Tjahjo Kumolo Bicara Isu-isu selama 4 Tahun Jadi Mendagri
Reporter:
Friski Riana
Editor:
Ninis Chairunnisa
Rabu, 26 Desember 2018 14:30 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjawab pertanyaan awak media seusai
melakukan kunjungan bersama gubernur dan wagub di gedung KPK, Jakarta,
Rabu, 5 September 2018. ANTARA/Dhemas Reviyanto Menteri Dalam Negeri
Tjahjo Kumolo menjawab pertanyaan awak media seusai melakukan kunjungan
bersama gubernur dan wagub di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 5 September
2018. ANTARA/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri
<https://www.tempo.co/tag/mendagri> Tjahjo Kumolo mengungkapkan sejumlah
isu di kementeriannya selama empat tahun menjabat. Salah satunya adalah
kasus e-KTP.
"Begitu saya masuk di Kemendagri, isu di e-KTP ini. Semua menanyakan
e-KTP kok bisa begini, begitu. Pernah saya tahan, stop nyetak dulu dua
bulan. Baru setelah itu jalan lagi," kata Tjahjo dalam paparan capaian 4
tahun Kementerian Dalam Negeri di kantornya, Jakarta, Rabu, 26 Desember
2018.
Baca:Soal Indonesia Punah, Mendagri Minta Pemimpin Tak Membuat Pesimis
<https://nasional.tempo.co/read/1156962/soal-indonesia-punah-mendagri-minta-pemimpin-tak-membuat-pesimis>
Tjahjo mengatakan isu berikutnya adalah pernyataan dia tentang pejabat
TNI dan Polri aktif yang boleh menjabat kepala daerah. Pernyataan itu,
kata Tjahjo, menimbulkan keributan dan ramai diperbincangkan. "Tapi toh
kami tidak melanggar UU, sehingga Irjen Pol Iriawan bisa menjadi
penjabat Gubernur Jawa Barat. Sempat ada isu rame masalah-masalah itu,"
kata dia.
Isu lainnya, kata Tjahjo, adalah saat ia pernah difitnah akan
menghapuskan perda bersyariat Islam di Aceh. Informasi hoax itu, menurut
dia, disebarkan di media sosial dan diterbitkan salah satu media cetak.
Berikutnya adalah isu mengenai e-KTP tercecer. Tahun ini, kata Tjahjo,
kasus e-KTP tercecer terjadi dua kali. Pertama, pada Mei 2018. Kala itu
ribuan e-KTP ditemukan tercecer di jalanan di Kabupaten Bogor, Jawa
Barat. Ribuan e-KTP invalid tersebut terjatuh dari mobil saat dibawa
dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri
di Semplak, Bogor. Adapun yang baru-baru ini terjadi adalah ditemukannya
e-KTP tercecer di Pondok Kopi, Jawa Timur.
Baca:Mendagri Cabut Instruksi Soal Seragam ASN Kemendagri
<https://nasional.tempo.co/read/1155356/mendagri-cabut-instruksi-soal-seragam-asn-kemendagri/full&view=ok>
Isu lainnya, Tjahjo menyebutkan mengenai daftar pemilih tetap (DPT)
gelap sebanyak 31 juta pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa
waktu lalu telah menegaskan bahwa 31 juta tambahan data pemilih yang
belum lama ini diajukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri DPT siluman.
Angka itu merupakan hasil analisis Kemendagri yang membandingkan DPT KPU
per 5 September 2018 (185 Juta) dengan DP4 Kemendagri per Desember 2017
(196 Juta). Dari analisis itu, ada 31 juta DPT yang belum klop datanya
dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau DP4.
ADVERTISEMENT
Baca:Kemendagri Terbitkan Surat Edaran untuk Membakar E-KTP Rusak
<https://nasional.tempo.co/read/1155410/kemendagri-terbitkan-surat-edaran-untuk-membakar-e-ktp-rusak>
Tjahjo mengatakan isu lainnya yang muncul berkaitan dengan masalah
korupsi kepala daerah. Ia menyebutkan ada 105 kepala daerah yang
berkasus. Ia berujar bahwa ia yang disalahkan atas tindakan korupsi para
kepala daerah. "Semua di medsos salahkan saya. Dibilang enggak tegas,"
kata dia.
Menurut Tjahjo, selama empat tahun menjadiMendagri
<https://www.tempo.co/tag/mendagri>, ia selalu bicara bahwa tantangan
bangsa ini adalah area rawan korupsi, rawan radikalisme, narkoba,
ketimpangan sosial. "Pencapaian rekornya 105 kepala daerah. Belum DPRD.
Saya sedih kemarin DPRD Kota Malang habis total. Mudah-mudahan Sumatera
Utara tidak. Bisa habis semua," kata dia.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
