*Kalau tidak keliru Asia Times pernah menulis tentang korupsi di Indoneia dalam mana dikatakan bahwa: “Korupsi di Tiongkok diatas meja, di India dibawah meja, tetapi di Indonesia dikurupsi bersama mejanya. Jadi kalau korupsi terus meningkat maka pemilihan umum atau lazim disebut “Pesta Demokrasi”, maka tentu oknom-oknom yang akan dipilih atas nama wakil rakyat adalah tidak kurang dari koruptor atau calon koruptor. Mereka yang terpilihpada Pesta Demokrasi biasanya sebelum menduduki jabatan, disumpah pakai Kitab Agama diatas kepala. Jangan keliru, itu hanya ritual sendiwara dari cerita “Ali Baba dan 40 penyamun”. *
http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/5199/ironis__korupsi_justru_meningkat *Ironis, Korupsi Justru Meningkat* Rabu , 12 Desember 2018 | 08:36 Sumber Foto Istimewa Ilustrasi Berapapun tinggi tingkat stadiumnya, sebuah penelitian menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia dipersepsi public makin meningkat. Ini sangat menyedihkan karena keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab semakin jauh dari kenyataan. Survei terbaru yang dilakukan bersama oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan mayoritas responden menganggap tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. "Sebanyak 52 persen responden menilai tingkat korupsi meningkat pada tahun ini,” kata peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Senin (10/12). Survei tersebut juga menghasilkan pandangan public bahwa potensi terbesar pungutan liar alias pungli dalam pelayanan birokrasi ada di kepolisian. Peringkat kedua adalah lembaga peradilan, kemudian diikuti lembaga pemerintahan, pelayanan kesehatan, dan juga kantor layanan pengurusan administrasi seperti KTP, KK, serta Akta Kelahiran. Kita memandang hasil survei LSI-ICW tersebut hanya mengkonfirmasi pandangan public selama ini bahwa pemberantasan korupsi memang masih jauh dari harapan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus melakukan penangkapan para tersangka, seolah bekerja sendirian karena lembaga-lembaga penegak hukum lainnya tidak bekerja dalam ritme serupa. Ironisnya, banyak penegak hukum justru tertangkap tangan menerima suap. Ratusan pejabat pusat dan daerah, para politisi, anggota DPR/DPRD, para hakim, panitera, jaksa, polisi, pengusaha serta berbagai kalangan lain terjerat korupsi dan sogok menyogok terkait kelancaran perijinan dan berbagai motif lainnya. Sejak Januari hingga November 2018 KPK telah menggelar 27 operasi tangkap tangan (OTT) dengan jumlah tersangka sangat banyak. Kasus terakhir KPK menangkap dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan. Ini menunjukkan bahwa kondisi sudah sangat parah karena sebelumnya puluhan hakim telah dijebloskan ke penjara. Hukuman penjara dan penyitaan asset belum menimbulkan efek jera bagi para pejabat, hakim, politisi untuk menggerogoti uang negara, sehingga kasus demi kasus terus berulang.
