihal penghapusan diskriminasi rasial (ICERD). Terlepas dari perbedaan
spesifikasi, ketiganya memiliki benang merah kesamaan, yakni pengerahan
massa besar-besaran disertai klaim suara mayoritas rakyat untuk
kepentingan sosio-politik tertentu.
Dalam kajian gerakan sosial kontemporer, fenomena semacam itu dikenal
dengan istilah populisme. Populisme, berikut aneka corak isu yang
melingkupinya, menjadi tren di banyak negara belakangan ini dengan
karakteristik khas mendemarkasi rakyat (populis) dengan elite penguasa.
Ia lahir karena kritik atas demokrasi representatif yang dianggap kurang
membawa maslahat bagi rakyat (Hadiz & Robinson 2017).
Dalam derajat tertentu terdapat kejenuhan politik --bahkan
ketidakpercayaan-- terhadap negara melalui segala perangkat
institusional yang dimiliki. Trias politika, partai politik, birokrasi,
hingga lembaga-lembaga tambahan (/state auxiliary bodies/) dianggap
kurang mampu menjalankan fungsinya secara memuaskan sehingga rakyat
harus turun tangan sendiri. Prinsipnya, slogan mereka adalah "kembalikan
kekuasaan kepada rakyat" (/bringing power back to people/).
Pertanyaan kritisnya, apakah mode populis itu dapat diklaim paling
merepresentasikan kepentingan rakyat? Tentu hal ini memunculkan perdebatan.
*Strategi /Viral/*
Mode gerakan populis makin marak di banyak negara seiring dengan
perkembangan teknologi informasi. Tujuan utama tidak hanya tercapainya
aspirasi politik menjadi suatu kebijakan, melainkan pula penyemaian
atribut-atribut identitas, merebut perhatian publik, hingga mobilisasi
massa untuk kepentingan politik tertentu. Apakah itu buruk? Tidak selalu.
Dalam konteks demokratisasi di era virtual, populisme merupakan salah
satu penanda kesadaran politik masyarakat yang makin tinggi. Sekaligus
sebagai alarm bagi para elite politik bahwa mereka diawasi. Kajian
terbaru oleh Paul D. Kenny (2018) berjudul /Populism in Southeast Asia/
mengidentifikasi bahwa strategi komputasi kerap digunakan untuk
melancarkan gerakan. Hal ini mafhum dilakukan untuk mempengaruhi
psikologi massa secara efektif dan efisien.
Tentu saja, partisipan populis umumnya dari khalayak yang melek /gadget/
dan media sosial (/digital natives/). Pada gilirannya, dukungan politik
skala besar dapat diraih hingga unjuk kekuatan secara manifes.
Manifestasi itu selanjutnya digunakan untuk mengkampanyekan agenda
politik mereka secara /viral/ sembari menunggu momentum yang tepat untuk
turun lapangan berikutnya. Artinya, dari pendekatan /viral/
pra-mobilisasi ke /viral/ pasca-mobilisasi.
Namun, justru karena watak strategi /viral/ itulah gerakan populis
berupaya mengemas informasi, ide, simbol-simbol identitas tertentu,
hingga data-data secara sederhana dan mudah dicerna. Asumsinya, segala
segmen masyarakat diandaikan dapat menangkap dengan mudah pesan-pesan
yang di-/viral/-kan. Dalam hal ini, gambar /meme/, video pendek,
testimoni, maupun atribut simbolik digunakan sebagai media persuasi dan
propaganda.
Apa yang dibidik dari subjek sasaran? Tidak lain terutama elemen
afektif. Sentimen emosional publik merupakan sisi paling signifikan
untuk melipatgandakan dukungan secara solid dan militan. Walau
sebaliknya, sentimen itu secara bersamaan potensial pula melahirkan
penolakan yang tak kalah besar. Justru di sinilah basis kekuatan populis
dibangun sekaligus dibatasi secara tegas.
Dalam banyak kasus, gerakan populis memang rentan tergelincir menjadi
eksklusif. Ada pembedaan secara relatif tegas antara "kami" dan
"mereka". Pada taraf ini, populisme terjerembab pada logika yang pada
awalnya menjadi sasaran tembaknya.
*Elitisme Baru*
Kehendak untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien mendesak mode
gerakan populis untuk merapikan barisan dukungan. Bertolak dari asumsi
sebaliknya, mode gerakan yang terlalu lentur dan membuka diri justru
akan menyulitkan bagi gerakan populis untuk menggalang kekuatan secara
mantap.
Sebagaimana muasal terminologinya, logika gerakan populis dibangun
dengan fondasi pembedaan secara tegas dengan elite. Namun demikian,
logika itu menemui titik persimpangan ketika berhadapan dengan massa
dengan jumlah yang besar dan beragam. Apakah mempertahankan semangat
populisnya dengan konsekuensi membuka diri seluas-luasnya dan menjadi
lentur, ataukah lantas membuat garis demarkasi jelas dengan konsekuensi
menjadi eksklusif sehingga mengeksklusi massa yang tidak sesuai dengan
garis politiknya?
Kenyataannya, populisme di banyak negara termasuk di Indonesia cenderung
memilih opsi kedua, yakni menjadi eksklusif. Bagaimanapun, prinsip
eksklusivitas cenderung menuntun pada mode elitisme baru. Alih-alih
semangat populisme yang mengklaim merepresentasikan kepentingan rakyat,
yang terjadi justru populisme elitis. Yakni, populisme /vis/ /a vis/
elitisme dengan membentuk elitisme yang lain. Di titik inilah letak
paradoks populisme.
Kritik populis atas demokrasi perwakilan justru membuka diri pada
jebakan anti-demokrasi yang bahkan lebih buruk dari demokrasi itu
sendiri. Dengan kata lain, bagaimana mengontrol sistem dengan tawaran
alternatif yang bersifat eksklusif yang menekankan kesamaan dan bukannya
penghargaan atas perbedaan. Populisme yang mengarah pada elitisme inilah
yang buruk dan tidak dapat diklaim paling merepresentasikan kepentingan
rakyat sebagaimana pertanyaan kritis di atas.
*Fahrul Muzaqqi* /dosen di Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya/
*(mmu/mmu)*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
