Divestasi Freeport Ramai Dipersoalkan, Inalum Angkat Bicara
Reporter:
Antara
Editor:
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Senin, 24 Desember 2018 12:08 WIB
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers terkait divestasi saham PT
Freeport-McMorran di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018.
Jokowi turut didampingi Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan,
Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti
Nurbaya, Direktur Utama PT Inalum Budi Gunawan Sadikin, CEO PT
Freeport-McMorran Copper & Gold Inc., Rochard Adkerson.
TEMPO/Subekti.Presiden Jokowi memberikan keterangan pers terkait
divestasi saham PT Freeport-McMorran di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat,
21 Desember 2018. Jokowi turut didampingi Menkeu Sri Mulyani, Menteri
ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kehutanan dan
Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Direktur Utama PT Inalum Budi Gunawan
Sadikin, CEO PT Freeport-McMorran Copper & Gold Inc., Rochard Adkerson.
TEMPO/Subekti.
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Pelunasan pembayaran akuisisi PTFreeport
<https://bisnis.tempo.co/read/1157731/saham-freeport-dibayar-lunas-jokowi-hari-ini-momen-bersejarah> Indonesia
atau PTFI oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum pada
Jumat pekan lalu ternyata masih ramai diperbincangkan sejumlah pihak.
Salah satunya di antaranya mempersoalkan divestasi yang terkesan seperti
membeli "barang sendiri" milik Indonesia.
*Baca: *Divestasi Saham, Freeport McMoran: Menguntungkan Kedua Pihak
<https://bisnis.tempo.co/read/1157723/divestasi-saham-freeport-mcmoran-menguntungkan-kedua-pihak>
Menanggapi hal itu, Kepala Komunikasi Korporat dan Hubungan Antar
Lembaga Inalum Rendi Witular menegaskan proses divestasi Freeport tidak
seperti membeli "barang sendiri" milik Indonesia. "Sangat disayangkan
beberapa pengamat tidak membaca data dan Kontrak Karya (KK) PTFI
sebelumnya namun berani membuat analisa bodong dan menyesatkan publik
seolah-olah kita membeli tanah air kita sendiri," katanya dalam
keterangan tertulis, Senin, 24 Desember 2018.
Inalum pada Jumat meningkatkan kepemilikannya di PTFI dari 9,36 persen
menjadi 51 persen dengan membayar US$ 3,85 miliar atau Rp 55 triliun.
Dengan begitu, Inalum menjadi pengendali perusahaan yang memiliki
tambang Grasberg di Papua dengan kekayaan emas, perunggu dan perak
sebesar Rp 2.400 triliun hingga 2041.
Rendi menjelaskan, PTFI melakukan eksplorasi dan penambangan berdasarkan
KK dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada tahun 1967 di
zaman Soeharto dan diperbarui melalui KK tahun 1991 di zaman Presiden
yang sama dengan masa operasi hingga 2021.
Terkait dengan masa operasi tersebut, perusahaan Amerika Serikat
Freeport McMoRan (FCX), pengendali PTFI, dan pemerintah memiliki
interpretasi yang berbeda atas isi pasal perpanjangan. Pengertian FCX
adalah bahwa KK akan berakhir di tahun 2021 namun mereka berhak
mengajukan perpanjangan dua kali 10 tahun (hingga 2041). Pemerintah
tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara "tidak wajar".
Interpretasi yang berbeda terkait kata tidak wajar ini, menurut Rendi,
harus diselesaikan di pengadilan internasional (arbitrase). Jika ambil
jalur arbitrase, dampaknya operasional PTFI akan dikurangi atau bahkan
dihentikan.
Hal ini, menurut Rendi, akan berakibat pada runtuhnya terowongan bawah
tanah sehingga biaya untuk memperbaikinya bisa lebih mahal dari harga
divestasi. Tambang Grasberg adalah yang terumit di dunia. Dampak kedua
adalah ekonomi Mimika akan terhenti karena sekitar 90 persen ekonomi
mereka digerakkan oleh kegiatan PTFI.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, tidak ada jaminan pula Indonesia dapat menang di
arbitrase yang sidangnya dapat berlangsung bertahun-tahun, dan jika
kalah bisa pemerintah diwajibkan membayar ganti rugi jauh lebih besar
dari harga divestasi.
*Baca: *Gerindra Ingatkan Divestasi Freeport Dibayar Pakai Utang Asing
<https://bisnis.tempo.co/read/1157990/gerindra-ingatkan-divestasi-freeport-dibayar-pakai-utang-asing>
Di KK itu pun, kata Rendi, tidak ada pasal yang mengatakan jika kontrak
berakhir, pemerintah bisa mendapatkan PTFI dan tambang Grasberg secara
gratis. KK PTFI tidak sama dengan kontrak yang berlaku di sektor minyak
dan gas di mana jika kontrak berakhir langsung dimiliki oleh pemerintah.
*ANTARA*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
